Collections

Advanced Search

Browse Undergraduate Theses by :

First Page Previous 116 117 118 119 120 Next Last Page

WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN UNTUK KEPEMILIKAN MOBIL DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NOMOR: 462/PDT/2017/PT.BDG.”

Assyifa Fauziah (STHB Press, 2019)

Record Detail

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR: 442/Pid.B/2018/PN Bdg.

Samsudin Sidik (STHB Press, 2019)

Record Detail

ANALISIS YURIDIS KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MENJADI TERPIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 574 k/Pid.Sus/2018 DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

Josua Alfredo (STHB Press, 2019)

Record Detail

PENDAFTARAN MEREK YANG MEMPUNYAI PERSAMAAN LOGO DAN ETIKET DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg.)

Ihsan Muhammad Asyid (STHB Press, 2019)

Record Detail

KEBIJAKAN LEGISLASI MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP WHITSLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI TERHADAP KASUS E-KTP)

Maikel S Rupang (STHB Press, 2019)

Record Detail

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT X ATAS INFORMASI DAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT) MENURUT UU KESEHATAN NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN PERMENKES NO 290/MENKES/PER/III/2008

Malpraktek-aspek hukum (STHB Press, 2019)

Record Detail

KRIMINALISASI TERHADAP LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LBGT) DALAM PROSPEK PEMBARUAN HUKUM PIDANA

Yenny Lestari (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN MENGENAI EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA

SWANRI OLOAN SITOPU (STHB Press, 2019)

Record Detail

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN MEREK TERKENAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREKDAN INDIKASI GEOGRAFIS (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 57K/Pdt,SUS-HKI/2015)

RIAN PRASTOWO AJI (STHB Press, 2019)

Record Detail

“KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PERBUATAN YANG DINILAI SEBAGAI PERBUATAN TEROR DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME TERBARU NO. 5 TAHUN 2018 TERKAIT DENGAN PERLUASAN WEWENANG APARAT PENEGAK HUKUM UNTUK MEMAKSIMALKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

Robby Rodiyya (STHB Press, 2019)

Record Detail

First Page Previous 116 117 118 119 120 Next Last Page

Repository STHB

Collections

WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN UNTUK KEPEMILIKAN MOBIL DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NOMOR: 462/PDT/2017/PT.BDG.”

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR: 442/Pid.B/2018/PN Bdg.

ANALISIS YURIDIS KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MENJADI TERPIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 574 k/Pid.Sus/2018 DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

PENDAFTARAN MEREK YANG MEMPUNYAI PERSAMAAN LOGO DAN ETIKET DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg.)

KEBIJAKAN LEGISLASI MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP WHITSLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI TERHADAP KASUS E-KTP)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT X ATAS INFORMASI DAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT) MENURUT UU KESEHATAN NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN PERMENKES NO 290/MENKES/PER/III/2008

KRIMINALISASI TERHADAP LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LBGT) DALAM PROSPEK PEMBARUAN HUKUM PIDANA

TINJAUAN MENGENAI EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN MEREK TERKENAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREKDAN INDIKASI GEOGRAFIS (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 57K/Pdt,SUS-HKI/2015)

“KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PERBUATAN YANG DINILAI SEBAGAI PERBUATAN TEROR DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME TERBARU NO. 5 TAHUN 2018 TERKAIT DENGAN PERLUASAN WEWENANG APARAT PENEGAK HUKUM UNTUK MEMAKSIMALKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search