Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, penambangan legal harus mendapatkan izin usaha dari Pemerintah Daerah yang telah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang tersebut. Namun, berdasarkan kenyataan yang terjadi penambangan ilegal oleh masyarakat setempat di Kolong Lima Sumber Air Baku PDAM di Kabupaten Belitung. Dengan demikian penulis bertujuan untuk meneliti kedudukan Satpol PP untuk penegakan hukum Perda dan Perkada, serta meneliti pelaksanaan peranan dan fungsi Satpol PP Kabupaten Belitung untuk menertibkan penambangan ilegal di daerah tersebut.
Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, untuk meneliti suatu kasus yang dikumpulkan dengan cara studi dokumen dan disusun dengan menggunakan metode normatif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemerintah No.16 Tahun 2018, Satpol PP berkedudukan sebagai bagian dari pemerintah daerah yaitu perangkat daerah yang berfungsi melakukan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Bupati Kabupaten Belitung memberikan Surat Perintah Tugas kepada Satpol PP untuk melakukan tindakan penertiban dengan cara mengamankan alat yang digunakan dari aktivitas tersebut, memberikan pembinaan, serta pemberian surat pernyataan untuk tidak melakukan penambangan ilegal lagi. Walaupun dalam kenyataannya sempat terjadi ketidakselarasan antara peraturan-peraturan Perundang-undangan lainnya dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2009.