Collections

Advanced Search
 First Page   Previous   1   2   3   4   5   Next   Last Page 
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PERBANKAN YANG DITUNTUT TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN BEBAS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 84/PID.SUS.-TPK/2018/PN.BDG

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PERBANKAN YANG DITUNTUT TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN BEBAS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 84/PID.SUS.-TPK/2018/PN.BDG

Record Detail
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA OLEH KEPALA DESA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 56/PID.Sus-TPK/2020/PN.BDG)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA OLEH KEPALA DESA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 56/PID.Sus-TPK/2020/PN.BDG)

Record Detail
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN KEPALA DESA SUNGAI SOLOK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NO 96 K/PID.SUS/2021/PN.Pbr.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN KEPALA DESA SUNGAI SOLOK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NO 96 K/PID.SUS/2021/PN.Pbr.

Record Detail
TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN SOSIAL DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANGUNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 29/PID.SUS-TPK/2021/PN. JKT.PST)

TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN SOSIAL DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANGUNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 29/PID.SUS-TPK/2021/PN. JKT.PST)

Record Detail
PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM RKUHP 2019 TERHADAP VICARIOUS LIABILITY DALAM SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI SUBYEK TINDAK PIDANA KORUPSI

PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM RKUHP 2019 TERHADAP VICARIOUS LIABILITY DALAM SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI SUBYEK TINDAK PIDANA KORUPSI

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TENTANG NE BIS IN IDEM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN DAN KEADILAN. (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 40/PID.SUS-TPK/2015/PN.BDG.)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG NE BIS IN IDEM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN DAN KEADILAN. (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 40/PID.SUS-TPK/2015/PN.BDG.)

Record Detail
KEBIJAKAN FORMULASI TENTANG DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT PADA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DALAM RANGKA PEMBARUAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

KEBIJAKAN FORMULASI TENTANG DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT PADA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DALAM RANGKA PEMBARUAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Record Detail
PENERAPAN AJARAN PENYERTAAN YANG TIDAK SESUAI MENURUT PASAL 55 AYAT (1) KE - 1 KUHP OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM DAKWAAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG No. 26/ PID.SUS-TPK/ 2020/ PN.BDG

PENERAPAN AJARAN PENYERTAAN YANG TIDAK SESUAI MENURUT PASAL 55 AYAT (1) KE - 1 KUHP OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM DAKWAAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG No. 26/ PID.SUS-TPK/ 2020/ PN.BDG

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI DIREKSI BJB SYARIAH DI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG Nomor: 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Bdg

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI DIREKSI BJB SYARIAH DI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG Nomor: 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Bdg

Record Detail
PENERAPAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DIHUBUNGKAN DENGAN PERMA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 81/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PN.JKT.PST.)

PENERAPAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DIHUBUNGKAN DENGAN PERMA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 81/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PN.JKT.PST.)

Record Detail
 First Page   Previous   1   2   3   4   5   Next   Last Page 

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords