Collections

Advanced Search

First Page Previous 16 17 18 19 20 Next Last Page

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR: 442/Pid.B/2018/PN Bdg.

Samsudin Sidik (STHB Press, 2019)

Record Detail

ANALISIS YURIDIS KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MENJADI TERPIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 574 k/Pid.Sus/2018 DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

Josua Alfredo (STHB Press, 2019)

Record Detail

PENDAFTARAN MEREK YANG MEMPUNYAI PERSAMAAN LOGO DAN ETIKET DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg.)

Ihsan Muhammad Asyid (STHB Press, 2019)

Record Detail

KEBIJAKAN LEGISLASI MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP WHITSLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI TERHADAP KASUS E-KTP)

Maikel S Rupang (STHB Press, 2019)

Record Detail

Implementasi Pengawasan Terhadap Profesi Notaris Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Juncto Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum

Eris Risdiantini (STHB, 2019)

Record Detail

Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Pewarganegaraan Berdasarkan Asas Asas Kewarganegaraan

Iwan Prihusada (STHB, 2019)

Record Detail

Pengawasan Indikasi Geografis Yang Sudah Terdaftar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di Jawa Barat

Rika Susanti (STHB, 2019)

Record Detail

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN NEGARA

Dr. Marojahan J.S. Panjaitan, S.H., M.H (STHB, 2019)

Record Detail

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 137/PUU-XIII/2015

Dr. Marojahan J.S. Panjaitan, S.H., M.H (STHB, 2019)

Record Detail

Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pesan Premium dan Broadcast Dalam Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Seluler di Indonesia

Wawan Irawan (STHB, 2019)

Record Detail

First Page Previous 16 17 18 19 20 Next Last Page

Repository STHB

Collections

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR: 442/Pid.B/2018/PN Bdg.

ANALISIS YURIDIS KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MENJADI TERPIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 574 k/Pid.Sus/2018 DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

PENDAFTARAN MEREK YANG MEMPUNYAI PERSAMAAN LOGO DAN ETIKET DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg.)

KEBIJAKAN LEGISLASI MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP WHITSLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI TERHADAP KASUS E-KTP)

Implementasi Pengawasan Terhadap Profesi Notaris Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Juncto Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum

Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Pewarganegaraan Berdasarkan Asas Asas Kewarganegaraan

Pengawasan Indikasi Geografis Yang Sudah Terdaftar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di Jawa Barat

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN NEGARA

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 137/PUU-XIII/2015

Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pesan Premium dan Broadcast Dalam Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Seluler di Indonesia

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search