Collections

Advanced Search

First Page Previous 1 2 3 4 5 Next Last Page

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN KEPALA DESA
SUNGAI SOLOK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
PEKANBARU NO 96 K/PID.SUS/2021/PN.Pbr.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN KEPALA DESA SUNGAI SOLOK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NO 96 K/PID.SUS/2021/PN.Pbr.

Benni Simanjuntak (STHB Press, 2022)

TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN SOSIAL DI TENGAH PANDEMI
COVID-19 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANGUNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR
20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI KASUS BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR
29/PID.SUS-TPK/2021/PN. JKT.PST)

TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN SOSIAL DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANGUNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 29/PID.SUS-TPK/2021/PN. JKT.PST)

Marojahan Very Dimpos (STHB Press, 2022)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG NE BIS IN IDEM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN DAN KEADILAN. (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 40/PID.SUS-TPK/2015/PN.BDG.)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG NE BIS IN IDEM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN DAN KEADILAN. (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 40/PID.SUS-TPK/2015/PN.BDG.)

Marama Yudha Manalu (STHB Press, 2020)

KEBIJAKAN FORMULASI TENTANG DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT PADA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN
OLEH KORPORASI DALAM RANGKA PEMBARUAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

KEBIJAKAN FORMULASI TENTANG DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT PADA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DALAM RANGKA PEMBARUAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Mitha Gustina (STHB Press, 2021)

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI DIREKSI BJB SYARIAH DI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG Nomor: 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Bdg

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI DIREKSI BJB SYARIAH DI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG Nomor: 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Bdg

Trias Armananda Fadhillah (STHB Press, 2020)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 5 AYAT (1) HURUF B UNDANG – UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 110/PID.SUS-TPK/2018 JUNCTO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 237 PK/PID.SUS/2020

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 5 AYAT (1) HURUF B UNDANG – UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 110/PID.SUS-TPK/2018 JUNCTO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 237 PK/PID.SUS/2020

Saeful Anwar (STHB Press, 2021)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR: 43/PID.SUS-TPK/2019/PN.BDG)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR: 43/PID.SUS-TPK/2019/PN.BDG)

Muhammad Imam (STHB Press, 2021)

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 47/PID.SUS-TPK/2019/PN.BDG

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 47/PID.SUS-TPK/2019/PN.BDG

Indah Dwi Lestari (STHB Press, 2021)

Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Baban Pembuktian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 84/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST

Bintang Marito Siagian (STHB Press, 2020)

KEBIJAKAN KRIMINAL TENTANG PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Ari Sugiri (STHB, 2019)

First Page Previous 1 2 3 4 5 Next Last Page

My Account

Browse

Discover

Advanced Search