Collections

Advanced Search

First Page Previous 26

Kebijakan Kriminal Tentang Penetapan Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan Berdasarkan Pancasila

Ervan Wiguna (STHB, 2017)

PENETAPAN ASPEK HUKUM PIDANA MATERIEL DALAM RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Sujasmin,S.H.,M.H. (Jurnal Wawasan Yuridika, 2017)

Tinjauan Yuridis Kriminologis terhadap Tindak Pidana Suap karena Penyidik yang Dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BDG)

ADE GUNAWAN (STHB, 2016)

DAMPAK DISPARITAS PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DAN USAHA MENGATASINYA

H. Sujasmin, S.H., M.H. (STHB, 2018)

Penerapan Sistem Restorative Justice Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidaana Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri
Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Bdg)

Penerapan Sistem Restorative Justice Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidaana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Bdg)

R Arlin Shopia Pratiwi (STHB, 2018)

Tinjauan Yuridis terhadap Pembuktian terhadap Pelaku Pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri No. 603/PID.SUS/2013/PN.SDA

Novea Arianzah (STHB, 2016)

First Page Previous 26

My Account

Browse

Discover

Advanced Search