Filter by Title

Advanced Search

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-ANAK/2023/PN.BDG (1)

A COMPARISON OF THE IDEAL AGRARIAN REFORM LAW TO BE IMPLEMENTED IN INDONESIA (1)

AKIBAT HUKUM DARI TIDAK DIBUATNYA PADANAN KONTRAK INTERNASIONAL BERBAHASA ASING KE DALAM BAHASA INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PT DKI NOMOR: 135/PDT/2020/PT.DKI) (1)

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN DALAM ANALISIS UU PERKAWINAN DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SOREANG NOMOR 550/PDT.G/PA.SOR (1)

ANALISI YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN GUGATAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT BRI (Persero) Tbk DENGAN DEBITUR DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN SITUBONDO Nomor 23/Pdt.g/2020/Pn Sit (1)

ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN SECARA SEPIHAK OLEH KONSUMEN TERHADAP LAYANAN GO-FOOD MELALUI DRIVER GOJEK DIKAITKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)

ANALISIS HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH NO 22/Pdt.G.S/2021/PN Pbm DALAM PERKARA WANPRESTASI DAN DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN GUGATAN SEDERHANA (1)

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 795/PDT.G/2020/PA. TANG TENTANG PERCERAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM (1)

ANALISIS PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADA IZIN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 0057/Pdt.G/2018/PA.Rtu) (1)

ANALISIS PENENTUAN HARGA PENERBITAN PENYERTAAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DAN BANTEN KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk. (1)

ANALISIS PENERAPAN PERCEPATAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN (1)

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG OLEH PT CITRA VAN TITIPAN KILAT BERDASARKAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor : 175K/Pdt Sus-BPSK/2021) (1)

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA WEDDING ORGANIZER ATAS PEMBATALAN PERJANJIAN OLEH KONSUMEN DENGAN ALASAN PANDEMI COVID-19 SEBAGAI OVERMACHT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (1)

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 99 K/Pid/2017 TENTANG PENGGELAPAN DALAM JABATAN SKRIPSI (1)

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG NOMOR 4678/Pdt.G/2021/PA.Bdg DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA (1)

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CIAMIS NOMOR 1736/PDT.G/2019/PA.CMS TERKAIT PERCERAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (1)

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN BALE BANDUNG NOMOR 191/PDT.G/2022/PN BLB MENGENAI WANPRESTASI KARENA KEADAAN FORCE MAJEURE DALAM HUKUM PERJANJIAN BERDASARKAN KUH PERDATA (1)

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR: 210/Pdt.G./2019/PN SDA. TERKAIT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN ANTARA KONSUMEN DENGAN PENGEMBANG DIKAITKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA DAN HUKUM ACARA PERDATA (1)

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR 506/PDT.G/2020/PN. Jkt. Brt. TENTANG NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD DALAM PERKARA ANTARA PT. GERRINDO SURYA MAKMUR DENGAN PT. ASURANSI CENTRAL ASIA (1)

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 06/PDT.G/2020/PN/ Jkt. Pst. TENTANG NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD DALAM PERKARA ANTARA PT. SILITONE SOLUTION INDONESIA DENGAN PT. CHINA TELECOM INDONESIA (1)

ANALISIS SENGKETA PENGHAPUSAN PATEN PT JAINDO METAL INDUSTRIES MELAWAN DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU, DAN RAHASIA DAGANG DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 11 PK/PDT.SUS-HKI/2020 (1)

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 510/PDT.G/E.COURT/2019/PN.BDG TENTANG WANPRESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA (1)

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEPOK NO. 110/PDT.G/2017/PN.DPK TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM ANTARA DR. RICKY SITORUS M.SI DENGAN X DAN Y DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA (1)

ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 385 PK/PID.SUS/2021 DILAWANKAN DENGAN PERBUATAN MEMPERDAGANGKAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) (1)

ANALISIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DI BAWAH TANGAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 121/PDT.G/2020/PN.BDG (1)

ANALISIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA DIHUBUNGKAN DENGAN KUH PERDATA DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR 44/PDT.GS/2020/PN BTM (1)

ANALISIS WANSPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN DIHUBUNGKAN PUTUSAN PENGADILAN TANGERANG NO. 1329/Pdt.G/2021/PN.Tng. (1)

ANALISIS YURIDIS ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS DALAM PASAL 194 UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NO. 1176/PID.SUS/2021/PN.TNG) (1)

ANALISIS YURIDIS ATAS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PT. DAYAKIMIA JAYA MANDIRI KEPADA PT.BANK DANAMON INDONESIA MENGENAI PENOLAKAN PENERBITAN REKENING KORAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 859/Pdt.G/2019/PN.Mdn) (1)

ANALISIS YURIDIS ATAS PERBUATAN PLAGIARISME TERHADAP WARKOP DKI YANG DILAKUKAN OLEH GRUP WARKOPI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (1)

ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS IA KHUSUS NO.395/PDT.G/2020/PN.BDG TERKAIT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA CV. INDO PRATAMA ANUGRAH DENGAN HENDRIK GUNAWAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA (1)

ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS IA KHUSUS NOMER 271/PDT.G/E.COURT/2020/PN.BDG TENTANG WANPRESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA (1)

ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM PENGGUNAAN GROSSE AKTA PENGAKUAN UTANG DENGAN JAMINAN SEBAGAI ALAT BUKTI AGAR MEMPERCEPAT PROSES EKSEKUSI BERDASARKAN HUKUM ACARA PERDATA DAN PUTUSAN NOMOR 225/PDT.G/2019/PN.SMN (1)

ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM PUTUSAN KASASI YANG DIMOHONKAN PENCABUTAN KASASI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 629 K/PDT.SUS-PHI/2019 (1)

ANALISIS YURIDIS KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN AKUISISI SAHAM OLEH PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA (GOJEK) TERHADAP PT. GLOBAL LOKET SEJAHTERA (LOKET.COM) BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1999 PUTUSAN PERKARA NOMOR 30/KPPU-M/2020 (1)

ANALISIS YURIDIS MENGENAI ADANYA PERSAMAAN MEREK SOLARIA DAN SOLARIS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 3/PDT.SUS-HKI/2020/PN NIAGA MKS) (1)

ANALISIS YURIDIS MENGENAI FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DIKAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS PUTUSAN BPSK NOMOR 021/A/BPSK-KOTA.TSM/VII/2019) (1)

ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEAMANAN DATA NASABAH BANK DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK MENURUT UU NO 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN (1)

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEKERJAAN YANG DILAKUKAN SEBELUM KONTRAK DIBUAT DI LINGKUNGAN PT. KAI DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA (1)

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENJIPLAKAN MOTIF KAIN SENI BATIK HIJAU TANPA IZIN MILIK YUDI SURJADI OLEH RUDDY SUNDJAJA SETIAWAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 06/PDT.SUS-HAK CIPTA/2021/PN NIAGA (JKT PST) (1)

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PT AKMANINDO LEGIAN TERHADAP PT INTER SPORTS MARKETING SEBAGAI PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA ATAS SIARAN PIALA DUNIA FIFA BRAZIL 2014 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1365 KUH PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 408K/PDT.SUS-HKI/2019) (1)

ANALISIS YURIDIS MENGENAI SENGKETA TANAH ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT ATAS DASAR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 104/PDT.G/2019/PN.GSK (1)

ANALISIS YURIDIS MENGURANGI DAMPAK LINGKUNGAN PADA KEGIATAN BLASTING PT X DI BIDANG PERTAMBANGAN UNTUK PENILAIAN AMDAL DI DALAM UNDANG UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (1)

ANALISIS YURIDIS PENJIPLAKAN SKETSA TUGU SELAMAT DATANG SEBAGAI LOGO MALL GRAND INDONESIA TANPA IZIN MILIK ALM. HENK NGANTUNG DIKAITKAN DENGAN UU NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO 35/PDT.SUS-HKI/ HAK CIPTA/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. ) (1)

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU NOMOR 1/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Llg (1)

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KONSENSI PELABUHAN ANTARA PT. KARYA CITRA NUSANTARA DENGAN PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO) DITINJAU MENURUT HUKUM PERJANJIAN (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2226 K/Pdt/2019) (1)

ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst (1)

ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DAN DALAM PASAL 1 KOMPILASI HUKUM ISLAM (1)

Analisis yuridis Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik (E- Commerce) (1)

Analisis yuridis perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik (E- Commerce) (1)

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 574/PID.SUS/2020/PN.SRH) (1)

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR: 423/PID.SUS/2020/PN. BLB (1)

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN BANK ATAS HILANGNYA SALDO NASABAH BANK DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE NOMOR 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN LSM) (1)

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN DEBITUR WANPRESTASI TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA BANGUNAN DENGAN ALASAN COVID-19 SEBAGAI FORCE MAJEURE DIKAITKAN DENGAN PASAL 1244 KUHPERDATA (1)

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LINGKUNGAN HIDUP BAGI KORPORASI MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN EKOLOGIS (1)

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARAWANG NOMOR 209/PID.B/2021/PN KWG) (1)

ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN NAMA SESEORANG PADA PUTUSAN NOMOR 824/PDT.P/2021/PN.BDG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (1)

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA NOMOR 59/PID.SUS/2018/PN. PWK (1)

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 109/PDT/2022/PT BTN DIHUBUNGKAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN AYAH BIOLOGIS TERHADAP ANAK DI LUAR KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 (1)

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP DAN GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 53/PID.SUS-TPK/2023/PN JKT.PST (1)

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJAR NOMOR 3/PDT.G/2021/PN.BJR DIHUBUNGKAN DENGAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DAN HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA (1)

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PRA PERADILAN DALAM PERKARA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) YANG MENETAPKAN STATUS SESEORANG MENJADI TERSANGKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NO 24/PID/PRA/2018/PN.JKT . SEL (1)

ANALISIS YURIDIS RENCANA PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI HUTANG PIUTANG DENGAN METODE DEBT TO EQUITY SWAP ANTARA PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) DAN PT INTI KONTEN INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (1)

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT UNTUK MELINDUNGI KONSUMEN ATAS BEREDARNYA DAGING GLONGGONGAN DI PASAR TRADISIONAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)

ANALISIS YURIDIS TENTANG HAK WARIS BAGI PELAKU TRANSEKSUAL DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA DALAM PUTUSAN PERKARA NO. 117/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr (1)

ANALISIS YURIDIS TENTANG JUAL BELI TANAH ANTARA NASRUDIN DENGAN R.SUJANTO DIHUBUNGKAN DENGAN PP NOMOR 24 TAHUN 1997 DAN PUTUSAN PN NO. 388/PDT.G/2022/PN.TNG. (1)

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PT. MEGA ANUGERAH SAWIT ATAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG MENGAKIBATKAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7337 K/PID-SUS-LH/2022 (1)

ANALISIS YURIDIS TENTANG PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PERDAGANGAN SAPI IMPOR DI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI (JABODETABEK) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 (PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 10/KPPU-I/2015) (1)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA PPAT YANG DIBUAT BERDASARKAN PPJB YANG BERTENTANGAN DENGAN PMH DIHUBUNGKAN KUHPERDATA DAN PP NO 37 TAHUN 1998 (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 111/PDT.G/2019/PN.Blb) (1)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGATAN CITIZEN LAWSUIT DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN BEBERAPA PUTUSAN CITIZEN LAWSUIT (1)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KRITERIA TANAH TERLANTAR HAK GUNA USAHA BERDASARKAN HUKUM TANAH NASIONAL (1)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH PD DARAJAT INDAH KABUPATEN GARUT (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 343/Pid.B/LH/2017/PN.Grt Jo No. 134/ Pid.B/LH/2018/PT.BDG) (1)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA NOMOR 247/Pid.Sus/2020/PN.Jap (1)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN ARISAN ONLINE DILIHAT DARI SUDUT PANDANG KUHPERDATA (PUTUSAN NOMOR 12/Pdt. G/2020/PN. Tpg) (1)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN ANTARA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. DAN PITER KAMIL, Cs, DIHUBUNGKAN DENGANUNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 DAN KUHPERDATA(PUTUSAN NOMOR 32/Pdt.G.S2020/PN.Bdg.) (1)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERINTAH HAKIM MAHKAMAH SYARIAH SUKA MAKMUE ACEH UNTUK MELAKSANAKAN DIVERSI TERHADAP PERKARA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN PENETAPAN NOMOR 8/JN/2021/MS.SKM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (1)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN PERORANGAN APABILA TERJADI KERUGIAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA (1)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATURAJANO.184/PID.SUS/2019/PN BTA) (1)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 59/PDT.G/2021/PN KDS TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA DAN HUKUM ACARA PERDATA (1)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 166/PDT.G/2019/PN.BDG TENTANG PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA PT. SIEMENS INDO DENGAN PT. WINA JAYA PERDANA (1)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BONTANG NOMOR: 7/PDT.G/2021/PN.BON TENTANG SENGKETA TANAH WARISAN BERDASARKAN HUKUM ACARA PERDATA (1)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT EDARAN NOMOR SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021 DALAM PENGELOLAAN SERTA PENGAWASAN LIMBAH B3 DAN SAMPAH COVID-19 UNTUK PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI JAWA BARAT (1)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ASUSILA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA NO. 240/PID.SUS/2019/PN.MJL) (1)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR:8/PID.SUSANAK/2021/PN BD (1)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA OLEH KEPALA DESA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 56/PID.Sus-TPK/2020/PN.BDG) (1)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MERUGIKAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO (1)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN USAHA PENYEDIA CATERING ANTARA FITRIYAH SUZIANY SEBAGAI PENGGUGAT DAN RATNA KOMALASARI SEBAGAI TERGUGAT DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 45/PDT.G/2020/PN. BKS) (1)

ANALISIS YURIDIS TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM KASUS KEBAKARAN GUDANG JNE YANG MENGAKIBATKAN TERHAMBATNYA SUATU PROSES PERNIAGAAN ANTARA 2 PIHAK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA DI BIDANG JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN PENERAPANNYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO 684/PID.SUS/2021/PN.BDG (1)

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN MELAKUKAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DAN PENERAPAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA NOMOR 430/PID.SUS/2021/PN. JAP. DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (1)

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PARIGI NOMOR 10/PID.B/2021 PN PRG (1)

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI BIDANG PERBANKAN OLEH PEGAWAI BANK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA NOMOR 349/PID.B/2022/PN. TSM) (1)

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PUTUSAN NOMOR 339/PID.B./2021/PN.BDG. DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN (1)

ANALISIS YURIDIS ULTRA PETITA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA PINANGKI (1)

ANALISIS YURIDIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA NOMOR 74/PID.SUS/2021/PN.JAP (1)

ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PERIKATAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR: 81/Pdt.G/2016/PN.Bdg (1)

ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH TOKO (RUKO) DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 103/PDT.G/2021/PN MDN) (1)

ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DEBITUR PERORANGAN KEPADA KOPERASI SIMPAN PINJAM SENTOSA MULTI ARTIA DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DIHUBUNGKAN DENGAN B U K U I I I K U H P E R D A T A J O U N D A NG -U N D A NG N O M O R 2 5 T A H U N 1 9 9 2 TENTANG P E R K O P E R A S IA N (STUDI KASUS PUTUSAN P E NGADI LAN N E G E R I BANYUWANGI N O M O R 95/ PDT.G.S/ 2021/ PN BYW) (1)

ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI OLEH BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK KEPADA NASABAH DALAM PERJANJIAN KREDIT DIHUBUNGKAN DENGAN UU No. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU No. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TRENGGALEK JAWATIMUR No.4/PDT.G.S/2020/PN. TRK) (1)

ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN SEMENTARA JUAL BELI ANTARA DEVELOPER DENGAN PEMBELI DI HUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/PDT.G/2020/PN.BGR) (1)

ANALISIS YUTIDIS TERHADAP PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI KECAMATAN AIR GEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PUTUSAN PN SUNGAILIAT NO.8/PID/SUS/2021/PN SGL) (1)

APLIKASI PASAL 15 jo PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 566/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Tim (1)

ASPEK HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PLTA JATIGEDE DI KABUPATEN SUMEDANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (1)

D U G A A N P E N Y A L A H G U N A A N W E W E N A N G O L E H BENDAHARA OPD SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI KASUS LHP-BPK RI PERWAKILAN JAWA BARAT NO.41B/LHP/XVIII.BDG/06/2020 (1)

Deferred Prosecution Agreement: a Restorative Approach in Tackling Corruption Committed by Corporations (1)

DISKRIMINASI PEMILIHAN MITRA PENJUALAN TIKET UMRAH MENUJU JEDDAH DAN MADINAH OLEH PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK. DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR 06/KPPU-L/2020) (1)

DUGAAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG DITINJAU DARI HUKUM PERIKATAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 321/Pdt.G/2020/PN Bdg (1)

DUGAAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERKAIT PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN ANTARA KONSUMEN DAN PT.WBP DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERIKATAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 165/Pdt.G/2020/PN Bdg (1)

DUGAAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL ANTARA PT. SBT DAN KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 880/Pdt.G/2021/PN Tng (1)

DUGAAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PT. DA DAN KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 87/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. (1)

DUGAAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA AREA DI GEDUNG RENTAL FACTORY ANTARA PT MPIE DAN PT KMI DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR 258/PDT/2022/PT BDG (1)

EFEKTIVITAS PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT DI BNI KCP CIMAHI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DIKAITKAN DENGAN PERMENKO NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT TERDAMPAK PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (1)

EKSISTENSI KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT DALAM RANGKA PENINGKATAN INVESTASI DI BIDANG MIGAS (1)

HAK ROYALTI PENCIPTA LAGU YANG TIDAK DIBAYARKAN OLEH YOUTUBER DALAM MENGCOVER LAGU DI YOUTUBE UNTUK KEPENTINGAN PERTUNJUKAN MELALUI YOUTUBE (1)

HARMONISASI POLITIK HUKUM NASIONAL PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA DEMI TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (1)

IDEAL MODEL FOR PROCUREMENT AND PROVIDING LAND COMPENSATION FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT (PUBLIC INTEREST) BASED ON PANCASILA (1)

IMPLEME N T A S I S A NKS I A DMI N I ST R A TI F TE RHAD A P PELANGGARAN IZIN USAHA PERFILMAN DI CILOTO CIPANAS CIANJUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN (STUDI KASUSBIOSKOPDEE CINEMA) (1)

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Prinsip Reduce, Reuse, Recycle untuk Mewujudkan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Kota Cimahi (1)

IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENJUALAN VIDEO PORNO YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI YANG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NO.150/PID/2020/PT.BDG (1)

IMPLEMENTASI PRINSIP 3R (REDUCE, REUSE AND RECYCLE) DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI BANDUNG DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (1)

Implementation Of Agrarian Politic In Realizing a People Centered Economic In Indonesian (1)

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK ATAS MEREK YANG MENGANDUNG UNSUR IKTIKAD TIDAK BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (1)

IMPLIKASI PELINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PATEN MENGENAI MESIN STERILISASI KELAPA SAWIT DIHUBUNGKAN DENGAN TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN UU PATEN SERTA DITINJAU DARI PUTUSAN NOMOR 46/PDT.SUS-PATEN/2020/PN NIAGA JKT.PST. (1)

IMPLIKASI TERHADAP PENDAFTARAN MEREK "OPEN MIC INDONESIA" YANG MENGGUNAKAN NAMA UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 (1)

IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM RUMAH SAKIT DARI YAYASAN MENJADI PERSEROAN TERBATAS DALAM ANALISIS UU KESEHATAN DAN UU PERSEROAN TERBATAS (1)

KAJIAN HUKUM KEBERADAAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT SUKU AMUNGME DAN SUKU KAMORO KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021 (1)

Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi (1)

KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ANTAR-WARGA NEGARA INDONESIA BERBEDA AGAMA YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI (1)

KEABSAHAN DAN HUBUNGAN HUKUM PADA PERJANJIAN RENTAL GIRLFRIEND DALAM ANALISIS HUKUM POSITIF INDONESIA (1)

KEABSAHAN DAN PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI CIANJUR 38 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN KAWIN KONTRAK DIKAITKAN DENGAN ASAS, TEORI HUKUM, DAN HUKUM POSITIF (1)

KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ITEM GAME ONLINE ‘MOBILE LEGENDS’ YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (1)

KEBERADAAN ANAK PERUSAHAAN YANG DIMILIKI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO DALAM ANALISIS HUKUM POSITIF (1)

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP LANSIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN (Studi Kasus Putusan No. 129/Pid.B/2020/PN.Pbu) (1)

Kebijakan Pembinaan Warga Binaan Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Banceuy Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan (1)

KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI KEPOLISIAN WILAYAH BANDUNG RAYA (1)

KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2021/PT.BDG (1)

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI TINDAK PIDANA PERTANGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PEMBERI KERJA JAMINAN SOSIAL DALAM UU NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NOMOR: 108/PID.SUS/2018/PT.BDG. (1)

KEBIJAKAN LEGISLASI TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (1)

KEBIJAKAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA TENTANG KRIMINALISASI MARITAL RAPE PADA PASAL 480 AYAT (2) HURUF A RKUHP TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA (1)

KEBIJAKAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN BERDASARKAN PASAL 337 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (1)

KEBIJAKAN PEMBERIAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA KEBIRI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (1)

KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEBEBASAN HAKIM (GEBONDEN VRIJHEID) (1)

KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSFEKTIF PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 1047/PID.SUS/2021/PN.BDG). (1)

KEBIJAKAN PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK BAGI KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BANDUNG DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PENEGAKAN HUKUM BERLALU LINTAS YANG AMAN SELAMAT TERTIB DAN LANCAR (1)

KEBIJAKAN PENGELELOLAAN LIMBAH PLASTIK DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK (1)

KEBIJAKAN PIDANA DAN PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PERKARA NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2022/PN/CRP (1)

KEBIJAKAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN ANAK SAMBUNG DITINJAU DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 344/PID.SUS/2023/PN BDG (1)

KEBIJAKAN PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (1)

KEBIJAKAN PIDANA MENGENAI PEMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJKE PARDON) TERHADAP RINGANNYA PERBUATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PEDOMAN PEMIDANAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) (1)

KEBIJAKAN SAKSI MAHKOTA PADA PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM ACARA PIDANA (1)

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM WARIS PADA MASYARAKAT KETURUNAN TIONGHOA DI KAMPUNG KALIJAYA KABUPATEN TANGGERANG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (1)

KEDUDUKAN DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANDUNG DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 (1)

KEDUDUKAN DAN FUNGSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMBUATAN HAK ATAS TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAFTARAN TANAH DI KOTA BANDUNG (1)

KEDUDUKAN DAN FUNGSI UKL/UPL SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PERIZINAN KEGIATAN PEMANFAATAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN AGROWISATA DI KABUPATEN SUBANG (1)

KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DIKAITKAN DENGAN UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (1)

KEDUDUKAN HAK WARIS PEREMPUAN DALAM KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG III MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN BALI NOMOR: 01/KEP/PSM-3/MDP/BALI/X/2010 BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT BALI (1)

KEDUDUKAN HUKUM OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIBEBANI FIDUSIA ULANG DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR (1)

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DALAM PERALIHAN TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (1)

KEDUDUKAN HUKUM PERSERODA DALAM MENJAMINKAN ASETNYA MENURUT UNDANG-UNDANG 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (1)

KEPASTIAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA DESAIN ARSITEKTUR DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN HAK MORAL DAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014 (1)

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK KREDITUR TERKAIT CROSS BORDER INSOLVENCY DALAM ANALISIS UU KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (1)

KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PELAKSANAAN PEMBAYARAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH DALAM KONTRAK PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DENGAN PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk - ISUZU (1)

KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PEMENUHAN PRESTASI PEMBERI KERJA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (1)

KETERANGAN AHLI DALAM TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU YANG DIJADIKAN SEBAGAI ALAT PENGGANTI UANG ARISAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 79/PID.B/2022/PN. TDN) (1)

KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT KUTIM AGRO MANDIRI DAN PT PRADANA TELEN AGROMAS OLEH PT AGRO MULTI PERSADA DALAM ANALISIS UU NOMOR 5 TAHUN 1999 DAN PUTUSAN KPPU NOMOR 05/KPPU-M/2021 (1)

KEWENANGAN MENGGUGAT YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR: 345/Pdt.G/2014/Pn.Mdn) (1)

KOMPETENSI DAN MOTIVASI PEMBINAAN ANGGOTA POLRI RESTRO JAKARTA PUSAT GUNA MEWUJUDKAN PROFESIONALISME DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (1)

KOMPETENSI MENGADILI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN UNDANG UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO. 84/PDT.G/2018/PN.TJK) (1)

KONSEP KETAHANAN KELUARGA DALAM PERATURAN DAERAH JAWA BARAT NO. 9 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN K E L U A R G A P E R S P E K T I F H U K U M I S L A M D A N MAQASHID SYARI’AH (1)

KONSEP PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF POLITIK KRIMINAL (1)

KONSTRUKSI HUKUM AGE OF CONSENT PADA STATUTORY RAPE DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA DITINJAU DARI TEORI CHILDREN’S AGENCY (1)

Land Policy on Land Control and Ownership Managment In Reformation ERA (1)

LAND REGISTRATION IN INFORMATION TECHNOLOGY PERSPECTIVE A BASIS OF BASIC AGRARIAN LAW IN INDONESIA (1)

Legal Status of Land Deed Officers in Land Registration for Preventing Land Disputes in Indonesia (1)

MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BANK DAN NASABAH PADA BANK BRI KC AHMAD NASUTION BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 1998 (1)

PELAKSANAAN DIGITAL SIGNATURE DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (1)

PELAKSANAAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PADA BEBERAPA INDUSTRI TEKSTIL DI RANCAEKEK YANG MENYEBABKAN PENCEMARAN SUNGAI CIKIJING (1)

PELAKSANAAN PEMBUANGAN LIMBAH B3 MELALUI PENAATAN BAKU MUTU LINGKUNGAN PADA INDUSTRI FARMASI PT. BIO FARMA DI KOTA BANDUNG (1)

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PT. PERTAMINA (PERSERO) DENGAN PT. ERGYOR BINTAN ENERGI TENTANG PENGELOLAAN USAHA SPBU DEALER OWNED DEALER OPERATED (DODO) DALAM RANGKA PENGELOLAAN BISNIS BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DAN NON-FUEL RETAILING (NFR) DI SPBU NOMOR 34.41226 KABUPATEN SUBANG (1)

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENITIPAN ANAK DI PANTI ASUHAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DANA MULIA BANDUNG (1)

PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (1)

Pelaksanaan Prinsip Kedaulatan Negara Berdasarkan Convention International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) 1973 Dalam Rangka Pelindungan Satwa Liar /Fauna di Indonesia (1)

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG TERHADAP PENGAJUAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA PADA PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES DI BANDUNG DALAM ANALISIS HUKUM ASURANSI (1)

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PT.FREEPORT INDONESIA SEBAGAI PENANAM MODAL DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (1)

PELANGGARAN HAK CIPTA FILM YANG DILAKUKAN SITUS STREAMING ONLINE REBAHIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (1)

PELANGGARAN HAK CIPTA YANG DILAKUKAN GEN HALILINTAR ATAS LAGU "LAGI SYANTIK" MILIK PT. NAGASWARA PUBLISHERINDO DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO.82 PDT.SUS.HAK CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST TERTANGGAL MARET 2020) (1)

PELANGGARAN PENGGUNAAN MEREK MESIN PENGGALI “EIK” MILIK EIK ENGINEERING SDN. BHD. DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 90 PK/PDT.SUS-HKI/2019) (1)

PELINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP COVER LAGU MELALUI PLATFORM YOUTUBE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI KASUS PAYUNG TEDUH DENGAN HANIN DHIYA COVER LAGU “AKAD”) (1)

PELINDUNGAN HUK UM TERHADAP PENGGUNA JASA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) KELAS EKONOMI ATAS G A N G G U A N O P E R A S I O N A L D A N K E T E R L A M B A T A N KEDATANGAN KERETA API DI DAOP II BANDUNG MENURUT UNDANG- U N D A N G N O 8 T A H U N 1 9 9 9 T E N T A N G P E R L I N D U N G A N KONSUMEN (1)

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA CRYPTOCURRENCY YANG MELAKUKAN TRANSAKSI PERDAGANGAN ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN (1)

PELINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR REKSA DANA ATAS KESALAHAN YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN MANAJER INVESTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL, UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (1)

PELINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) LAZADA DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (1)

PELINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS IKLAN PRODUK SKINCARE YANG TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIIKLANKAN DI WEBSITE RESMI SOMETHINC.COM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)

PELINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KETIDAKSESUAIAN BARANG YANG DIBELI ONLINE MELALUI APLIKASI TOKOPEDIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)

PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA TERKAIT PENGGUNAAN LAGU TANPA IZIN DALAM ANALISIS UNDANG- UNDANG HAK CIPTA DAN PUTUSAN NOMOR 35/PDT.SUS-HAK CIPTA/2021/PN JKT.PST JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 991 K/PDT.SUS.HKI/2022 (1)

PELINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG PT KAI SEBAGAI PENYELENGGARA PERKERETAAPIAN DALAM ANALISIS HUKUM PELINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS KECELAKAAN KERETA API TURANGGA) (1)

PELINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERHADAP PERBUATAN PASSING OFF DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS SERTA PUTUSAN NOMOR 18 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 (1)

PELINDUNGAN HUKUM PEMILIK RENTAL MOBIL PADA PERJANJIAN SEWA-MENYEWA DI AULIA TRANS HOLIDAY DALAM ANALISIS HUKUM PERIKATAN (1)

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA YANG DIRETAS HACKER DALAM ANALISIS UU NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI (1)

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER ATAS TINDAKAN MEDIS KEPADA PASIEN DI RUMAH SAKIT WH DALAM ANALISIS UU KESEHATAN DAN PUTUSAN NOMOR 63/Pdt.G/2021/PN Kpn (1)

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PENULIS ATAS PENJUALAN BUKU BAJAKAN YANG DIEDARKAN MELALUI E-COMMERCE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA (1)

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA ANGKUTAN KERETA API ATAS PEMBATALAN SEPIHAK PERJALANAN KERETA API DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN PERKERETAAPIAN (1)

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA DRY CLEAN DAN LAUNDRY DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL DIKAITKAN DENGAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 DAN KEPASTIAN HUKUM (Studi Kasus 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021 /PN.Niaga.Sby) (1)

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA TRANSPORTASI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) ATAS KEHILANGAN BARANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN (1)

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI ATAS PENJUALAN E-KTP DALAM BENTUK NONFUNGIBLE TOKEN PADA PLATFORM OPENSEA DALAM ANALISIS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA UNDANGUNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI (1)

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BPJS KESEHATAN ATAS PENOLAKAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF (1)

PELINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT PERUBAHAN JADWAL PENERBANGAN SECARA SEPIHAK OLEH PELAKU USAHA JASA TRANSPORTASI UDARA DALAM ANALISIS HUKUM PELINDUNGAN KONSUMEN (1)

PELINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN PRODUK PERAWATAN KULIT WAJAH YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)

PEMBATALAN MEREK PADA SENGKETA MEREK ANTARA TJAP GADJAH LAUT DAN CAP SWAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1688 K/Pdt.Sus-HKI/2022) (1)

PEMBATALAN PERKAWINAN KEDUA KARENA ISTRI MEMALSUKAN IDENTITAS DIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 719/Pdt.G/2021/PA.Pbun (1)

PEMBERLAKUAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA (SK DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NO : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM) (1)

PEMBINAAN KEMANDIRIAN TERHADAP WARGA BINAAN DI LAPAS KELAS II A BANCEUY DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMASYARAKATAN (1)

PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5642 K/PID.SUS/2022 (1)

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA WAKTU TERTENTU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO 29/PDT.SUS-PHI/2023/PN BDG.) (1)

PENCANTUMAN KLAUSULA PENGALIHAN HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER DALAM PERJANJIAN KERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (1)

PENEGAKAN HUKUM KODE ETIK OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PEMILU (1)

PENEGAKAN HUKUM PIDANA ANAK TERHADAP PERUNDUNGAN (BULLYING) DI SEKOLAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN (1)

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG TIDAK NETRAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (1)

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERJUDIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 2380/PID.SUS/2020/PM.SBY) (1)

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR DENGAN “KNALPOT NON STANDAR” OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR BANDUNG DALAM PERSPEKTIF BERLALU LINTAS AMAN DAN TERTIB (1)

PENERAPAN ASAS NE BIS IN IDEM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BADNGUN NOMOR: 473/PDT.G/2016/PN BDG) (1)

PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS PENCURIAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG) (1)

PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PERSEROAN TERBATAS DIKAITKAN DENGAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 47/PDT.G/ 2021/PN MTR) (1)

PENERAPAN PASAL 368 KUHP TERHADAP PERAMPASAN DAN KEKERASAN JAMINAN FIDUSIA PADA UNIT KENDARAAN BERMOTOR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (1)

PENERAPAN PASAL 82 AYAT (1) UNDANG - UNDANG NO 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG - UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMEDANG NO: 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smd (1)

PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABOLATOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (1)

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE MENURUT PASAL 12 PERKAP NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA GUNA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI POLRESTABES BANDUNG (1)

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI TINGKAT PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN TRANSFORMASI POLRI PRESISI BERDASARKAN PERPOL NOMOR 8 TAHUN 2021 ( Studi Kasus : Perkara Nomor 259/ Pid. Sus / 2021 / PN. Blb. ) (1)

PENGAKUAN ANAK BIOLOGIS DI LUAR PERKAWINAN SEBAGAI ANAK SAH BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PENETAPAN PENGADILAN NOMOR 526/PDT.P/2021/PN SBY) (1)

PENGATURAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SEBAGAI UPAYA PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA (1)

PENGGUNAAN CESSIE ATAS SEBAGIAN PIUTANG DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH KREDITOR DIKAITKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UU NOMOR 37 TAHUN 2004 DALAM PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT NO. 1/PDT.SUSPAILIT/2021/PN.NIAGA.JKT.PST (1)

PENIRUAN KARYA SENI “URBAN LIGHT” OLEH WISATA SELFIE RABBIT TOWN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 31/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.) (1)

PENJATUHAN PAILIT TERHADAP PT. YOGA CITI INDONESIA DIAKBATIKAN KETIDAKMAPUAN MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG KEPADA KREDITOR DIKAITKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 1/PDT.SUS-PAILIT/2020/ PN NIAGA JKT.PST (1)

PENJATUHAN PIDANA PENJARA ATAU PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (1)

PENYALAHGUNAAN APLIKASI KOMUNIKASI SELULER MELALUI FITUR OBROLAN (MI-CHAT) UNTUK PRAKTIK PROSTITUSI ONLINE YANG MENYEBABKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 982/PID.B/2021.PN.BDG) (1)

PENYALAHGUNAAN PEMAKAIAN LAMPU STROBO DAN ROTATOR YANG MARAK DIGUNAKAN PARA PENGGUNA JALAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (1)

PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT ADAT KAMPUNG NAGA TASIKMALAYA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM (1)

PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG ATAS PENIRUAN PS GLOW TERHADAP MS GLOW DALAM PRODUK KOSMETIK AKIBAT PENYALAHGUNAAN PENDAFTARAN MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2/PDT.SUS-HKI/MEREK/2022/PN NIAGA SBY) (1)

PENYELESAIAN SENGKETA PENGUASAAN TANAH HAK PAKAI PT. KERETA API INFONESIA (PERSERO) DENGAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA) DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR: 1775K/PDT/2018 (1)

PENYELESAIAN SENGKETA TERKAIT PEKERJAAN KONSTRUKSI DALAM ANALISIS UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI (1)

PER LI N D U N GA N HU KU M T ER HA D A P KES EJA HT ER A A N A TLET C A BAN G OLA HR A GA HOC KEY D I KA BU PA TEN BANDUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN (1)

PERAMPASAN ASET KRIPTO DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (1)

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BOGOR KOTA (1)

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN AMDAL SEBAGAI PENGAWASAN MASYARAKAT DI DESA WADAS KABUPATEN PURWOREJO (1)

PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS I BANDUNG DALAM MELAKSANAKAN BIMBINGAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENDAPAT ASIMILASI (1)

PERANAN PEMERINTAH TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN SEBAGAI PERWUJUDAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (1)

PERBANDINGAN PERATURAN DAN PROSEDUR ARBITRASE ANTARA BANI ARBITRATION CENTER DENGAN SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTER (SIAC), DAN ASIAN INTERNATIONAL ARBITRATION CENTER (AIAC) (1)

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI AGUNAN PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM TANPA SEIZIN DAN SEPENGETAHUAN PEMILIKNYA (STUDI KASUS PUTUSAN PN SERANG NOMOR 66/PDT.G/2020/PN.SRG) (1)

PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT X DALAM ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (1)

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERKAIT GADAI SEPEDA MOTOR ANTARA PENGGUGAT DAN PARA TERUGAT BERDASARKAN HUKUM PERIKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 507/PDT.G/2020/PN BDG (1)

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN NOTARIS DALAM PENGURUSAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH DIKAITKAN DENGAN KUH PERDATA DAN UU JABATAN NOTARIS (Studi Kasus Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Bdg) (1)

PERJANJIAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH AKTA DIBAWAH TANGAN UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM BERDASARKAN PP NO. 24 TAHUN 1997 (STUDI KASUS DI PURWAKARTA) (1)

Perjanjian Kerja Antara Pekerja dan Pengusaha (1)

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) YANG MEMUAT UPAH TIDAK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN (1)

PERJANJIAN PENETAPAN HARGA JASA FREIGHT CONTAINER PADA RUTE SURABAYA-AMBON OLEH PARA PELAKU USAHA PELAYARAN DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 5 TAHUN 1999 DAN PUTUSAN KPPU NOMOR 8/KPPU-L/2018 (1)

PERJANJIAN PENETAPAN HARGA TIKET PENUMPANG KELAS EKONOMI ANTARA PARA PELAKU USAHA JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 5 TAHUN 1999 DAN PUTUSAN KPPU NOMOR 15/KPPU-I/2019 (1)

PERJANJIAN PRA PERKAWINAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN UNDANG- UNDANG PERKAWINAN (1)

PERKAWINAN ANAK Dl BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (1)

PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP VENTOLIN MEREK TERKENAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 12/PDT.SUS-MEREK/2020 (1)

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PATEN MILIK PT. UTOMO DECK METAL WORKS MENGENAI DESAIN PENUTUP BUBUNGAN ATAP YANG DITIRU OLEH PT. KEPUH KENCANA ARUM DIKAITKAN DENGAN UU NO 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN (STUDI KASUS PUTUSAN NO 03/Pdt.Sus-HKI/ Desain/2020/PN NIAGA SBY) (1)

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) SECARA ONLINE DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA UNDANGUNDANG PERLINDUNGAN KONSUM (1)

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENJIPLAKAN KARYA DESAIN BUSANA MILIK AKUN INSTAGRAM ICE.WEARR OLEH AKUN INSTAGRAM A.WEARR DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1/PDT.SUS-HKI/2020/ PN NIAGA MKS) (1)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERKAIT HARGA MENU MAKANAN YANG TIDAK DICANTUMKAN OLEH PELAKU USAHA KULINER DITINJAU MENURUT UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG SAH TERHADAP KEABSAHAN SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIBUAT ATAS DOKUMEN PALSU DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 577/PDT.G/2020/PN SBY) (1)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NOMOR 27 TAHUN 2022 TERHADAP KASUS SHOPEE PINJAM (1)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TRANSAKSI INSTRUMEN TRADING FOREIGN EXCHANGE (FOREX) MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT PERBEDAAN HARGA ANTARA DI RAK DENGAN DI KASIR DEFARA FRESHMART DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS ANTARA KONSUMEN DENGAN DEFARA FRESHMART) (1)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS ALAT UKUR TIMBANGAN NON-DIGITAL TERHADAP BAHAN-BAHAN POKOK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGY LEGAL (Studi Kasus Antara Pasar Atas Kota Cimahi dan Pasar Cikalong Kulon Kota Cianjur) (1)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS DAMPAK SUMBER DAYA AIR YANG DIKELOLA OLEH PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDAM) DALAM PEMENUHAN HAK ATAS AIR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS KETIDAKSESUAIAN BARANG YANG DIBELI ONLINE MELALUI APLIKASI SHOPEE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS (THRIFTING) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN (1)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI MYSTERY BOX PADA SITUS EMARKETPLACE BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG H UK U M PE R DA TA D AN UN D A NG -U N D A NG NOMOR 8 TAHUN 1999 (1)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA YANG MEMPERDAGANGKAN SEDIAAN PANGAN YANG RUSAK/CACAT DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS: PUTUSAN PN SURABAYA NOMOR 2492 K/PID.SUS/2020) (1)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENGHINAAN CITRA TUBUH (BODY SHAMING) DI MEDIA SOSIAL MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 (1)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA USAHA INVESTASI PERDAGANGAN SEMBAKO DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLAWI NOMOR 5/PDT.G.S/2020/PN.SLW (1)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA ONLINE SISTEM PRE ORDER ATAS TINDAKAN WANPRESTASI KONSUMEN (1)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS TERJADINYA MUTILASI CIPTAAN SERTA PENGGANDAAN DAN/ATAU PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL CIPTAAN TANPA IZIN TERHADAP FOTO MILIK PT. DUIT ORANG TUA YANG DILAKUKAN OLEH PT. OYO ROOMS INDONESIA D I H U B U N G K A N D E N G A N U N D A N G – U N D A N G N O . 2 8 T A H U N 2 0 1 4 T E N T A N G H A K C I P T A (STUDI KA SUS PUT USA N NO MOR 45/PDT.SUS -HAK C I P T A / 2 0 2 0 / P N . N I A G A . J K T . P S T . ) (1)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI HAK SIAR PIALA DUNIA FIFA BRAZIL ATAS PELANGGARAN HAK SIAR TANPA IZIN OLEH PT. CITIHUB INDONESIA DIKAITKAN D EN GA N UU N O. 28 TA HU N 2014 TEN TA N G HA K CIPTA DAN UU. NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 5/PDT.SUS.-HKI/2018/PN.SMG) (1)

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KONSTRUKSI KEBIJAKAN PUBLIK PENANGGULANGAN KRISIS IKLIM DEMI MEWUJUDKAN KEADILAN LINGKUNGAN (1)

PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DALAM PINJAMAN ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN SEOJK NOMOR 14/SEOJK 07 THN 2014 TENTANG KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN RUU KUHP TENTANG DATA PRIBADI (1)

PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKSKLUSIF PENCIPTA ATAS PEMBUATAN KEMBALI (REMAKE) FILM OLEH PIHAK LAIN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Kasus Perkara PN No. 53/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga Jkt.Pst) (1)

PERLINDUNGAN HUKUM JUAL BELI ONLINE MELALUI SHOPEE ATAS KETIDAKSESUAIAN BARANG BERBENTUK ELEKTRONIK BERDASARKAN HUKUM POSITIF (1)

PERLINDUNGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TERHADAP RICHARD ELIEZER SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR:798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL (1)

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA TERHADAP PENAHANAN IJAZAH PEKERJA OLEH PERUSAHAAN DALAM HUBUNGAN KERJA DITINJAU MELALUI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN (1)

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERHADAP PELANGGARAN MEREK KAWASAKI BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 14/ PDT.SUS-MEREK/2020/PN.NIAGA.JKT.PST (1)

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT BAGI PELAKU PERTUNJUKAN FILM WARKOP DKI YANG DIPLAGIAT OLEH WARKOPI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (1)

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS DALAM KASUS GAGAL BAYAR ATAS KLAIM POLIS PERUSAHAAN PERSERO ASURANSI JIWASRAYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN (1)

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERKENAL VANS ATAS PELANGGARAN MEREK YANG DILAKUKAN OLEH HALIM SUHENDY DALAM ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1850 K/PDT.SUS-HKI/2022) (1)

PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU TERHADAP LAGU YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN UNTUK KEPERLUAN KOMERSIAL DALAM ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 913 K/PDT.SUS-HKI/2022) (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 466/PID.SUS/2021/PN.RHL (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 289/PID.SUS/2020/PN. TRG (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUANYA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1974 JO. UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 685/Pdt.G/2022/PA.Lt) (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENGANIAYAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI, DAN VIKTIMOLOGI (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CIPTA LAGU “AKU PAPUA” PADA UPACARA PEMBUKAAN PON XX 2021 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH PERBANKAN INDONESIA DITINJAU BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PADA APLIKASI PEDULILINDUNGI DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JO. UNDANGUNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELETRONIK (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEVELOPER DAN BANK ATAS STATUS TANAH HAK GUNA BANGUNAN TANAH KOSONG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG/ATR BPN NOMOR 18 TAHUN 2021 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU MUSISI INDEPENDEN DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA OLEH PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA YANG MENINGGAL AKIBAT KECELAKAAN KERJA DI PT. TAMPOK SUKSES PERKASA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 44 TAHUN 2 015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN (STUDI KASUS PUTUS AN NO. 6 9/PDT.SUS-PHI/2018/PN.TPG) (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PT. TATA JAGO UTAMA (KABOBS) ATAS IKLAN YANG TIDAK SESUAI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PELAYANAN DAN JASA PEMASANGAN KAWAT GIGI DITINJAU MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS BEREDARNYA OBAT SIRUP BERBAHAYA BAGI ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 14 TAHUN 2022 (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA KARCIS PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BANDUNG MENURUT UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE) PRODUK IMPOR MELALUI PLATFORM LOKAPASAR (MARKETPLACE) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KENDARAAN SEPEDA MOTOR TERKAIT EKSEKUSI UNIT YANG MELBATKAN PIHAK DEBT COLLECTOR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OBAT SIRUP OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM KASUS GAGAL GINJAL AKUT PADA ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA ANGKUTAN UDARA ATAS KERUSAKAN BARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA ANGKUTAN UDARA ATAS KETERLAMBATAN PENERBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA KARTU HALO PASCA BAYAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Putusan No.90/Pdt.Sus-BPSK/2021/Pn.Mdn) (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT BEREDARNYA ROKOK TANPA PITA CUKAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMENPENERIMAVAKSINANAK COVID-19 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAANVAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 COVID-19 (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DIHUBUNGKAN DENGAN PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS DI BANK BPRKS RENCONG) (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TIDAK TERDAFTAR ATAS PENDAFTARAN MEREK SEJENIS OLEH PIHAK LAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PADA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SEMARANG NOMOR 7/PDT.SUS-HAKI/2021/PN.SMG) (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM ANALISIS UU NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ) DALAM PELAKSANAAN TUGAS NOTARIS BERDASARKAN KEPENTINGAN UMUM (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN BAYI AKIBAT BEDAH OPERASI PADA PERJANJIAN TERAPEUTIK BERDASARKAN KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU NOMOR 82/Pdt.G/2019/Pn.Ktg) (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MODA TRANSPORTASI ANGKUTAN DARAT DALAM MENUNJANG PENGEMBANGAN BISNIS TRANSPORTASI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 30 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG TIDAK DIBAYARKAN UPAHNYA OLEH PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 35/PDT.SUS-PHI/2023/PN.BDG (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PENULISAN CERITA APLIKASI WATTPAD DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA LAGU YANG DIGUNAKAN SEBAGAI KONTEN IKLAN TANPA IZIN BERDASARKAN UU NOMOR 28 TAHUN 2014 (STUDI KASUS IKLAN VIVO) (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PATEN SEDERHANA YANG SUDAH DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN (STUDI ANALISIS PUTUSAN NO. 44/PDT.SUSPATEN/2020/PN.NIAGA JKT PST) (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK POTRET KORBAN PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK SERTIFIKAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERDASARKAN UUPA (Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi) (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU BERJUDUL AKU MAU ATAS PEMBAJAKAN OLEH PT. BINTANG CAHAYA KENCANA DALAM BENTUK BONEKA AUDIO TANPA IZIN (STUDI KASUS Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst) (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDAFTAR PERTAMA ATAS PENIRUAN MEREK KOSMETIK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA MEDAN NOMOR 2/PDT.SUS-HKI/MEREK/ 2022/PN NIAGA MDN JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENILAI PUBLIK (APPRAISAL) DALAM PROSES PENILAIAN UNTUK LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN UU NO 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH JUNCTO PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 101/PMK.01/2014 TENTANG PENILAI PUBLIK (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYIDIKAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERCOBAAN PERKOSAAN YANG DIIKUTI DENGAN KEKERASAN DALAM PERKARA (No.B/96/VIII/2021/RESKRIM POLRESTABES BANDUNG) (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN SATWA LIAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH PEKERJA DI BIDANG JASA PERCETAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA (1)

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERUSAKAN BARANG YANG DIKIRIM MELALUI EKSPEDISI PT J&T CARGO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG -UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMALSUAN SKINCARE DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG – UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (1)

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN PRODUK KADALUWARSA DITINJAU DARI PUTUSAN PENGADILAN SO’E KELAS II NOMOR 79/PID. SUS/2021/PN SO’E dan UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI EMAS SECARA ONLINE DI PT. TAMASIA GLOBAL SHARIA DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8. TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)

PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN ATAS KOSMETIK YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR KESEHATAN DALAM ANALISIS UU KESEHATAN DAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)

PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM RKUHP 2019 TERHADAP VICARIOUS LIABILITY DALAM SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI SUBYEK TINDAK PIDANA KORUPSI (1)

PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DALAM RANGKA KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL BERDASARKAN PANCASILA (1)

PERSPEKTIF PEMIDANAAN TERHADAP KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 67/ Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg) (1)

PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA MENGENAI PENETAPAN DAN PENERAPAN PIDANA PECUT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (1)

PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP KEBIJAKAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA BERUPA PIDANA KERJA SOSIAL DALAM RKUHP (1)

PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PRAPERADILAN BERDASARKAN PASAL 77 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014 (1)

PERSPEKTIF POLITIK KRIMINAL TERHADAP PELAKSANAAN SEMACAM HAK PISTOLE BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 SUKAMISKIN BANDUNG (1)

PERTANGGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNO BALAS DENDAM (REVENGE PORN) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SITUBONDO NOMOR: 85/PID.SUS/2023/PN.SIT) (1)

PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA MENURUT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI (1)

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA KEPADA KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI PEMBELIAN BARANG DI TOKO ONLINE SHOPEE FLASH SALE 12.12.20 DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA ONLINE SHOP M A RK ETPL AC E SH OPE E ( RAJ U TM I KA_ 07 ) TE RH A D AP KERUGIAN KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)

PERTANGGUNGJAWABAN PERSEROAN TERBATAS DALAM KEADAAN PAILIT TERHADAP PEMENUHAN GANTI RUGI AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) (1)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DAN PEMIDANAAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2023/PN.AMR (1)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PERSPEKTIF SISTEMPERADILAN PIDANA ANAK DENGAN PUTUSAN NOMOR: 19/PID.SUS-ANAK/2020/PN KOTA AGUNG (1)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR: 12/PID.SUS-ANAK/2020/PN.JAKARTA.PUSAT (1)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA KEPOLISIAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA SEBAGAI BENTUK PELAKSANAAN DISIPLIN KADAVER (1)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR NOMOR: 3/PID.SUS-ANAK/2021/PN PMS (1)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR: 28/PID.TPK/2020/PT.BDG (1)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN KEPALA DESA SUNGAI SOLOK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NO 96 K/PID.SUS/2021/PN.Pbr. (1)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI OLEH PT. NATURAL PERSADA MANDIRI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 927 K/PID.SUS-LH/2021 (1)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PELAKU DUMPING LIMBAH B3 KE LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PUTUSAN NO 1126/ PID.B/ LH/ 2020/ PN.BDG) (1)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PENCEMARAN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG: NO. 25/PID.B/LH/2020/PT BDG (1)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 745/PID.SUS/2021/PN. BDG (1)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA NEGARA ATAU PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENERIMA ATAU PEMBERIAN HADIAH(GRATIFIKASI) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNGNOMOR : 55/PID-SUS/TPK/2021/PN.Bdg (1)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (1)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR 1224/PID.SUS/2020/PN MKS (1)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERBARENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR: 30/Pid.Sus/Tpk/2020/PN Jkt.Pst (1)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN DIREKTUR PT. PENATA SARANA BALI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 159 PK/PID.SUS/2021 (1)

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU NOMOR 9/PID. SUS-ANAK/2019/PN. (1)

POLICIES ON PREVENTION AND ERADICATION OF LAND MAFIA: AGRARIAN REFORM IN INDONESIA (1)

POLITIK HUKUM AGRARIA TERHADAP HAL ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA (1)

PRAKTIK DISKRIMINASI DALAM KERJA SAMA PENJUALAN KAPASITAS KARGO OLEH LION AIR GROUP DAN PT LION EXPRESS DALAM PUTUSAN KPPU NOMOR 07/KPPU-I/2020 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG ANTI MONOPOLI (1)

PRAKTIK MONOPOLI DAN DISKRIMINASI HARGA PENJUALAN BAHAN BAKAR KEPADA PERUSAHAAN SWASTA OLEH PT. PERTAMINA (PERSERO) DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (1)

PROBLEMATIKA LEGAL STANDING SERIKAT PEKERJA DALAM BERACARA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (1)

Program Kemitraan Bina Lingkungan Pada BUMN Sebagai Perwujudan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (1)

PROSEDUR DAN IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAANREPUBLIK INDONESIANOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PEHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KELADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM PERKARA PENCURIAN NO : PRINT-2481/M.2.10/EOH.2/07/2022) (1)

PROSES PENGAMBILALIHAN SAHAM PT. TERMINAL BANGSA MANDIRI OLEH PT. FKS MULTI AGRO Tbk DALAM ANALISA UU NOMOR 5 TAHUN 1999 DAN PUTUSAN KPPU NOMOR 19/KPPU-M/2019 (1)

PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA SUAMI PERGI SELAMA 15 TAHUN TANPA ALASAN DIKAITKAN DENGAN UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN (NOMOR:3541/Pdt.G/2021/PA.Sbg.) (1)

RESOLUTION OF LAND DISPUTES IN A PERSPECTIVE OF INDONESIAN LAND LAW REFORMATION (1)

Revitalisasi Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pembaharuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia (1)

STATUS HUKUM KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PENETAPAN PENGADILAN WONOSARI NOMOR 111/PDT.P/2019/PN.WNO) (1)

