Collections

Advanced Search

First Page Previous 1 2 3 Next Last Page

TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM KIKITIR ATAS SERTIFIKAT TANAH DI KABUPATEN BANDUNG BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UUPA JO PP 24 TAHUN 1997

Della Lies Denela (STHB Press, 2022)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELEPASAN TANAH BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1605/K/Pdt/2019

Annisa Feramiliana (STHB Press, 2021)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BEKASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018

Hana Febrianti Pertiwi (STHB Press, 2021)

Record Detail

Tinjauan Yuridis Terhadap Status Tanah Hak-Hak Barat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Ana Tri Pebriana (STHB Press, 2021)

Record Detail

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIAKUI SECARA SEPIHAK AKIBAT JUAL BELI YANG TIDAK SAH DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 Jo. PUTUSAN PN NOMOR 11/PDT.G/16/PN.PBR

Fachrizal Alfan (STHB Press, 2020)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI TANPA SEPENGETAHUAN PEMILIK BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 3232K/PDT/2017 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK- POKOK AGRARIA JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Kingki Candra Pratama (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN TANAH SELAMA LEBIH DARI 20 TAHUN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A BALE BANDUNG NOMOR 113/Pdt.G/2015/PN.Blb TANGGAL 21 JUNI 2016 DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Indriyanti (STHB Press, 2019)

Record Detail

PELAKSANAAN PENGUKURAN BIDANG TANAH DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH SPORADIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 JO PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997

Hari Prabowo Satriawan (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN SKT (SURAT KETERANGAN TANAH) DALAM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 520K/PDT/2018 DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Aulia Afifah (STHB Press, 2019)

Record Detail

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG.BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Fanizza Nabilasari (STHB Press, 2019)

Record Detail

First Page Previous 1 2 3 Next Last Page

Repository STHB

Collections

TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM KIKITIR ATAS SERTIFIKAT TANAH DI KABUPATEN BANDUNG BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UUPA JO PP 24 TAHUN 1997

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELEPASAN TANAH BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1605/K/Pdt/2019

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BEKASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018

Tinjauan Yuridis Terhadap Status Tanah Hak-Hak Barat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIAKUI SECARA SEPIHAK AKIBAT JUAL BELI YANG TIDAK SAH DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 Jo. PUTUSAN PN NOMOR 11/PDT.G/16/PN.PBR

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN TANAH SELAMA LEBIH DARI 20 TAHUN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A BALE BANDUNG NOMOR 113/Pdt.G/2015/PN.Blb TANGGAL 21 JUNI 2016 DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

PELAKSANAAN PENGUKURAN BIDANG TANAH DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH SPORADIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 JO PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN SKT (SURAT KETERANGAN TANAH) DALAM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 520K/PDT/2018 DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG.BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search