Collections

Advanced Search
PENERAPAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI AL JAMAAH AL ISLAMIYAH YANG BERANGGOTAKAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 1110/PID.SUS/2023/PN.JKT.UTR

PENERAPAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI AL JAMAAH AL ISLAMIYAH YANG BERANGGOTAKAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 1110/PID.SUS/2023/PN.JKT.UTR

Record Detail
MODEL PERJANJIAN PENUNDAAN PENUNTUTAN (DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT) YANG DITERAPKAN PADA TINDAK PIDANA KORPORASI DIHUBUNGKAN DENGAN SYARAT SAHNYA PERJANJIAN BERDASARKAN PASAL 1320 KUH PERDATA

MODEL PERJANJIAN PENUNDAAN PENUNTUTAN (DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT) YANG DITERAPKAN PADA TINDAK PIDANA KORPORASI DIHUBUNGKAN DENGAN SYARAT SAHNYA PERJANJIAN BERDASARKAN PASAL 1320 KUH PERDATA

Record Detail
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LINGKUNGAN HIDUP BAGI KORPORASI MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN EKOLOGIS

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LINGKUNGAN HIDUP BAGI KORPORASI MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN EKOLOGIS

Record Detail
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PELAKU DUMPING LIMBAH B3 KE LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PUTUSAN NO 1126/ PID.B/ LH/ 2020/ PN.BDG)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PELAKU DUMPING LIMBAH B3 KE LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PUTUSAN NO 1126/ PID.B/ LH/ 2020/ PN.BDG)

Record Detail
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PENCEMARAN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG: NO. 25/PID.B/LH/2020/PT BDG

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PENCEMARAN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG: NO. 25/PID.B/LH/2020/PT BDG

Record Detail
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI OLEH PT. NATURAL PERSADA MANDIRI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 927 K/PID.SUS-LH/2021

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI OLEH PT. NATURAL PERSADA MANDIRI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 927 K/PID.SUS-LH/2021

Record Detail
TINDAK PIDANA MANIPULASI PASAR DALAM PENINGKATAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR MODAL, DENGAN MODUS MENGGUNAKAN NASABAH NOMINEE DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 733/PID.SUS/2019/PN.JKT.PST.

TINDAK PIDANA MANIPULASI PASAR DALAM PENINGKATAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR MODAL, DENGAN MODUS MENGGUNAKAN NASABAH NOMINEE DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 733/PID.SUS/2019/PN.JKT.PST.

Record Detail
PENERAPAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DIHUBUNGKAN DENGAN PERMA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 81/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PN.JKT.PST.)

PENERAPAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DIHUBUNGKAN DENGAN PERMA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 81/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PN.JKT.PST.)

Record Detail

TINJAUAN MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 1292/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg

Record Detail

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Pidana (Penal Policy)

Record Detail

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords