Collections

Advanced Search
 First Page   Previous   1   2   3   4   5   Next   Last Page 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA HAK KEPEMILIKAN MEREK ANTARA PT POLO RALPH LAUREN INDONESIA DENGAN MOHINDAR H.B BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 9 PK/PDT.SUS-HKI/2024

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA HAK KEPEMILIKAN MEREK ANTARA PT POLO RALPH LAUREN INDONESIA DENGAN MOHINDAR H.B BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 9 PK/PDT.SUS-HKI/2024

Record Detail
ANALISIS YURIDIS SENGKETA MEREK ANTARA TREK BICYCLE CORPORATION DENGAN PT ASTRA HONDA MOTOR BERDASARKAN UU NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 396 K/PDT.SUS-HKI/2024

ANALISIS YURIDIS SENGKETA MEREK ANTARA TREK BICYCLE CORPORATION DENGAN PT ASTRA HONDA MOTOR BERDASARKAN UU NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 396 K/PDT.SUS-HKI/2024

Record Detail
ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIADAKAN OLEH KEJAKSAAN AGUNG DALAM UPAYA MENERAPKAN SISTEM PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN

ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIADAKAN OLEH KEJAKSAAN AGUNG DALAM UPAYA MENERAPKAN SISTEM PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN

Record Detail
PENERAPAN ALASAN PEMAAF BERUPA PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DONGGALA NOMOR 32/PID.B/2021/PN DGL

PENERAPAN ALASAN PEMAAF BERUPA PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DONGGALA NOMOR 32/PID.B/2021/PN DGL

Record Detail
KETIDAKSINKRONAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

KETIDAKSINKRONAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN OLEH WALI NIKAH YANG BERSTATUS NARAPIDNA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN OLEH WALI NIKAH YANG BERSTATUS NARAPIDNA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Record Detail
PENYELESAIAN SENGKETA KEOLAHRAGAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN

PENYELESAIAN SENGKETA KEOLAHRAGAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT MENOLAK MUTASI DI PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMER : 72/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.BDG)

TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT MENOLAK MUTASI DI PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMER : 72/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.BDG)

Record Detail

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM MENGHADAPI PREDATORY PRICING PADA E-COMMERCE DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU CARA PEROLEHAN DUKUNGAN PEMILIH BAGI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) UNTUK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN PASAL 519 DAN PASAL 520 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN HUKUM

Record Detail
 First Page   Previous   1   2   3   4   5   Next   Last Page 

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords