Collections

Advanced Search
 First Page   Previous   21   22   23   24   25   Next   Last Page 
KEBIJAKAN PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

KEBIJAKAN PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN DI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 222/PID.B/2020/PN POL)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN DI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 222/PID.B/2020/PN POL)

Record Detail
PENEGAKAN HUKUM PIDANA ANAK TERHADAP PERUNDUNGAN (BULLYING) DI SEKOLAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

PENEGAKAN HUKUM PIDANA ANAK TERHADAP PERUNDUNGAN (BULLYING) DI SEKOLAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

Record Detail
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA NEGARA ATAU PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENERIMA ATAU PEMBERIAN HADIAH(GRATIFIKASI) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNGNOMOR : 55/PID-SUS/TPK/2021/PN.Bdg

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA NEGARA ATAU PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENERIMA ATAU PEMBERIAN HADIAH(GRATIFIKASI) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNGNOMOR : 55/PID-SUS/TPK/2021/PN.Bdg

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA INTERNET MENURUT PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO.869/PID.SUS/2021/PN.BDG

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA INTERNET MENURUT PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO.869/PID.SUS/2021/PN.BDG

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR: 714/Pid.B/2020/PN.Bdg

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR: 714/Pid.B/2020/PN.Bdg

Record Detail
TINJUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA DALAM PERSPEKTIF PIDANA DAN PEMIDANAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR: 745/PID.B/2021/PN MDN)

TINJUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA DALAM PERSPEKTIF PIDANA DAN PEMIDANAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR: 745/PID.B/2021/PN MDN)

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG MENYEBABKAN MATI MENURUT PASAL 365 AYAT (4) KUHP DAN PENERAPANNYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 208/PID.B/2022/PN BDG

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG MENYEBABKAN MATI MENURUT PASAL 365 AYAT (4) KUHP DAN PENERAPANNYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 208/PID.B/2022/PN BDG

Record Detail
ANALISIS YURIDIS ULTRA PETITA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA PINANGKI

ANALISIS YURIDIS ULTRA PETITA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA PINANGKI

Record Detail
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERINTAH HAKIM MAHKAMAH SYARIAH SUKA MAKMUE ACEH UNTUK MELAKSANAKAN DIVERSI TERHADAP PERKARA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN PENETAPAN NOMOR 8/JN/2021/MS.SKM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERINTAH HAKIM MAHKAMAH SYARIAH SUKA MAKMUE ACEH UNTUK MELAKSANAKAN DIVERSI TERHADAP PERKARA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN PENETAPAN NOMOR 8/JN/2021/MS.SKM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Record Detail
 First Page   Previous   21   22   23   24   25   Next   Last Page 

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords