Collections

Advanced Search
 1   2   3   4   5   Next   Last Page 
Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Upaya Deradikalisasi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Upaya Deradikalisasi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT MENOLAK MUTASI DI PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMER : 72/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.BDG)

TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT MENOLAK MUTASI DI PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMER : 72/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.BDG)

Record Detail
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN NOMOR 756/850/ PK.WIL IV.BDG TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN NOMOR 756/850/ PK.WIL IV.BDG TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

Record Detail

KEDUDUKAN HUKUM OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIJAMINKAN OLEH DEBITUR DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) TBK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Record Detail

ANALISIS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP KONTRAK PERDAGANGAN ELEKTRONIK INTERNASIONAL

Record Detail
ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERUPA GANGGUAN KEBISINGAN YANG DITIMBULKAN DARI KEDAI KOPI YANG BEROPERASI SELAMA 24 JAM DI WILAYAH PEMUKIMAN PENDUDUK TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 95/PDT.G/2023/PN MDN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERUPA GANGGUAN KEBISINGAN YANG DITIMBULKAN DARI KEDAI KOPI YANG BEROPERASI SELAMA 24 JAM DI WILAYAH PEMUKIMAN PENDUDUK TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 95/PDT.G/2023/PN MDN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Record Detail
KEDUDUKAN DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PENAMBANGAN ILEGAL SUMBER AIR BAKU PDAM DI KOLONG LIMA KABUPATEN BELITUNG MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2014 JO. PERATURAN PEMERINTAH NO. 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KEDUDUKAN DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PENAMBANGAN ILEGAL SUMBER AIR BAKU PDAM DI KOLONG LIMA KABUPATEN BELITUNG MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2014 JO. PERATURAN PEMERINTAH NO. 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Record Detail

KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PELAKSANAAN PEMBAYARAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH DALAM KONTRAK PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DENGAN PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk - ISUZU

Record Detail
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NOMOR 27 TAHUN 2022 TERHADAP KASUS SHOPEE PINJAM

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NOMOR 27 TAHUN 2022 TERHADAP KASUS SHOPEE PINJAM

Record Detail
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PATEN SEDERHANA YANG SUDAH DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN (STUDI ANALISIS PUTUSAN NO. 44/PDT.SUSPATEN/2020/PN.NIAGA JKT PST)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PATEN SEDERHANA YANG SUDAH DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN (STUDI ANALISIS PUTUSAN NO. 44/PDT.SUSPATEN/2020/PN.NIAGA JKT PST)

Record Detail
 1   2   3   4   5   Next   Last Page 

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords