Collections

Advanced Search

First Page Previous 11 12 13 Next Last Page

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS PERKARA PIDANA PENAMBANGAN LIAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL BATUBARA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG EPUBLIK INDONESIA NO.1740K/PID.SUS.LH/2017

Melbon Sinaga (STHB Press, 2019)

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN BPJS KESEHATAN ATAS PERLAKUAN DISKRIMINASI OLEH RUMAH SAKIT HERMINA KOTA TANGERANG BERDASARKAN UNDANG UNDANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DIKAITKANDENGAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi kasus Bayi M. Rizki dengan Rumah Sakit Hermina Kota Tangerang)

Lina Nurdiana (STHB Press, 2019)

ANALISA TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK ATAS UMKM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

NURADI (STHB Press, 2019)

Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 5113/PDT.G/2016/PA.CMI Mengenai Harta Waris Gono Gini Tanpa Keturunan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Peradilan Agama

Shella Pradila (STHB, 2019)

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Peer To Peer Landing (P2PL) Dalam Industri Financial Technology Di Indonesia Dikaitkan Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK/01/2016

Rizki Dwi Prabowo (STHB, 2019)

Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Kud Pasirjambu Sebagai Badan Hukum Terhadap Utang Piutang Dengan Pt Kartini Teh Nasional Cab. Ciwidey Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Ivon Sri Putri Indiarti (STHB, 2019)

Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Atas Harta Warisan Berupa Tanah Yang Dilaksanakan Oleh Pihak Yang Bukan Merupakan Ahli Waris Dihubungkan Dengan KuhPerdata Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3205 K/ Pdt/ 2017)

Gani Nugraha (STHB, 2019)

POLITIK HUKUM SISTEM KESEHATAN NASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA PERATURAN DAERAH.

Dr.Marojahan JS Panjaiatan,S.H.,M.H. (Bandung, 2019)

RASIONALITAS PERBEDAAN KEBIJAKAN PENAL ANTARA PASAL 2 DENGAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

MIKA NATANAEL SILALAHI (STHB, 2018)

PENERAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 003/PUU-IV/2006 DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg

ANDIKA PUTRA (STHB, 2018)

First Page Previous 11 12 13 Next Last Page

My Account

Browse

Discover

Advanced Search