Collections

Advanced Search

First Page Previous 1 2 3 4 5 Next Last Page

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 5 AYAT (1) HURUF B UNDANG – UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 110/PID.SUS-TPK/2018 JUNCTO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 237 PK/PID.SUS/2020

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 5 AYAT (1) HURUF B UNDANG – UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 110/PID.SUS-TPK/2018 JUNCTO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 237 PK/PID.SUS/2020

Saeful Anwar (STHB Press, 2021)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR: 43/PID.SUS-TPK/2019/PN.BDG)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR: 43/PID.SUS-TPK/2019/PN.BDG)

Muhammad Imam (STHB Press, 2021)

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 47/PID.SUS-TPK/2019/PN.BDG

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 47/PID.SUS-TPK/2019/PN.BDG

Indah Dwi Lestari (STHB Press, 2021)

Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Baban Pembuktian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 84/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST

Bintang Marito Siagian (STHB Press, 2020)

KEBIJAKAN KRIMINAL TENTANG PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Ari Sugiri (STHB, 2019)

Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan BUMN Persero: Penerapan Asas Ultimum Remedium

Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan BUMN Persero: Penerapan Asas Ultimum Remedium

Dr. Mas Putra Zenno Januarsyah, S.H., M.H. (Logoz Publishing, 2017)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GRATIFIKASI YANG DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst

Ricca Fitria Janita (STHB Press, 2020)

TINDAKAN ADMINISTRASI YANG DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAKAN PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 09/PID.SUS-TPK/2019/PN.BDG

Yayu Maulani (STHB Press, 2020)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBE- RANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PUTUSAN NOMOR 3/PID. SUS-TPK/2017/PT TJK.

Novi D. Pangaribuan (STHB Press, 2020)

KEBIJAKAN PENGURANGAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NO.5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI

Theopilus Pehulisa Ginting (STHB Press, 2020)

First Page Previous 1 2 3 4 5 Next Last Page

My Account

Browse

Discover

Advanced Search