Collections

Advanced Search

First Page Previous 11 12 13 14 15 Next Last Page

Kewengangan Pemerintah Dalam Pencabutan Ijin Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Asas Contrarius Actus Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XV/2017)

Anatius Bonar Panjaitan (STHB, 2019)

Record Detail

Tinjauan Yuridis Terhadap Lembaga Jaminan Kebendaan Terhadap Penjaminan Objek Pesawat Udara Yang Sesuai Ketentuan Hukum di Indonesia Dan Pengaturan Eksekusi Pesawat Udara Jika Wanprestasi Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Juncto Konvensi Dan Protokol Cape Town 2001

A. Solichin (STHB, 2019)

Record Detail

Kebijakan Tentang Pengupahan Di Era Pasal Bebas Di Indonesia

Dr. Darwin Ginting, S.H., M.H. (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018)

Record Detail

Delik Agama (Dalam KUHP dan Rancangan KUHP Indonesia dan Telaah Perbandingan Hukum Dengan KUHP Inggris, Belanda, Malaysia, Thailand, Singapura, Jerman, Perancis, Kanada, Latvia, dan Finlandia)

Prof.Dr.H.Dwidja Priyatno, S.H., M.H. - Dr. Kristian, S.H., M.Hum. (Pustaka Reka Cipta, 2019)

Record Detail

Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Prof.Dr.H.Dwidja Priyatno, S.H., M.H. (Pustaka Reka Cipta, 2018)

Record Detail

KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KHUSUS DI LUAR KUHP DI INDONESIA

Prof.Dr.H.Dwidja Priyatno, S.H., M.H. (Sinar Grafika, 2017)

Record Detail

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS PERKARA PIDANA PENAMBANGAN LIAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL BATUBARA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG EPUBLIK INDONESIA NO.1740K/PID.SUS.LH/2017

Melbon Sinaga (STHB Press, 2019)

Record Detail

ANALISA TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK ATAS UMKM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

NURADI (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRIVATISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA TERKHUSUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANCEUY BANDUNG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Handy Erianta Barus (STHB, 2019)

Record Detail

Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Penyampingan Perkara (Deponeering) Oleh Jaksa Agung Atas Alasan Kepentingan Umum Dalam UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto)

Anton Jaksa Trisakti (STHB, 2019)

Record Detail

First Page Previous 11 12 13 14 15 Next Last Page

Repository STHB

Collections

Kewengangan Pemerintah Dalam Pencabutan Ijin Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Asas Contrarius Actus Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XV/2017)

Tinjauan Yuridis Terhadap Lembaga Jaminan Kebendaan Terhadap Penjaminan Objek Pesawat Udara Yang Sesuai Ketentuan Hukum di Indonesia Dan Pengaturan Eksekusi Pesawat Udara Jika Wanprestasi Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Juncto Konvensi Dan Protokol Cape Town 2001

Kebijakan Tentang Pengupahan Di Era Pasal Bebas Di Indonesia

Delik Agama (Dalam KUHP dan Rancangan KUHP Indonesia dan Telaah Perbandingan Hukum Dengan KUHP Inggris, Belanda, Malaysia, Thailand, Singapura, Jerman, Perancis, Kanada, Latvia, dan Finlandia)

Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KHUSUS DI LUAR KUHP DI INDONESIA

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS PERKARA PIDANA PENAMBANGAN LIAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL BATUBARA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG EPUBLIK INDONESIA NO.1740K/PID.SUS.LH/2017

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRIVATISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA TERKHUSUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANCEUY BANDUNG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Penyampingan Perkara (Deponeering) Oleh Jaksa Agung Atas Alasan Kepentingan Umum Dalam UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto)

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search