Collections

Advanced Search
 First Page   Previous   1   2   3   4   5   Last Page 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENILAI PUBLIK (APPRAISAL) DALAM PROSES PENILAIAN UNTUK LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN UU NO 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH JUNCTO PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 101/PMK.01/2014 TENTANG PENILAI PUBLIK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENILAI PUBLIK (APPRAISAL) DALAM PROSES PENILAIAN UNTUK LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN UU NO 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH JUNCTO PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 101/PMK.01/2014 TENTANG PENILAI PUBLIK

Record Detail
ANALISIS YURIDIS TENTANG JUAL BELI TANAH ANTARA NASRUDIN DENGAN R.SUJANTO DIHUBUNGKAN DENGAN PP NOMOR 24 TAHUN 1997 DAN PUTUSAN PN NO. 388/PDT.G/2022/PN.TNG.

ANALISIS YURIDIS TENTANG JUAL BELI TANAH ANTARA NASRUDIN DENGAN R.SUJANTO DIHUBUNGKAN DENGAN PP NOMOR 24 TAHUN 1997 DAN PUTUSAN PN NO. 388/PDT.G/2022/PN.TNG.

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEROLEHAN HAK ATAS TANAH MELALUI PERJANJIAN PINJAM NAMA(NOMINEE AGREMENT) DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PT DENPASAR NOMOR 144/ PDT/ 2021/ PT DPS

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEROLEHAN HAK ATAS TANAH MELALUI PERJANJIAN PINJAM NAMA(NOMINEE AGREMENT) DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PT DENPASAR NOMOR 144/ PDT/ 2021/ PT DPS

Record Detail
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI AGUNAN PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM TANPA SEIZIN DAN SEPENGETAHUAN PEMILIKNYA (STUDI KASUS PUTUSAN PN SERANG NOMOR 66/PDT.G/2020/PN.SRG)

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI AGUNAN PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM TANPA SEIZIN DAN SEPENGETAHUAN PEMILIKNYA (STUDI KASUS PUTUSAN PN SERANG NOMOR 66/PDT.G/2020/PN.SRG)

Record Detail

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK SERTIFIKAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERDASARKAN UUPA (Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi)

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE BERDASARKAN TANAH PENGGANTI DI DESA CIBUBUAN KECAMATAN CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH

TINJAUAN YURIDIS PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE BERDASARKAN TANAH PENGGANTI DI DESA CIBUBUAN KECAMATAN CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NO. 6/PDT.G/2021/PN.TRG DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN BUKU III PERDATA DAN HUKUM ACARA PERDATA

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NO. 6/PDT.G/2021/PN.TRG DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN BUKU III PERDATA DAN HUKUM ACARA PERDATA

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KESALAHAN DOKUMEN ELEKTRONIK PADA LAYANAN INFORMASI PERTANAHAN SECARA ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DAN PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 19 TAHUN 2020

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KESALAHAN DOKUMEN ELEKTRONIK PADA LAYANAN INFORMASI PERTANAHAN SECARA ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DAN PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 19 TAHUN 2020

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN VALIDASI BPHTB MENGGUNAKAN NJOP TERBARU TERHADAP TRANSAKSI PADA AKTA JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT PPAT/PPATS DENGAN DASAR TRANSAKSI DAN NJOP LAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 JUNTO PERDA KABUPATEN BANDUNG NOMOR 17 TAHUN 2017

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN VALIDASI BPHTB MENGGUNAKAN NJOP TERBARU TERHADAP TRANSAKSI PADA AKTA JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT PPAT/PPATS DENGAN DASAR TRANSAKSI DAN NJOP LAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 JUNTO PERDA KABUPATEN BANDUNG NOMOR 17 TAHUN 2017

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS PELAKASANAAN KETENTUAN PASAL 61 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT

TINJAUAN YURIDIS PELAKASANAAN KETENTUAN PASAL 61 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT

Record Detail
 First Page   Previous   1   2   3   4   5   Last Page 

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords