Collections

Advanced Search
 First Page   Previous   6   7   8   9   10   Next   Last Page 
TINJAUAN YURIDIS PROSES PERADILAN PIDANA ANAK YANG MENYALAHGUNAKAN SENJATA TAJAM DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIREBON NO. 9/PID.SUS-ANAK/2020/PN.CBN

TINJAUAN YURIDIS PROSES PERADILAN PIDANA ANAK YANG MENYALAHGUNAKAN SENJATA TAJAM DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIREBON NO. 9/PID.SUS-ANAK/2020/PN.CBN

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HIBAH DAN HIBAH WASIAT TRANSPLANTASI DONOR ORGAN TUBUH MANUSIA BERDASARKAN KUHPERDATA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2021 TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN DAN JARINGAN TUBUH (Studi Kasus Bank Mata Indonesia RS Mata Cicendo Bandung)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HIBAH DAN HIBAH WASIAT TRANSPLANTASI DONOR ORGAN TUBUH MANUSIA BERDASARKAN KUHPERDATA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2021 TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN DAN JARINGAN TUBUH (Studi Kasus Bank Mata Indonesia RS Mata Cicendo Bandung)

Record Detail

Revitalisasi Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pembaharuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia

Record Detail

PENGATURAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SEBAGAI UPAYA PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Record Detail
AKIBAT HUKUM DARI TIDAK DIBUATNYA PADANAN KONTRAK INTERNASIONAL BERBAHASA ASING KE DALAM BAHASA INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PT DKI NOMOR: 135/PDT/2020/PT.DKI)

AKIBAT HUKUM DARI TIDAK DIBUATNYA PADANAN KONTRAK INTERNASIONAL BERBAHASA ASING KE DALAM BAHASA INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PT DKI NOMOR: 135/PDT/2020/PT.DKI)

Record Detail
PEMBERLAKUAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA (SK DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NO : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM)

PEMBERLAKUAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA (SK DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NO : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM)

Record Detail
KEBIJAKAN FORMULASI TENTANG DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT PADA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DALAM RANGKA PEMBARUAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

KEBIJAKAN FORMULASI TENTANG DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT PADA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DALAM RANGKA PEMBARUAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Record Detail
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH DALAM PENYELENGGARAAN FINANCIAL TECHNOLOGY YANG BERGERAK DI SEKTOR PEER TO PEER LENDING ATAU PINJAMAN ONLINE DIKAITKAN DENGAN PERATURAN OJK NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN (STUDI KASUS PINJAMAN ONLINE RUPIAHPLUS)

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH DALAM PENYELENGGARAAN FINANCIAL TECHNOLOGY YANG BERGERAK DI SEKTOR PEER TO PEER LENDING ATAU PINJAMAN ONLINE DIKAITKAN DENGAN PERATURAN OJK NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN (STUDI KASUS PINJAMAN ONLINE RUPIAHPLUS)

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PN SINTANG NOMOR 241/PID.SUS/2020/PN.SINTANG)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PN SINTANG NOMOR 241/PID.SUS/2020/PN.SINTANG)

Record Detail
PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK KOSMETIK KULIT WAJAH BERMERKURI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1175/MENKES/PER/VIII/2010

PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK KOSMETIK KULIT WAJAH BERMERKURI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1175/MENKES/PER/VIII/2010

Record Detail
 First Page   Previous   6   7   8   9   10   Next   Last Page 

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords