Collections

Advanced Search
PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN NOTARIS DALAM MEMBUAT SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN PUTUSAN NOMOR 362/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN NOTARIS DALAM MEMBUAT SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN PUTUSAN NOMOR 362/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel.

Record Detail
PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN NOTARIS DALAM PENGURUSAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH DIKAITKAN DENGAN KUH PERDATA DAN UU JABATAN NOTARIS (Studi Kasus Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Bdg)

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN NOTARIS DALAM PENGURUSAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH DIKAITKAN DENGAN KUH PERDATA DAN UU JABATAN NOTARIS (Studi Kasus Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Bdg)

Record Detail

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ) DALAM PELAKSANAAN TUGAS NOTARIS BERDASARKAN KEPENTINGAN UMUM

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS PERAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK- POKOK AGRARIA JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

TINJAUAN YURIDIS PERAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK- POKOK AGRARIA JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Record Detail

Implementasi Pengawasan Terhadap Profesi Notaris Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Juncto Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum

Record Detail

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords