Collections

Advanced Search

First Page Previous 16 17 18 19 20 Next Last Page

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN PT. EXOTICA TENTANG PENGEMBANGAN, PENATAAN DAN PENGELOLAAN TAMAN PRAWATASARI CIANJUR DENGAN CARA BANGUN GUNA SERAH DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA

Khansa Ramadhani Basmalah (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN PENERAPANNYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR: 5/PID.SUS.ANAK/2018/PN.BLB

Genta Gisela (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SUPORTER SEPAK BOLA YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 38/PID.SUS-ANAK/2018/PN.BDG

Fryan Febriana (STHB Press, 2019)

Record Detail

Perspektif Politik Hukum Pidana Terhadap Penetapan Sifat Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Deni Effendi (STHB, 2019)

Record Detail

Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi di Luar Pengadilan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana

Pipin Darmawin (STHB, 2019)

Record Detail

KEDUDUKAN SUBJEK HUKUM TRANSEKSUAL BERDASARKAN PENETAPAN NOMOR 87/PDT.P/2016/PN.SKT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Fransisca Audia Utami (STHB Press, 2019)

Record Detail

Perspektif Politik Kriminal Tentang Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Proses Pengadilan Korupsi

Mochd. Imron Jc (STHB, 2019)

Record Detail

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG.BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Fanizza Nabilasari (STHB Press, 2019)

Record Detail

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PUTUSNYA HUBUNGAN KERJA PADA PT. BINAJASA ABADI KARYA TERHADAP PEKERJA BERNAMA MOHAMMAD RIZAL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 861 K/PDT.SUS-PHI/2017 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Chessy Puspa Vienetta (STHB Press, 2019)

Record Detail

PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT ALAT UKUR TIMBANGAN YANG DIPAKAI OLEH PEDAGANG PASAR TRADISIONAL KOTA CIMAHI DITINJAU MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Ani Solihat (STHB Press, 2019)

Record Detail

First Page Previous 16 17 18 19 20 Next Last Page

Repository STHB

Collections

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN PT. EXOTICA TENTANG PENGEMBANGAN, PENATAAN DAN PENGELOLAAN TAMAN PRAWATASARI CIANJUR DENGAN CARA BANGUN GUNA SERAH DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SUPORTER SEPAK BOLA YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 38/PID.SUS-ANAK/2018/PN.BDG

Perspektif Politik Hukum Pidana Terhadap Penetapan Sifat Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi di Luar Pengadilan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana

KEDUDUKAN SUBJEK HUKUM TRANSEKSUAL BERDASARKAN PENETAPAN NOMOR 87/PDT.P/2016/PN.SKT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Perspektif Politik Kriminal Tentang Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Proses Pengadilan Korupsi

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG.BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PUTUSNYA HUBUNGAN KERJA PADA PT. BINAJASA ABADI KARYA TERHADAP PEKERJA BERNAMA MOHAMMAD RIZAL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 861 K/PDT.SUS-PHI/2017 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT ALAT UKUR TIMBANGAN YANG DIPAKAI OLEH PEDAGANG PASAR TRADISIONAL KOTA CIMAHI DITINJAU MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search