Tujuan pendaftaran tanah yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah pada prinsipnya untuk menjamin kepastian hukum dan
perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, menyediakan informasi kepada pihakpihak yang bekepentingan termasuk pemerintah, dan terselenggarannya tertip adminstarasi
pertanahan. Skripsi ini membahas permasalahan yaitu bagaimanakah kedudukan dan fungsi
PPAT dalam pembuatan hak atas tanah, serta faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi
PPAT dalam melaksanakan kewajibannya pada pendaftaran tanah di Kota Bandung.
Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang
digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, untuk
kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan dan analisis secara
kualitatif yaitu data yang terkumpul akan dianalisis melalui 3 tahap yaitu mereduksi,
menyajikan data dan kemudian menarik kesimpulan.
Hasil penelitian, ditemukan bahwa peranan PPAT dalam proses pembuatan hak atas tanah
mempunyai peranan sangat penting khususnya dalam membantu masyarakat untuk membuat
akta sebagai bukti adanya perbuatan hukum mengenai hak atas tanah atau hak milik satuan
rumah susun, dan memberikan pelayanan kepada masyakarat yang memerlukan penjelasanpenjelasan tentang proses pembuatan hak atas tanah. Tetapi Prosedur dan pelaksanaan
pembuatan hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kota Bandung masih dapat dikatakan belum
sempurna berhasil jika dihubungkan dengan proses pendaftaran tanah dikota bandung, seperti
sistem administrasi yang tidak teratur, pembayaran BPHTB dan PPH yang cukup rumit, dan
masih banyak kendala yang terjadi pada proses pendaftaran tanah di Kota Bandung.