Collections

Advanced Search

First Page Previous 11 12 13 Next Last Page

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK ILEGAL YANG DIPROMOSIKAN PUBLIC FIGURE DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS KOSMETIK DERMA SKIN CARE DI ENDORSE VIA VALLEN)

Hasna Hanifah (STHB Press, 2019)

ANALISIS YURIDIS KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MENJADI TERPIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 574 k/Pid.Sus/2018 DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

Josua Alfredo (STHB Press, 2019)

Kebijakan Kriminalisasi Tentang Perbuatan Contempt Of Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Indonesia Dihubungkan Dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Ginanjar Tejasasmita (STHB, 2018)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT X ATAS INFORMASI DAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT) MENURUT UU KESEHATAN NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN PERMENKES NO 290/MENKES/PER/III/2008

Malpraktek-aspek hukum (STHB Press, 2019)

Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Inovasi Keuangan Digital (Financial Technology) Dihubungkan dengan Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Kasus "Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen Oleh Perusahaan Financial Technology "Rupiah Plus"/ "Perdana" dalam Penagihan Kredit Macet)

Herny Indriyati (STHB, 2019)

PENERAPAN RETROAKTIF DALAM PASAL 43 UNDANG-UNDANG NO 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM TERHADAP KEJAHATAN KEMANUSIAAN DI INDONESIA (STUDI KASUS KEJAHATAN KEMANUSIAAN TERHADAP ANGGOTA PKI DI KAMP MONCONGLOE SULAWESI SELATAN BERDASARKAN DATA KOMNAS HAM)

R.Tio Prasetyo (STHB Press, 2019)

Keberadaan Kontrak Elektronik Internasional Dalam Analisis UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Iis Haryati (STHB, 2019)

Kebijakan Tentang Pengupahan Di Era Pasal Bebas Di Indonesia

Kebijakan Tentang Pengupahan Di Era Pasal Bebas Di Indonesia

Dr. Darwin Ginting, S.H., M.H. (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018)

Delik Agama (Dalam KUHP dan Rancangan KUHP Indonesia dan Telaah Perbandingan Hukum Dengan KUHP Inggris, Belanda, Malaysia, Thailand, Singapura, Jerman, Perancis, Kanada, Latvia, dan Finlandia)

Delik Agama (Dalam KUHP dan Rancangan KUHP Indonesia dan Telaah Perbandingan Hukum Dengan KUHP Inggris, Belanda, Malaysia, Thailand, Singapura, Jerman, Perancis, Kanada, Latvia, dan Finlandia)

Prof.Dr.H.Dwidja Priyatno, S.H., M.H. - Dr. Kristian, S.H., M.Hum. (Pustaka Reka Cipta, 2019)

KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KHUSUS DI LUAR KUHP DI INDONESIA

KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KHUSUS DI LUAR KUHP DI INDONESIA

Prof.Dr.H.Dwidja Priyatno, S.H., M.H. (Sinar Grafika, 2017)

First Page Previous 11 12 13 Next Last Page

My Account

Browse

Discover

Advanced Search