STRATEGIC ROLE OF LAND RIGHTS FOR BUSINESS WORLD BASED ON NATIONAL AGRARIAN LAW (1)

T I N J A U A N Y U R I D I S P E R B E D A A N T U N T U T A N J A K S A PENUNTUT UMUM DENGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTO BARU NO. 91/PID.B/2021/PN.KBR (1)

T I N J A U A N Y U R I D I S T E R H A D A P P A S A L 8 1 A Y A T ( 2 ) PERPU NOMOR 1 TAHUN 2016 JUNCTO PASAL 76D UNDANGUNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CILACAP NOMOR 15/PID.SUS ANAK/2021/PN.CLP (1)

Tanggu Jawab PT. Kalista Alam Terhadap Kebakaran Hutan di Aceh Dalam Rangka Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (1)

TANGGUNG JAWAB BPJS TERHADAP KECELAKAAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 55/Pdt.SUS-PHI/2019/PN Smr) (1)

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA TERHADAP BAGASI PENUMPANG YANG HILANG ATAU RUSAK DALAM ANALISA UU PENERBANGAN (1)

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERSEROAN ATAS KEBIJAKAN YANG MERUGIKAN PEKERJA PKWT DITINJAU DARI UU PERSEROAN TERBATAS DAN UU KETENAGAKERJAAN (1)

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN UNITED GRAMEDO TERHADAP INVESTOR ATAS PERHITUNGAN PEMBAGIAN DIVIDEN YANG DIRAHASIAKAN DIKAITKAN DENGAN UU NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 175/PDT.G/2018/PN JKT BRT) (1)

TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN SOSIAL DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANGUNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 29/PID.SUS-TPK/2021/PN. JKT.PST) (1)

TINDAK PIDANA MANIPULASI PASAR DALAM PENINGKATAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR MODAL, DENGAN MODUS MENGGUNAKAN NASABAH NOMINEE DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 733/PID.SUS/2019/PN.JKT.PST. (1)

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 101/PID.SUS/2020/PN.JKT.PST (1)

TINDAK PIDANA PERBANKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN DANA BANK DI PT. BPR CITRALOKA DANA MANDIRI BERDASARKAN UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN JUNCTO PASAL 55 JUNCTO PASAL 64 AYAT (1) KUHP (STUDI KASUS ATAS PUTUSAN MA RI DALAM PERKARA NO. 316K/PID.SUS/2009) (1)

TINDAKAN PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM MENYANYIKAN ULANG ATAU MENGCOVER DAN MERUBAH LIRIK LAGU LAGI SYANTIK DI MEDIA YOUTUBE OLEH GEN HALILINTAR (STUDI KASUS PUTUSAN PK NOMOR 41/PK/PDT.SUS-HKI/2021) (1)

TINJAU AN Y URI DIS TE RHAD AP TINDAK PID ANA ASAL (PREDICATE CRIME) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR 912/PID.B/2022/PN.BLB JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 565/PIDK/PID/2023 (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DITINJAU DARI PASAL 374 KUHP DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 746/PID.B/2021/PN.SMG (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA SEBAGAI PERANTARA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA JO. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM NOMOR 28/PID.SUS-ANAK/2020/PN MRE (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA JENIS TEMBAKAU GORILA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGRI KELAS 1 A BANDUNG NOMOR 1224/PID.SUS/2019/PN BDG (1)

TINJAUAN HUKUM AHLI WARIS DALAM MENJUAL HARTA WARISAN PEWARIS BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG NO. 0004/Pdt.P/2015/PA. BANDUNG (1)

TINJAUAN HUKUM AHLI WARIS NONMUSLIM TERHADAP WARISAN YANG DI TINGGALKAN ORANG TUA DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS NOMOR 2418/Pdt.P/2020/PA.Sby) (1)

TINJAUAN HUKUM KEDUDUKAN HARTA PUSAKA TINGGI DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN OLEH NINIAK MAMAK BERDASARKAN HUKUM ADAT MINANGKABAU (1)

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PRAKTIK "GOLDEN HANDSHAKE" DALAM PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR TENTANG KETENAGAKERJAAN PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (1)

TINJAUAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DAN WARISAN PERKAWINAN POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU NOMOR 021/PDT. G/2021.PA.IM (1)

TINJAUAN HUKUM SEWA RAHIM MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (1)

TINJAUAN HUKUM TENTANG HIBAH WASIAT YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN AHLI WARIS PENGGANTI YANG DIKAITKAN DENGAN HAK MUTLAK (LEGITIEME PORTIE) STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 79/PDT.G/2012/PN.AB (1)

TINJAUAN MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (1)

TINJAUAN POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP KEBIJAKAN KRIMINALISASI PASAL 114 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI HUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK KENDARAAN BERITIKAD BAIK (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG NOMOR 271/PID.SUS/2020/PN.PGP) (1)

TINJAUAN TERHADAP MEDIASI PENAL DALAM KASUS TINDAK PIDANA LALU LINTAS DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (1)

TINJAUAN TERHADAP PASAL 80 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tng (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK BERDASARKAN UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BINTUHAN NOMOR 93/PID.SUS/2020/PN.BHN TERTANGGAL 19 JANUARI 2021 (1)

TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ORANG TUA YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK KANDUNG DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO: 119/PID.SUS/2020/PN.KDI) (1)

TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAKAN ABORSI YANG DILAKUKAN DENGAN ALASAN INDIKASI MEDIS KARENA TERJADINYA KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN INCEST (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2018/PN MBN) (1)

TINJAUAN YURIDIS ATAS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA RUKO DI BAWAH TANGAN ANTARA PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT DIKAITKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO.13/PDT.G-ECOURT/2020/PN.BDG) (1)

TINJAUAN YURIDIS BANK GARANSI PADA BANK CENTRAL ASIA KANTOR WILAYAH BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (1)

TINJAUAN YURIDIS DEBITUR WANPRESTASI TERHADAP PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA SEPENGETAHUAN KREDITUR DALAM PERJANJIAN FIDUSIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 9/PDT.GS/2020/PNBDG) (1)

TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK REHABILITASI BAGI PENGGUNA NARKOTIKA DI LUAR PENGADILAN SEBAGAI BENTUK RESTORATIVE JUSTICE (1)

TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI TANAH YANG DIATASNYA TERDAPAT BANGUNAN MILIK ORANG LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (PUTUSAN MA NOMOR 662 K/Pdt/2020) (1)

TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI BARANG SECARA DARING (E-COMMERCE) MELALUI SITUS BELANJA TOKOPEDIA MENURUT HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA (1)

TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM KIKITIR ATAS SERTIFIKAT TANAH DI KABUPATEN BANDUNG BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UUPA JO PP 24 TAHUN 1997 (1)

TINJAUAN YURIDIS KELALAIAN PENGENDARA MOTOR YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT ATAU MATI DALAM PRESPEKTIFTUJUAN BERLALULINTAS(STUDIKASUS NO 895/Pid.sus/2021/Pn.Jkt.Tim) (1)

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENYELESIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN PERJANJIAN FIDUSIA (Studi Kasus Putusan Nomor 158/Pdt.SusBPSK/2023/PN.Pdg) (1)

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT DIHUBNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUBANG NOMOR 282/Pid.B/2021/PN SNG (1)

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN MATI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PUTUSAN PENGEDILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 54/ PID.SUS-ANAK/ 2020/ PN TNG (1)

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO. 964/PID.B/2021/PN BDG (1)

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN PREKURSOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 250/Pid.Sus/2023/PN SMG (1)

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN NOMINEE TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIPERJUALBELIKAN SECARA SEPIHAK DITINJAU DARI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 129/PDT.G/2017/PN.MTR (1)

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN PT INDOSAT OOREDOO HUTCHISON YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT COVID-19 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA (1)

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 225/PID.SUS/2022/ PN PEMATANG SIANTAR (1)

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TIDAK DIBERIKAN NAFKAH OLEH SUAMI SEBAGAI SALAH SATU ALASAN PUTUSNYA PERKAWINAN DDIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 2796/PDT.G/2018/PA.CMS.) (1)

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PERBANKAN YANG DITUNTUT TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN BEBAS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 84/PID.SUS.-TPK/2018/PN.BDG (1)

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TUNTUTAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 JO PE R AT U R AN PRES IDE N N O MO R 14 8 TA HU N 2 01 5 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (KASUS NOMOR 2/Pdt.G/2020/PN Kwg) (1)

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WANPRESTASI DALAM KREDIT PERUMAHAN RAKYAT ANTARA H. GEMBIRA GINTING DENGAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA (STUDI KASUS NOMOR 867/PDT.G/2021/PN JKT BRT) (1)

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA DAN PUTUSAN NOMOR 312/Pdt.G/2020/PN.Bdg (1)

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA SCAFFOLDING ANTARA PT BINAJAYA PERKASA MANDIRI DENGAN PT HUTOMO MANDALA PERKASA DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 435/PDT.G/2020/PN SBY) (1)

TINJAUAN YURIDIS PASAL 114 AYAT (1) JO. PASAL 132 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP ANAK BERHADAPAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARBARU NOMOR : 13/PID.SUS-ANAK/2020/PN.BJB (1)

TINJAUAN YURIDIS PELAKASANAAN KETENTUAN PASAL 61 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT (1)

TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG NOMOR : 67/PID.SUS/2021/PN PDP (1)

TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL RENTAL DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.488/PID-B/2020/PN.BDG (1)

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 589/PID.SUS/2021/PN BDG) (1)

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL KORBAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN NOMOR 859/PID.SUS/2023/PN.BJM) (1)

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN VALIDASI BPHTB MENGGUNAKAN NJOP TERBARU TERHADAP TRANSAKSI PADA AKTA JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT PPAT/PPATS DENGAN DASAR TRANSAKSI DAN NJOP LAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 JUNTO PERDA KABUPATEN BANDUNG NOMOR 17 TAHUN 2017 (1)

TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN AHLI WARIS YANG SAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DI HUBUNGKAN DENGAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA GARUT NOMOR: 52/PDT.P/ 2016/ PA.GRT (1)

TINJAUAN YURIDIS PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE BERDASARKAN TANAH PENGGANTI DI DESA CIBUBUAN KECAMATAN CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH (1)

TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA ATAU TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 1013/Pid.Sus/2019/PN.Bdg (1)

TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI BERDASARKAN PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR : 2659/PID.SUS/2021/PN.LBP (1)

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN YANG DISEBABKAN PERSELINGKUHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG NOMOR 1546/PDT.G/2023/PA.TNK (1)

TINJAUAN YURIDIS PERAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK- POKOK AGRARIA JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (1)

TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PENERAPANNYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMENEP NOMOR 68/PID.SUS/2017/PN SMP (1)

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN ANTARA CV. GRAHA NUSA INDAH DAN KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM PERJANJIAN (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 595PK/Pdt/2020) (1)

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPRIBADIAN DAN POJK NOMOR 77/POJK.01/2016 (1)

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEREMPUAN KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN) STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 871/PID.SUS/2020/PN.BDG (1)

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK DALAM SENGKETA ANTARA PT.SUN LOGISTICS DAN PT. SUN LOGISTIK INTERNASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN PUTUSAN NOMOR 09/PDT.SUSMEREK/2021/PN.NIAGA.JKT.PST (1)

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASISTEN RUMAH TANGGA SEBAGAI PEKERJA DI SEKTOR JASA BERDASARKAN PERMENAKER NOMOR 2 TAHUN 2015 (1)

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR 440/PID.SUS-ANAK/2019/PN.PBR (1)

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENJADIKAN ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI OBJEK YANG MENGANDUNG MUATAN PORNOGRAFI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGRI NOMOR 332/PID.B/2021/PN BDG) (1)

TINJAUAN YURIDIS PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN DAN PENJUALAN KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PN Jakarta Barat Nomor 1525/Pid.sus/2020/JKT.Brt (1)

TINJAUAN YURIDIS PROSES PERADILAN PIDANA ANAK YANG MENYALAHGUNAKAN SENJATA TAJAM DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIREBON NO. 9/PID.SUS-ANAK/2020/PN.CBN (1)

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NO. 6/PDT.G/2021/PN.TRG DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN BUKU III PERDATA DAN HUKUM ACARA PERDATA (1)

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR 295/PDT.G/2022/PN. BLB TERKAIT WANPRESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA (1)

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN YANG MENJATUHKAN PIDANA PENJARA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA DI HUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR 690/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT) (1)

TINJAUAN YURIDIS SENGKETA WANPRESTASI PADA JAMINAN FIDUSIA ANTARA DEBITUR DENGAN PT BUANA SEJAHTERA MULTIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN PUTUSAN NO. 13/Pdt.G.S/2021/PN.Bdg. (1)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG MEKANISME PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MAJALAYA BERDASARKAN UU NOMOR 19 TAHUN 1997 JO UU NOMOR 19 TAHUN 2000 (1)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBAGIAN HAK WARIS BERUPA TANAH DAN BANGUNAN ANTARA AHLI WARIS DARI ISTRI PERTAMA DAN ISTRI KEDUA BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1728/Pdt.G/2018/PA.JP (1)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENARIKAN TUNTUTAN OLEH JAKSA AGUNG MELALUI JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP TERDAKWA VALENCYA ALIAS NENGSY LIM YANG DIPUTUS BEBAS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 256/PID.SUS/2021/PN KWG DITINJAU DARI UU NO. 8TAHUN 1981 TENTANGKITABHUKUM ACARA PIDANADAN PRINSIP DOMINUS LITISDALAM SISTEMPERADILAN PIDANA INDONESIA (1)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NO. 996/PID.SUS/PN.BTM/2020) (1)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGAKUAN KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN MENJADI ANAK SAH (STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 456/PDT.P/2020/PN.JKT.PST) (1)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS LAGU “SEMALEM BOBO DIMANA” MILIK ROY RICARDO YANG DIGUNAKAN OLEH LUCINTA LUNA DI YOUTUBE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (1)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERTAMBANGAN DENGAN MENGGUNAKAN PONTON ISAP PRODUKSI (PIP)/RAJUK ILEGAL DI PROVINSI BANGKA BELITUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA (1)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERUBAHAN BENTUK UANG KEMBALIAN KONSUMEN KE DALAM BENTUK SUMBANGAN OLEH PELAKU USAHA (WARALABA MINIMARKET) BERDASARKAN PADA UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS PADA MINIMARKET INDOMARET KECAMATAN REGOL KOTA BANDUNG) (1)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP MAKELAR PROSTITUSI YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA ONLINE (STUDI PERKARA PUTUSAN NOMOR 199/PID.B/2021/PN BDG) (1)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB NAFKAH ORANG TUA SERTA AKIBAT HUKUM KELALAIAN ORANG TUA KEPADA ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT UU NO. 16 TAHUN 2019 JO. UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NOMOR 7591/PDT.G/2019/PA.SOR) (1)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL DALAM PASAL 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 148/PID.SUS/2023/PN.SMN) (1)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP ORANG DI MUKA UMUM (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 552/Pid.B/2020/Pn. Blb) (1)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DIRENCANAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 340 KUHP Jo PASAL 55 AYAT (1) Ke-1 KUHP (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR 755/PID.B/2021/PN BLB) (1)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DIRENCANAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN BALE BANDUNG (Studi Kasus Putusan No. 413/Pid.B/2020/PN Blb) (1)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM PRESPEKTIFPERLINDUNGANANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PN. NO. 332/PID.B/2021/PN. BDG) (1)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG UJARAN KEBENCIAN YANG DILAKUKAN OLEH JERINX YANG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 28 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTORIK (STUDI KASUS PUTUSAN PT. DPS NO. 72/PID.SUS/2020/PT DPS) (1)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PN BANYUWANGI NOMOR 33/PDT.G/2019/BYW (1)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK CAB. TASIKMALAYA DENGAN NASABAH DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA JO UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG P E R B ANKAN ( STU D I KASUS P U T U S A N P E NGAD I LAN NEGERI TASIKMALAYA NOMOR 46/PDT.G/2021/PN.TSM) (1)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG WANPRESTASI DALAM PINJAM MEMNJAM UANG BERDASARKAN KETENTUAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NO.277/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt. (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH MARIA PAULIENE LUMOWA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 1/PID.SUS-TPK/2021/PN JKT.PST (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HARTA BERSAMA PADA PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN LEBIH DARI SATU KALI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Studi Kasus Putusan PA Bandung No.6000/Pdt.G/2019/PA.Badg (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HARTA PERKAWINAN YANG DIJADIKAN JAMINAN DI PT. PEGADAIAN TANPA PERSETUJUAN SUAMI ATAU ISTRI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HIBAH DAN HIBAH WASIAT TRANSPLANTASI DONOR ORGAN TUBUH MANUSIA BERDASARKAN KUHPERDATA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2021 TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN DAN JARINGAN TUBUH (Studi Kasus Bank Mata Indonesia RS Mata Cicendo Bandung) (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XX/2022 (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KESALAHAN DOKUMEN ELEKTRONIK PADA LAYANAN INFORMASI PERTANAHAN SECARA ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DAN PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 19 TAHUN 2020 (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR RESTITUSI OLEH TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN PENERAPANNYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NO. 341/PID.SUS/2021/PN.IDM (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA DALAM SENGKETA SURAT KETETAPAN PAJAK ATAS CV. MITRA ABADI LOGISTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 60/G/2019/PTUN.SBY) (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSEP ERROR IN PERSONA DALAM HUKUM PERDATA PADA KASUS TANAH HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT KATINGAN DI KALIMANTAN TENGAH (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 112 AYAT (2) UNDANGUNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 318/PID.SUS/2021/PN. BDG (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 170 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA NO.POL. :SKEP/784/VII/2018 (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 2 AYAT (1) JUNCTO PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMBAS NOMOR 157/PID.SUS/2022/PN.SBS (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 6/PID.SUS-TPK/2018/PN.BDG (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 290 KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SENGKANG NOMOR 191/PID.B/2021/PN.SKG (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 340 KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO.796/PID.B/2022/PNJKT.SEL. (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI Nomor : 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bdg (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 374 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR 184/PID.B/2021/PN.BLB (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENURUT PASAL 303 AYAT (1) KE-1 KUHP JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PE N G A D I L A N N E GE R I R U T E N G NOMOR:48/PID.B/2020/PN.RTG) (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR.429/PID.SUS/2021/PN BDG) (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA FILM YANG DI LAKUKAN SITUS IDLIX DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN CETAK ELEKTRONIK (SCREENSHOOT) SEBAGAI ALAT BUKTI PADA PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN KUHPERDATA (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT. OVO FINANCE INDONESIA AKIBAT PEMBUBARAN BERDASARKAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 21 TAHUN 2011 DAN POJK NO. 47/POJK.05/2020 (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN DIHUBUNGKAN DENGAN PENETAPAN HAKIM NOMOR : 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DI PANTAI PANGANDARAN BERDASARKAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN PERJANJIAN NOMINEE (Studi Kasus Pengadilan Negri Gianyar Nomor 135/Pdt.g/2018.Pn.Gin) (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAMPASAN HARTA BENDA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI, BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI HUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO.57/PID.SUS/TPK/2018/PN.SURABAYA (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN AKSES ILEGAL (ILLEGAL ACCESS) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF CYBER CRIME (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG NOMOR 515/PID.SUS/2021/PN.CKR) (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 112/Pdt.G/2021/PN Sda.) (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI PADI ANTARA PETANI DENGAN TENGKULAK DI DESA KEDIRI SUBANG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1320 KUHPERDATA (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PENCATATAN ATAS PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR 525/PDT.P/2020/PN.JKT.BRT (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEROLEHAN HAK ATAS TANAH MELALUI PERJANJIAN PINJAM NAMA(NOMINEE AGREMENT) DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PT DENPASAR NOMOR 144/ PDT/ 2021/ PT DPS (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARAWANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Kwg) (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LARANTUKA NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2019/PN LRT DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KEPEMILIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 3/PID.SUS/2022/PN BDG) (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NO.62/Pdt.P/PAYk KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM SELFT ASSESMENT PADA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUBANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PT. SANBE FARMA UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN MELALUI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DI KOTA CIMAHI (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIBOLGA NOMOR: 261/PID.SUS/PN.SBG (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN CABUL SECARA BERLANJUT DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 1365/PID.SUS/2019/PN.BDG (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GARUT NOMOR: 7/PID.SUS.ANAK/2022/PN GRT. (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DILAKUKAN DI MUKA UMUM YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PN KOTA AGUNG NO 355/PID.B/2020/PN KOT (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BREBES NOMOR: 28/PID.SUS/2021/PN.BBS (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR OLEH SEORANG PEMILIK TOKO ATAU APOTEK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 196 UU RI NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN PENERAPANNYA PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 575/PID.SUS/2020/PN.BDG (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NO 315/PID.B/2019/PN BEKASI (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMPUNGAN LIMBAH B3 TANPA IZIN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 537/PID.B/LH/2020/PN PLG (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN GURU KEPADA ANAK DIDIK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEPOK NOMOR 309/PID.SUS/2020/PN.DPK (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UU PLLH) DI HUBUNGKAN DENGANPUTUSAN PENGADILAN NO 675/PID.B / LH/2022 PN BDG (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN DI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 222/PID.B/2020/PN POL) (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH DONI SALMANAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR: 1/Pid.Sus/2023/PT.Bdg (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR 1/PID.B/2024/PN BLB (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNG YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN MENURUT PASAL 351 AYAT (3) KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NO. 47/PID.SUS/2021/PN.JKT.PST (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN OLEH ANAK DAN PENERAPAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG PUTUSAN NOMER.30/PID.SUS-ANAK/2020/PN.CKR. (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR: 714/Pid.B/2020/PN.Bdg (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA INTERNET MENURUT PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO.869/PID.SUS/2021/PN.BDG (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM KREDIT KENDARAAN BERMOTO R DAN DIHUBUNGKAN D E N G A N P U T U S A N P E N G A D I L A N N E G E R I B A L E B A N D U N G N O M O R 1 0 3 / P I D . B / 2 0 2 3 / P N . B L B (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MERUGIKAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 42/PID.SUS/2020/PN.BAR (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT MENJUAL SABU OLEH ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN PENERAPANNYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG NOMOR : 1/Pid.sus.Anak /2020/PN.Kot.Agung (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KORBAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG No.502/PID.SUS/2020/PN. BDG. (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANAPERPAJAKAN DENGAN SENGAJA MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN/ATAU KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR ATAU TIDAK LENGKAP SECARA TERUS MENERUS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN JO. PASAL 64 KUHP DANPENERAPANNYADALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERIBANDUNG NOMOR 975/PID.SUS/2021/PN BDG. (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MATERIAL PELAPIS ANTI API ANTARA PT. INDOPORLEN DENGAN PT. SIKO TECHNO DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN BUKU III KUHPERDATA (PUTUSAN NO.766/PDT.G/2020/PN.Jkt.Pst) (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. BRI (PERSERO) Tbk DAN PARA DEBITUR DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM PERJANJIAN DALAM KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGRI PATI NOMOR 30/Pdt. G.S/2019/PN.Pti (1)

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PERCOBAAN PENGHANCURAN OBJEK-OBJEK VITAL UNTUK MENIMBULKAN SUASANA TEROR DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DIKAITKAN PADA PUTUSAN NOMOR 144/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr (1)

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SENGETI NOMOR: 01/PID-SUS-ANAK/2022/PN.Snt (1)

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NOMOR 24/PID.SUS-ANAK/2023/PN.IDM (1)

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BUMN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 16/PID.SUS-TPK/2023/PN.BDG (1)

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PERSFEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 989/PID.SUS/2021/PN.BDG (1)

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN NOMOR 129/PID.SUS/2023/PN TDN (1)

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 9/PID.SUSANAK/20019/PN.LM (1)

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 14/Pid.B/2021/PN Bdg) (1)

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR 121/PID.SUS/2019/PN.KPG (1)

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN DENGAN MEMBAWA SENJATA TAJAM DIHUBUNGKAN DENGAN PERBARENGAN TINDAH PIDANA ( CONCURSUS ) DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMBAS NOMOR 115/PID.SUS.2021/PN.SBS (1)

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG MENYEBABKAN MATI MENURUT PASAL 365 AYAT (4) KUHP DAN PENERAPANNYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 208/PID.B/2022/PN BDG (1)

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM PASAL 365 AYAT (1) KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI METRO NOMOR 75/Pid.B/2023/Pn.Met (1)

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DAN MEMBAWA SENJATA TAJAM DIHUBUNGKAN DENGAN PERBARENGAN TINDAK PIDANA (CONCURSUS) DAN PENERAPANNYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 89/Pid.B/2021/PN.Bdg (1)

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PENERAPAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CILACAP NOMOR 10/PID.SUS-ANAK/2021/PN.CLP (1)

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK YANG DI LAKUKAN OLEH ORANG DEWASA YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI HUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGRI KOTA MANDALING NATAL NOMOR : 136/PID.SUS/2021/PN.MDL (1)

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT KUHP DAN UU PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENERAPANNYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NO.853/PID.B/2023/PN MTR. (1)

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN OLEH ANAK D BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NEGRI PEKANBARU NOMOR 08/PID.SUS-ANAK.2018/PT.PBR) (1)

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM PASAL 303 BIS AYAT (1) KUHP DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 1070/PID.B/2021/PN.BDG (1)

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERK OSAAN YANG DILAK UK AN OLEH ANAK TERHADAP ANAK DI B AWAH U M U R D A L A M P E R S P E K T I F P E R L I N D U N G A N A N A K DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTA CIREBON NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2021/PN.CBN (1)

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN BATUSANGKAR NOMOR: 5/PID.SUSANAK/2020/PN.BSK (1)

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK YANG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIAK NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2022/PN.SAK. (1)

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI NOMOR: 8/PID.SUS-ANAK/2023/PN.BYW (1)

TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PENAHANAN YANG DILAKUKAN OLEH BADAN RESERSE KRIMINAL MARKAS BESAR POLRI TERHADAP TERSANGKA INISIAL MK DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERSANGKA (1)

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KEPADA ANAKNYA DI PURWAKARTA) (1)

TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA BANK BRI DENGAN NASABAH DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Blb) (1)

TINJAUANYURIDISTERHADAPTINDAKPIDANAPENYALAHGUNAAN NARKOTIKAGOLONGANIDALAMUNDANG-UNDANGNOMOR35 TAHUN2009TENTANGNARKOTIKAYANGDILAKUKANOLEH ANAKDIHUBUNGKANDENGANPUTUSANPENGADILAN NEGERICURUPNO:2/PID.SUS-ANAK/2022/PN.CRP (1)

TINJUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA DALAM PERSPEKTIF PIDANA DAN PEMIDANAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR: 745/PID.B/2021/PN MDN) (1)

TRANSFER DANA YANG DILAKUKAN OLEH BANK X DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO. 491/PDT.G/2021/PN.JKT. PST) (1)

UPAYA KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BPSK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA DAN SAMARATA GOHAE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2006 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 154/PDT.SUS-BPSK/2022/PN.MDN (1)

URGENSI PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI LANDASAN PELAYANAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTAWENING KOTA BANDUNG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH (1)

VACANT LAND POLICY IN SUPPORTING AGRARIAN PERFOMANCE IN INDONESIA (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BETON READYMIX ANTARA PT ADHIMIX RMC INDONESIA DAN PT MEGA SUKMA DALAM ANALISIS HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN NOMOR 179/Pdt.G/2022/PN Blb (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN MUSLIM DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA NOMOR 28/Pdt.G/2021/PN Tsm (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERALATAN RUMAH TANGGA ANTARA PT MS DAN PT HRI DALAM ANALISIS HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 312/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERANGKAT NETWORK DAN PABX ALCATEL ANTARA PT AP DAN PT PLP DALAM ANALISIS HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN NOMOR 521/Pdt.G/2021/PN Bdg (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PROOFEX TORCHSEAL ANTARA PT. WTI DAN PT. SMS DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 348/Pdt.G/2020/PN Bks (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH ANTARA ORANG PERORANGAN DALAM ANALISIS HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 157/PDT.G/2023/PN. JKT.SEL (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH ANTARA RONNY WIDJAJA DAN HENING SAPTIWI DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PN SEMARANG NO. 98/PDT.G/2020/PN.SMG (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH ANTARA PT DA DAN KONSUMEN DALAM ANALISIS HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 16/PDT/2021/PT DKI (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SPAREPART KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PT. DIRGAPUTRA EKAPRATAMA DAN PT. KURNIA JABBAR RAYA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN BERDASARKAN PUTUSAN No. 309/Pdt.G/2022/PN BEKASI (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH ANTAR- PERORANGAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI NOMOR 48/Pdt.G/2021/PN Kdi (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH ANTARA ELA MEILINA ANDAYANI BINTI SUJARWOTO ALM DAN SAIMUN DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN (PN PELAIHARI NOMOR: 23/PDT.G/2020/PN.PLI) (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN ANTARA HERMON DALLY DAN SUDARYONO DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim) (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN ANTARA DRA. AZIZAH RAUF, MA DAN H. EDDY SATIR HASAN DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PN MAKASSAR NOMOR:198/PDT.G/2019/PN.MKS (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN RUMAH ANTARA PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 101/Pdt.G/2021/PN Bdg (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT SECARA LISAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR 204/Pdt.G.S/2019/PN Mks (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI UNIT APARTEMEN ANTARA KONSUMEN DAN PT. GGK DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 163/Pdt.G/2019/PN Bdg (2)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA PEMASANGAN CANOPY MEMBRANE ANTARA KONTRAKTOR DAN SUBKONTRAKTOR DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 243/Pdt.G/2020/PN Bdg (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. TOBAS CAGAR MUARA DAN CV. RATU BUMI PERKASA DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI NOMOR 102/Pdt.G/2023/PN.Kdi (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA PENYERTAAN MODAL USAHA DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 81/Pdt.G/e.court/2020/PN Bdg (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT GRAND PREMIER LOGISTIK DAN PT MANDALA MEGA MAKMUR DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN BERDASARKAN PUTUSAN NEGERI KOTA JAKARTA PUSAT NO. 671/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT BPR HARAPAN BUNDA BATAM DAN DEBITUR DALAM ANALISIS HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERIBATAM NOMOR 32/PDT.G/2022/PN Btm (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. BANK MEGA Tbk. KANTOR CABANG PEMBANTU CIANJUR DAN DEBITUR DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIANJUR NOMOR 10/Pdt.G.S/2021/PN.CJR (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT KUPEDES ANTARA PT. BRI (PERSERO) Tbk CABANG SINGARAJA DAN DEBITUR DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA NOMOR 6/Pdt.G.S/2020/PN Sgr (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEKERJAAN PEMASANGAN KUSEN DAN KACA GEDUNG BANANA GRAND HOTEL DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 332/Pdt.G/2019/PN Bdg (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN MULTIGUNA ANTARA PT. BSM DAN DS DALAM ANALISIS HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 365/Pdt.G/2022/PN Bdg (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN ANTARA PT BSM CABANG BANDUNG DAN DEBITUR DALAM ANALISIS HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN NOMOR 365/Pdt.G/2021/PN Bdg (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BROADCAST EQUIPMENT DAN INSTALASI MINI STUDIO NEWS ROOM DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 16/Pdt.G/2020/PN Bdg (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG ANTARA AHMAD HUZAINI DENGAN MERRY YULIANA DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO. 37/PDT.G/2019/PN.LMJ) (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR 608/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA RUANG ISTANA PLAZA ANTARA PT. SIP DAN CV. CG DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 288/Pdt.G/2019/PN Bdg) (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA TANAH ANTARA ORANG PERORANGAN DALAM ANALISIS HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GIANYAR NOMOR 233/Pdt.G/2020/PN Gin (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG-PIUTANG ANTARA PT TMU DAN DEBITUR DALAM ANALISIS HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR 5/Pdt.G/2022/PN Blb (1)

WANPRESTASI PERJANJIAN BAGI HASIL MODAL VENTURA ANTARA PT. SARANA YOGYA VENTURA DENGAN PERUSAHAAN PASANGAN USAHA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35/POJK.05/2015 TERKAIT PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN KUHPERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2362/K/Pdt/2018) (1)

WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN INVESTASI PROFIT SHARING PEMBIAYAAN MODAL USAHA JASA TRANSPORTASI DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU IIIKUHPERDATA (STUDI PUTUSAN No.78/PDT.G/2020/PN.SGM) (1)

WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN PEKERJAAN KUSEN, DAUN JENDELA DAN PINTU PROYEK HOTEL SERITI MADANI DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 40/Pdt.G/2020/PN Bdg (1)

Repository STHB

Filter by Title

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search