Collections

Advanced Search
 1   2   3   4   5   Last Page 
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK JMB AESTHETIC CLINIC DALAM ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 11/PDT.SUS- HKI/MEREK/2024/PN.NIAGA.SBY

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK JMB AESTHETIC CLINIC DALAM ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 11/PDT.SUS- HKI/MEREK/2024/PN.NIAGA.SBY

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL ELECTRO VOICE YANG DIGUNAKAN OLEH PIHAK LAIN TANPA IZIN PEMILIK MEREK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NO. 83/PDT.SUS- HKI/MEREK/2023/PN NIAGA JAKARTA PUSAT

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL ELECTRO VOICE YANG DIGUNAKAN OLEH PIHAK LAIN TANPA IZIN PEMILIK MEREK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NO. 83/PDT.SUS- HKI/MEREK/2023/PN NIAGA JAKARTA PUSAT

Record Detail
ANALISIS TERHADAP PELANGGARAN PENDAFTARAN MEREK CRYSTAL-X DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 7/PDT.SUS-HKI/2018/ PN.SMG.

ANALISIS TERHADAP PELANGGARAN PENDAFTARAN MEREK CRYSTAL-X DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 7/PDT.SUS-HKI/2018/ PN.SMG.

Record Detail
PERLINDUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK MEREK HARDWOOD PRIVATE LIMITED ATAS PENIRUAN MEREK OLEH PT UNILEVER INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021

PERLINDUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK MEREK HARDWOOD PRIVATE LIMITED ATAS PENIRUAN MEREK OLEH PT UNILEVER INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Record Detail
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL ATAS TINDAKAN “PASSING OFF” PADA PRAKTIK PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL ATAS TINDAKAN “PASSING OFF” PADA PRAKTIK PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA HAK KEPEMILIKAN MEREK ANTARA PT POLO RALPH LAUREN INDONESIA DENGAN MOHINDAR H.B BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 9 PK/PDT.SUS-HKI/2024

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA HAK KEPEMILIKAN MEREK ANTARA PT POLO RALPH LAUREN INDONESIA DENGAN MOHINDAR H.B BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 9 PK/PDT.SUS-HKI/2024

Record Detail
ANALISIS YURIDIS SENGKETA MEREK ANTARA TREK BICYCLE CORPORATION DENGAN PT ASTRA HONDA MOTOR BERDASARKAN UU NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 396 K/PDT.SUS-HKI/2024

ANALISIS YURIDIS SENGKETA MEREK ANTARA TREK BICYCLE CORPORATION DENGAN PT ASTRA HONDA MOTOR BERDASARKAN UU NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 396 K/PDT.SUS-HKI/2024

Record Detail

PELANGGARAN HAK MEREK BERUPA LOGO DALAM PEMBUATAN PRODUK YANG SAMA DENGAN MEREK TERDAFTAR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Record Detail
PEMBATALAN MEREK PADA SENGKETA MEREK ANTARA TJAP GADJAH LAUT DAN CAP SWAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1688 K/Pdt.Sus-HKI/2022)

PEMBATALAN MEREK PADA SENGKETA MEREK ANTARA TJAP GADJAH LAUT DAN CAP SWAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1688 K/Pdt.Sus-HKI/2022)

Record Detail

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL DIKAITKAN DENGAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 DAN KEPASTIAN HUKUM (Studi Kasus 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021 /PN.Niaga.Sby)

Record Detail
 1   2   3   4   5   Last Page 

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords