Collections

Advanced Search

First Page Previous 141 142 143 144 145 Next Last Page

Delik Agama (Dalam KUHP dan Rancangan KUHP Indonesia dan Telaah Perbandingan Hukum Dengan KUHP Inggris, Belanda, Malaysia, Thailand, Singapura, Jerman, Perancis, Kanada, Latvia, dan Finlandia)

Prof.Dr.H.Dwidja Priyatno, S.H., M.H. - Dr. Kristian, S.H., M.Hum. (Pustaka Reka Cipta, 2019)

Record Detail

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KEBIJAKAN LEGISLASI

Prof.Dr.H.Dwidja Priyatno, S.H., M.H. ()

Record Detail

Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Prof.Dr.H.Dwidja Priyatno, S.H., M.H. (Pustaka Reka Cipta, 2018)

Record Detail

KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KHUSUS DI LUAR KUHP DI INDONESIA

Prof.Dr.H.Dwidja Priyatno, S.H., M.H. (Sinar Grafika, 2017)

Record Detail

AKIBAT HUKUM PENGALIHAN FUNGSI KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI MENJADI KENDARAAN UMUM DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1993 TENTANG ANGKUTAN JALAN

Bagas Septa Wijaya (STHB Press, 2019)

Record Detail

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR 242/Pid.Sus/2015/PN.KPG”

Ericha Novitashary (STHB Press)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI PADA WAKTU DAMAI MENURUT PASAL 87 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG NOMOR 32-K/PM.II-09/AD/III/2018)

Fanji Ferdiansyah (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DIATUR DALAM PASAL 76 E JUNCTO PASAL 82 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2814KPID.SUS/2016.

Selvina T.Siregar (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN SEBAMBANGAN DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT

Muhammad Yusuf Hadityono (STHB Press, 2019)

Record Detail

Kebijakan Legislasi yang Menetapkan Pidana Minimum Khusus dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Perubahan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Rizki Febriansyah (STHB, 2019)

Record Detail

First Page Previous 141 142 143 144 145 Next Last Page

Repository STHB

Collections

Delik Agama (Dalam KUHP dan Rancangan KUHP Indonesia dan Telaah Perbandingan Hukum Dengan KUHP Inggris, Belanda, Malaysia, Thailand, Singapura, Jerman, Perancis, Kanada, Latvia, dan Finlandia)

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KEBIJAKAN LEGISLASI

Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KHUSUS DI LUAR KUHP DI INDONESIA

AKIBAT HUKUM PENGALIHAN FUNGSI KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI MENJADI KENDARAAN UMUM DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1993 TENTANG ANGKUTAN JALAN

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR 242/Pid.Sus/2015/PN.KPG”

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI PADA WAKTU DAMAI MENURUT PASAL 87 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG NOMOR 32-K/PM.II-09/AD/III/2018)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN SEBAMBANGAN DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT

Kebijakan Legislasi yang Menetapkan Pidana Minimum Khusus dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Perubahan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search