Collections

Advanced Search
 1   2   3   Next   Last Page 
PELINDUNGAN HUKUM PERSEROAN PERORANGAN BAGI USAHA MIKRO KECIL DI WILAYAH CIKARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENINGKATAN USAHA MIKRO KECIL

PELINDUNGAN HUKUM PERSEROAN PERORANGAN BAGI USAHA MIKRO KECIL DI WILAYAH CIKARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENINGKATAN USAHA MIKRO KECIL

Record Detail

IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM RUMAH SAKIT DARI YAYASAN MENJADI PERSEROAN TERBATAS DALAM ANALISIS UU KESEHATAN DAN UU PERSEROAN TERBATAS

Record Detail
PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PERSEROAN TERBATAS DIKAITKAN DENGAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 47/PDT.G/ 2021/PN MTR)

PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PERSEROAN TERBATAS DIKAITKAN DENGAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 47/PDT.G/ 2021/PN MTR)

Record Detail
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN PERORANGAN APABILA TERJADI KERUGIAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN PERORANGAN APABILA TERJADI KERUGIAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

Record Detail
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERSEROAN ATAS KEBIJAKAN YANG MERUGIKAN PEKERJA PKWT DITINJAU DARI UU PERSEROAN TERBATAS DAN UU KETENAGAKERJAAN

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERSEROAN ATAS KEBIJAKAN YANG MERUGIKAN PEKERJA PKWT DITINJAU DARI UU PERSEROAN TERBATAS DAN UU KETENAGAKERJAAN

Record Detail
PENJATUHAN PAILIT TERHADAP PT. YOGA CITI INDONESIA DIAKBATIKAN KETIDAKMAPUAN MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG KEPADA KREDITOR DIKAITKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 1/PDT.SUS-PAILIT/2020/ PN NIAGA JKT.PST

PENJATUHAN PAILIT TERHADAP PT. YOGA CITI INDONESIA DIAKBATIKAN KETIDAKMAPUAN MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG KEPADA KREDITOR DIKAITKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 1/PDT.SUS-PAILIT/2020/ PN NIAGA JKT.PST

Record Detail
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT X DALAM ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT X DALAM ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Record Detail
ANALISIS YURIDIS RENCANA PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI HUTANG PIUTANG DENGAN METODE DEBT TO EQUITY SWAP ANTARA PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) DAN PT INTI KONTEN INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

ANALISIS YURIDIS RENCANA PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI HUTANG PIUTANG DENGAN METODE DEBT TO EQUITY SWAP ANTARA PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) DAN PT INTI KONTEN INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Record Detail
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN UNITED GRAMEDO TERHADAP INVESTOR ATAS PERHITUNGAN PEMBAGIAN DIVIDEN YANG DIRAHASIAKAN DIKAITKAN DENGAN UU NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 175/PDT.G/2018/PN JKT BRT)

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN UNITED GRAMEDO TERHADAP INVESTOR ATAS PERHITUNGAN PEMBAGIAN DIVIDEN YANG DIRAHASIAKAN DIKAITKAN DENGAN UU NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 175/PDT.G/2018/PN JKT BRT)

Record Detail
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 52/PDT.G/2020/PN JKT PST TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGAMBILALIHAN SAHAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG–UNDANG NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 52/PDT.G/2020/PN JKT PST TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGAMBILALIHAN SAHAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG–UNDANG NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

Record Detail
 1   2   3   Next   Last Page 

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords