Collections

Advanced Search

First Page Previous 1 2 3 Next Last Page

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 717/PID.B/2019/PN.BDG.

Nuke Adhyanti Nurfitriyane (STHB Press, 2020)

Record Detail

PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA UANG PENGGANTI DALAM PASAL 17 DAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A NOMOR: 76/PID.SUS-TPK/2017/PN.BDG)

Irfan Arifian (STHB, 2020)

Record Detail

Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Gratifikasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Deby Nabilah (STHB, 2018)

Record Detail

Perspektif Politik Kriminal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan BUMN Dihubungkan Dengan Pengaturan Keuangan Negara Yang Diferensiatif Dalam Berbagai Kebijakan Legislasi

Togu Manahan Hutagalung (STHB, 2017)

Record Detail

Kebijakan Kriminalisasi Tentang Perbuatan Contempt Of Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Indonesia Dihubungkan Dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Ginanjar Tejasasmita (STHB, 2018)

Record Detail

Kebijakan Tentang Pengupahan Di Era Pasal Bebas Di Indonesia

Dr. Darwin Ginting, S.H., M.H. (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018)

Record Detail

RASIONALITAS PERBEDAAN KEBIJAKAN PENAL ANTARA PASAL 2 DENGAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

MIKA NATANAEL SILALAHI (STHB, 2018)

Record Detail

Kebijakan Divensi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana yang dilakukan oleh Anak

Gegen Diosya Surendageni (STHB, 2017)

Record Detail

Kebijakan Kriminal Tentang Penetapan Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan Berdasarkan Pancasila

Ervan Wiguna (STHB, 2017)

Record Detail

KEBIJAKAN LEGISLASI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Dr.A.Widiada Gunakaya SA,S.H.,M.H. (STHB, 2018)

Record Detail

First Page Previous 1 2 3 Next Last Page

Repository STHB

Collections

Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Gratifikasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Perspektif Politik Kriminal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan BUMN Dihubungkan Dengan Pengaturan Keuangan Negara Yang Diferensiatif Dalam Berbagai Kebijakan Legislasi

Kebijakan Kriminalisasi Tentang Perbuatan Contempt Of Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Indonesia Dihubungkan Dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Kebijakan Tentang Pengupahan Di Era Pasal Bebas Di Indonesia

RASIONALITAS PERBEDAAN KEBIJAKAN PENAL ANTARA PASAL 2 DENGAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Kebijakan Divensi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana yang dilakukan oleh Anak

Kebijakan Kriminal Tentang Penetapan Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan Berdasarkan Pancasila

KEBIJAKAN LEGISLASI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search