Collections

Advanced Search
 First Page   Previous   6   7   8   9   10   Next   Last Page 
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA PENYERTAAN MODAL USAHA TOUR & TRAVEL DALAM ANALISIS HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN NOMOR 91/Pdt.G/2022/PN Smn

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA PENYERTAAN MODAL USAHA TOUR & TRAVEL DALAM ANALISIS HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN NOMOR 91/Pdt.G/2022/PN Smn

Record Detail
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA BRI CABANG NGANJUK DAN DEBITUR DALAM ANALISIS HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 42/Pdt.G.S/2022/PN Njk

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA BRI CABANG NGANJUK DAN DEBITUR DALAM ANALISIS HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 42/Pdt.G.S/2022/PN Njk

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA HAK KEPEMILIKAN MEREK ANTARA PT POLO RALPH LAUREN INDONESIA DENGAN MOHINDAR H.B BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 9 PK/PDT.SUS-HKI/2024

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA HAK KEPEMILIKAN MEREK ANTARA PT POLO RALPH LAUREN INDONESIA DENGAN MOHINDAR H.B BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 9 PK/PDT.SUS-HKI/2024

Record Detail
ANALISIS YURIDIS SENGKETA MEREK ANTARA TREK BICYCLE CORPORATION DENGAN PT ASTRA HONDA MOTOR BERDASARKAN UU NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 396 K/PDT.SUS-HKI/2024

ANALISIS YURIDIS SENGKETA MEREK ANTARA TREK BICYCLE CORPORATION DENGAN PT ASTRA HONDA MOTOR BERDASARKAN UU NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 396 K/PDT.SUS-HKI/2024

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN OLEH WALI NIKAH YANG BERSTATUS NARAPIDNA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN OLEH WALI NIKAH YANG BERSTATUS NARAPIDNA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Record Detail
ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERUPA GANGGUAN KEBISINGAN YANG DITIMBULKAN DARI KEDAI KOPI YANG BEROPERASI SELAMA 24 JAM DI WILAYAH PEMUKIMAN PENDUDUK TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 95/PDT.G/2023/PN MDN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERUPA GANGGUAN KEBISINGAN YANG DITIMBULKAN DARI KEDAI KOPI YANG BEROPERASI SELAMA 24 JAM DI WILAYAH PEMUKIMAN PENDUDUK TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 95/PDT.G/2023/PN MDN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Record Detail
PENYELESAIAN SENGKETA KEOLAHRAGAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN

PENYELESAIAN SENGKETA KEOLAHRAGAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT MENOLAK MUTASI DI PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMER : 72/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.BDG)

TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT MENOLAK MUTASI DI PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMER : 72/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.BDG)

Record Detail
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CIPTA LAGU “AKU PAPUA” PADA UPACARA PEMBUKAAN PON XX 2021 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CIPTA LAGU “AKU PAPUA” PADA UPACARA PEMBUKAAN PON XX 2021 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Record Detail
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENILAI PUBLIK (APPRAISAL) DALAM PROSES PENILAIAN UNTUK LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN UU NO 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH JUNCTO PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 101/PMK.01/2014 TENTANG PENILAI PUBLIK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENILAI PUBLIK (APPRAISAL) DALAM PROSES PENILAIAN UNTUK LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN UU NO 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH JUNCTO PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 101/PMK.01/2014 TENTANG PENILAI PUBLIK

Record Detail
 First Page   Previous   6   7   8   9   10   Next   Last Page 

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords