Collections

Advanced Search
 First Page   Previous   11   12   13   14   15   Next   Last Page 
KONSEP PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF POLITIK KRIMINAL

KONSEP PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF POLITIK KRIMINAL

Record Detail
“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-ANAK/2023/PN.BDG

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-ANAK/2023/PN.BDG

Record Detail
KEBIJAKAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN BERDASARKAN PASAL 337 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

KEBIJAKAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN BERDASARKAN PASAL 337 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Record Detail
ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PT. MEGA ANUGERAH SAWIT ATAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG MENGAKIBATKAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7337 K/PID-SUS-LH/2022

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PT. MEGA ANUGERAH SAWIT ATAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG MENGAKIBATKAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7337 K/PID-SUS-LH/2022

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR RESTITUSI OLEH TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN PENERAPANNYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NO. 341/PID.SUS/2021/PN.IDM

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR RESTITUSI OLEH TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN PENERAPANNYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NO. 341/PID.SUS/2021/PN.IDM

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PERCOBAAN PENGHANCURAN OBJEK-OBJEK VITAL UNTUK MENIMBULKAN SUASANA TEROR DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DIKAITKAN PADA PUTUSAN NOMOR 144/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PERCOBAAN PENGHANCURAN OBJEK-OBJEK VITAL UNTUK MENIMBULKAN SUASANA TEROR DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DIKAITKAN PADA PUTUSAN NOMOR 144/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr

Record Detail
TINJAU AN Y URI DIS TE RHAD AP TINDAK PID ANA ASAL (PREDICATE CRIME) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR 912/PID.B/2022/PN.BLB JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 565/PIDK/PID/2023

TINJAU AN Y URI DIS TE RHAD AP TINDAK PID ANA ASAL (PREDICATE CRIME) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR 912/PID.B/2022/PN.BLB JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 565/PIDK/PID/2023

Record Detail
PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABOLATOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABOLATOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Record Detail
KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSFEKTIF PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 1047/PID.SUS/2021/PN.BDG).

KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSFEKTIF PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 1047/PID.SUS/2021/PN.BDG).

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PENAHANAN YANG DILAKUKAN OLEH BADAN RESERSE KRIMINAL MARKAS BESAR POLRI TERHADAP TERSANGKA INISIAL MK DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERSANGKA

TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PENAHANAN YANG DILAKUKAN OLEH BADAN RESERSE KRIMINAL MARKAS BESAR POLRI TERHADAP TERSANGKA INISIAL MK DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERSANGKA

Record Detail
 First Page   Previous   11   12   13   14   15   Next   Last Page 

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords