Collections

Advanced Search
 First Page   Previous   86   87   88   89   90   Next   Last Page 
PERJANJIAN FRANCHISE BANANA KOBS KENDARI DIKAITKAN DENGAN PP NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA DAN KETENTUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN

PERJANJIAN FRANCHISE BANANA KOBS KENDARI DIKAITKAN DENGAN PP NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA DAN KETENTUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 138’/Pdt.G/2019/PN Mdn. TENTANG HAK GUGAT AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA DAN KUHPERDATA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 138’/Pdt.G/2019/PN Mdn. TENTANG HAK GUGAT AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA DAN KUHPERDATA

Record Detail
PEMBATALAN PUTUSAN KPPU NO. 23/KPPU-PR/VIII/2019 TERKAIT PERSEKONGKOLAN TENDER PT SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI, PT SEKAWAN JAYA BERSAMA DAN PT FIFO PUSAKA ABADI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN PN MEDAN NO. 692/PDT.SUS-KPPU/2019/PN MDN)

PEMBATALAN PUTUSAN KPPU NO. 23/KPPU-PR/VIII/2019 TERKAIT PERSEKONGKOLAN TENDER PT SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI, PT SEKAWAN JAYA BERSAMA DAN PT FIFO PUSAKA ABADI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN PN MEDAN NO. 692/PDT.SUS-KPPU/2019/PN MDN)

Record Detail
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1956/PDT.K/2020 TENTANG WANPRESTASI PERJANJIAN KERJA ANTARA SUTRIMO DENGAN PT PLN (PERSERO) DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA DAN HUKUM ACARA PERDATA

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1956/PDT.K/2020 TENTANG WANPRESTASI PERJANJIAN KERJA ANTARA SUTRIMO DENGAN PT PLN (PERSERO) DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA DAN HUKUM ACARA PERDATA

Record Detail
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENDAFTARAN MEREK YANG DIDAHULUI PENDAFTAR LAIN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK MENDAFTARKAN MEREK YANG SAMA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (studi kasus Putusan Nomor 06/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENDAFTARAN MEREK YANG DIDAHULUI PENDAFTAR LAIN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK MENDAFTARKAN MEREK YANG SAMA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (studi kasus Putusan Nomor 06/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Record Detail
AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ARISAN ONLINE ANTARA OWNER DENGAN MEMBER DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ARISAN ONLINE ANTARA OWNER DENGAN MEMBER DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK TERHADAP PEKERJA TETAP OLEH PT. YAMAHA MOTOR MOLD INDONESIA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 176/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK TERHADAP PEKERJA TETAP OLEH PT. YAMAHA MOTOR MOLD INDONESIA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 176/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Record Detail
ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG Nomor; 5115/Pdt.G./2019/PA.Badg. TENTANG GUGAT CERAI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 jo UNDANG–UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG Nomor; 5115/Pdt.G./2019/PA.Badg. TENTANG GUGAT CERAI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 jo UNDANG–UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Record Detail
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH DALAM PENYELENGGARAAN FINANCIAL TECHNOLOGY YANG BERGERAK DI SEKTOR PEER TO PEER LENDING ATAU PINJAMAN ONLINE DIKAITKAN DENGAN PERATURAN OJK NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN (STUDI KASUS PINJAMAN ONLINE RUPIAHPLUS)

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH DALAM PENYELENGGARAAN FINANCIAL TECHNOLOGY YANG BERGERAK DI SEKTOR PEER TO PEER LENDING ATAU PINJAMAN ONLINE DIKAITKAN DENGAN PERATURAN OJK NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN (STUDI KASUS PINJAMAN ONLINE RUPIAHPLUS)

Record Detail
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PROSEDUR PENGEMBALIAN BARANG YANG DITETAPKAN BUKALAPAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PROSEDUR PENGEMBALIAN BARANG YANG DITETAPKAN BUKALAPAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Record Detail
 First Page   Previous   86   87   88   89   90   Next   Last Page 

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords