Rencana pelaksanaan restrukturisasi hutang antara PT Industri
Telekomunikasi Indonesia (Persero) dengan anak perusahaannya yaitu PT Inti
Konten Indonesia yang mengajukan restrukturisasi dengan pola konversi utang
menjadi saham (debt to equity swap) sebagai cara penyelesaian utang-utangnya di
ajukan karena kemampuan operasional dan finansial perusahaan debitor yang
kurang baik. Lalu bagaimanakah tata cara pelaksanaan dalam melaksanakan
restrukturisasi utang dengan pola debt to equity swap, serta apakah akibat hukum
bagi para pihak apabila transaksi tersebut dilaksanakan hal tersebutlah yang
menjadi permasalahan yang akan penulis teliti dalam penulisan skripsi ini dengan
tujuan mengetahui bagaimana transaksi debt to equity swap dilakuakan dan apa
akibat hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam UUPT Nomor 40 tahun 2007.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deksriptif
(descriptive research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran
secara rinci dan sistematis mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan
rencana pelaksanaan restrukturisasi hutang piutang dengan pola debt to equity
swap, dengan jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan metode
perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan perundang-undangan
melalui UUPT Nomor 40 Tahun 2007 dengan teknik pengumpulan data berupa
Studi dokumen, Studi literatur serta wawancara dan diskusi berupa pertanyaan lisan
kepada jajaran direksi PT Inti Konten Indonesia.
Hasil penelitian tata cara pelaksanaan restrukturisasi hutang dengan metode
debt to equity swap dapat dilakukan melalui jalur non- Litigation atau non-PKPU
menurut UUPT Nomor 40 Tahun 2007, didasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat
(2) jo Pasal 21 jo 41 ayat (2) serta anggaran dasar perusahaan perusahaan sebagai
sebuah aksi korporasi. Akibat hukum yang timbul dari aksi korporasi ini adalah
penambahan modal dasar dan pengeluaran saham baru perusahaan yang
mengakibatkan terjadinya perubahan anggaran dasar perusahaan sehingga
perusahaan wajib untuk melakukan perubahan pada akta anggaran dasar
perusahaan.