Collections

Advanced Search

First Page Previous 141 142 143 144 145 Next Last Page

Perspektif Politik Hukum Pidana Terhadap Penetapan Sifat Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Deni Effendi (STHB, 2019)

Record Detail

Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi di Luar Pengadilan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana

Pipin Darmawin (STHB, 2019)

Record Detail

KEDUDUKAN SUBJEK HUKUM TRANSEKSUAL BERDASARKAN PENETAPAN NOMOR 87/PDT.P/2016/PN.SKT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Fransisca Audia Utami (STHB Press, 2019)

Record Detail

Perspektif Politik Kriminal Tentang Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Proses Pengadilan Korupsi

Mochd. Imron Jc (STHB, 2019)

Record Detail

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG.BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Fanizza Nabilasari (STHB Press, 2019)

Record Detail

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PUTUSNYA HUBUNGAN KERJA PADA PT. BINAJASA ABADI KARYA TERHADAP PEKERJA BERNAMA MOHAMMAD RIZAL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 861 K/PDT.SUS-PHI/2017 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Chessy Puspa Vienetta (STHB Press, 2019)

Record Detail

PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT ALAT UKUR TIMBANGAN YANG DIPAKAI OLEH PEDAGANG PASAR TRADISIONAL KOTA CIMAHI DITINJAU MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Ani Solihat (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS TERHADAP PELANGGARAN PENG-GUNAAN SIRINE & STROBO PADA KENDARAAN PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NO.55 TAHUN 2012 TENTANG KENDARAAN DI WILAYAH POLRES CIAMIS

Adhi Vieri Nico (STHB Press, 2019)

Record Detail

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penculikan Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Prespektif Perlindungan Korban Kejahatan

Putri Ramayanti (STHB, 2019)

Record Detail

Kewengangan Pemerintah Dalam Pencabutan Ijin Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Asas Contrarius Actus Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XV/2017)

Anatius Bonar Panjaitan (STHB, 2019)

Record Detail

First Page Previous 141 142 143 144 145 Next Last Page

Repository STHB

Collections

Perspektif Politik Hukum Pidana Terhadap Penetapan Sifat Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi di Luar Pengadilan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana

KEDUDUKAN SUBJEK HUKUM TRANSEKSUAL BERDASARKAN PENETAPAN NOMOR 87/PDT.P/2016/PN.SKT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Perspektif Politik Kriminal Tentang Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Proses Pengadilan Korupsi

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG.BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PUTUSNYA HUBUNGAN KERJA PADA PT. BINAJASA ABADI KARYA TERHADAP PEKERJA BERNAMA MOHAMMAD RIZAL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 861 K/PDT.SUS-PHI/2017 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT ALAT UKUR TIMBANGAN YANG DIPAKAI OLEH PEDAGANG PASAR TRADISIONAL KOTA CIMAHI DITINJAU MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS TERHADAP PELANGGARAN PENG-GUNAAN SIRINE & STROBO PADA KENDARAAN PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NO.55 TAHUN 2012 TENTANG KENDARAAN DI WILAYAH POLRES CIAMIS

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penculikan Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Prespektif Perlindungan Korban Kejahatan

Kewengangan Pemerintah Dalam Pencabutan Ijin Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Asas Contrarius Actus Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XV/2017)

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search