Anak menjadi pelaku tindak pidana selalu meningkat, dalam kasus-kasus tertentu, anak yang menjadi pelaku, menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan restorative juctice, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (protection and rehabilitation) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana dilaksanakan oleh ketiga komponen sistem peradilan pidana di Indonesia mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.
Saat ini salah satu upaya pencegahan anak-anak yang berhadapan dengan hukum melalui proses peradilan formal adalah melalui penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Tujuan pengorganisasian sistem peradilan pidana tidak hanya untuk menjatuhkan sanksi pidana, tetapi untuk lebih fokus pada pertanggungjawaban pelaku kejahatan, yang disebut pendekatan keadilan restoratif.
Qanun Jinayat merupakan sebuah produk hukum yang dibentuk dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pelanggaran syariat islam di Kota Banda Aceh. Pada tanggal 2 Oktober 2014 Gubernur Aceh telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokokpokok Syariat Islam. Pemberlakuan Qanun Aceh ini menimbulkan pro kontra terutama dari kalangan lembaga swadaya masyarakat baik lokal maupun internasional.
Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian deskriptif analis, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin, terkait keadaan atau gejala-gejala lainnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengumpulkan dan menganalisis secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.