Collections

Advanced Search
 1   2   Next   Last Page 
PERANAN PEMERINTAH TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN SEBAGAI PERWUJUDAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PERANAN PEMERINTAH TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN SEBAGAI PERWUJUDAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA DALAM SENGKETA SURAT KETETAPAN PAJAK ATAS CV. MITRA ABADI LOGISTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 60/G/2019/PTUN.SBY)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA DALAM SENGKETA SURAT KETETAPAN PAJAK ATAS CV. MITRA ABADI LOGISTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 60/G/2019/PTUN.SBY)

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM SELFT ASSESMENT PADA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUBANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM SELFT ASSESMENT PADA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUBANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

Record Detail
IMPLEME N T A S I S A NKS I A DMI N I ST R A TI F TE RHAD A P PELANGGARAN IZIN USAHA PERFILMAN DI CILOTO CIPANAS CIANJUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN (STUDI KASUSBIOSKOPDEE CINEMA)

IMPLEME N T A S I S A NKS I A DMI N I ST R A TI F TE RHAD A P PELANGGARAN IZIN USAHA PERFILMAN DI CILOTO CIPANAS CIANJUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN (STUDI KASUSBIOSKOPDEE CINEMA)

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KAWASAN CAGAR ALAM KAMOJANG GARUT BERDASARKAN UNDANG–UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KAWASAN CAGAR ALAM KAMOJANG GARUT BERDASARKAN UNDANG–UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Record Detail
PERAN PENGAWASAN MASYARAKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DIHUBUNGKAN DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PERAN PENGAWASAN MASYARAKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DIHUBUNGKAN DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Record Detail
TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG KEDUDUKAN DAN URGENSI POSISI WAKIL MENTERI DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG WAKIL MENTERI

TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG KEDUDUKAN DAN URGENSI POSISI WAKIL MENTERI DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG WAKIL MENTERI

Record Detail
MEKANISME PENGALIHAN STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 DAN PERATURAN PELAKSANNANYA

MEKANISME PENGALIHAN STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 DAN PERATURAN PELAKSANNANYA

Record Detail
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA CIMAHI BERDASARKAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA CIMAHI BERDASARKAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Record Detail
ANALISIS PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 2009 DALAM RANGKA GOOD GOVERNANCE DI DESA CISEMPUR KECAMATAN JATINANGOR

ANALISIS PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 2009 DALAM RANGKA GOOD GOVERNANCE DI DESA CISEMPUR KECAMATAN JATINANGOR

Record Detail
 1   2   Next   Last Page 

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords