Collections

Advanced Search
 First Page   Previous   41   42   43   44   45   Next   Last Page 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS LAGU JERINX YANG BERJUDUL ‘SUNSET DI TANAH ANARKI’ YANG DI GUNAKAN OLEH PIHAK LAIN TANPA IZIN DI ACARA LIVE MUSIK DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS LAGU JERINX YANG BERJUDUL ‘SUNSET DI TANAH ANARKI’ YANG DI GUNAKAN OLEH PIHAK LAIN TANPA IZIN DI ACARA LIVE MUSIK DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Record Detail
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL DALAM SENGKETA MEREK EIGER ANTARA RONNY LUKITO DENGAN BUDIMAN TJOH DITINJAU MENURUT UNDANGUNDANG NO. 20 TAHUN 2016 (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 375 K/PDT. SUS. HKI/2020)

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL DALAM SENGKETA MEREK EIGER ANTARA RONNY LUKITO DENGAN BUDIMAN TJOH DITINJAU MENURUT UNDANGUNDANG NO. 20 TAHUN 2016 (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 375 K/PDT. SUS. HKI/2020)

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KAWASAN CAGAR ALAM KAMOJANG GARUT BERDASARKAN UNDANG–UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KAWASAN CAGAR ALAM KAMOJANG GARUT BERDASARKAN UNDANG–UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Record Detail
PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DREAM COLOR 1 SOFTLENS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 78/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DREAM COLOR 1 SOFTLENS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 78/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST

Record Detail
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA AKIBAT TERJADINYA HIT AND RUN YANG DILAKUKAN OLEH KONSUMEN DALAM SISTEM PRE ORDER JUAL BELI ONLINE GITAR CUSTOM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA AKIBAT TERJADINYA HIT AND RUN YANG DILAKUKAN OLEH KONSUMEN DALAM SISTEM PRE ORDER JUAL BELI ONLINE GITAR CUSTOM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

Record Detail
PEMENUHAN FASILITAS BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA ANGKUTAN KERETA API DI PT. KERETA API INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN

PEMENUHAN FASILITAS BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA ANGKUTAN KERETA API DI PT. KERETA API INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN

Record Detail
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 52/PDT.G/2020/PN JKT PST TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGAMBILALIHAN SAHAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG–UNDANG NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 52/PDT.G/2020/PN JKT PST TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGAMBILALIHAN SAHAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG–UNDANG NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

Record Detail
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MATARAM NOMOR 315/PDT.P/2019/PA.MTR. TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN TANPA AKTA NIKAH DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MATARAM NOMOR 315/PDT.P/2019/PA.MTR. TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN TANPA AKTA NIKAH DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Record Detail
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUGIAN PEMBELIAN SATU UNIT APARTEMENT GATEWAY DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUGIAN PEMBELIAN SATU UNIT APARTEMENT GATEWAY DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK DI CV MULYA PET BANDUNG DI HUBUNGKAN DENGAN UU RI NOMOR: 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 282/Pdt.Sus-PHI/2019)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK DI CV MULYA PET BANDUNG DI HUBUNGKAN DENGAN UU RI NOMOR: 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 282/Pdt.Sus-PHI/2019)

Record Detail
 First Page   Previous   41   42   43   44   45   Next   Last Page 

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords