Collections

Advanced Search
 1   2   3   Next   Last Page 
TINJAUAN YURIDIS ATAS TERBITNYA SERTIPIKAT KEDUA OLEH KANTOR PERTANAHAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 JO. PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 JO. PERATURAN PEMERINTAH NO. 18 TAHUN 2021 (STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 309 PK/PDT/2021)

TINJAUAN YURIDIS ATAS TERBITNYA SERTIPIKAT KEDUA OLEH KANTOR PERTANAHAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 JO. PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 JO. PERATURAN PEMERINTAH NO. 18 TAHUN 2021 (STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 309 PK/PDT/2021)

Record Detail
PERAN PPAT DALAM PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PELAKSANANYA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 285/Pdt.G/2023/PN Ckr)

PERAN PPAT DALAM PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PELAKSANANYA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 285/Pdt.G/2023/PN Ckr)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SAHNYA PENERBITAN SERTIFIKAT PTSL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NO 5 TAHUN 1960 JO PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DAN PTSL

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENDAFTARAN TANAH TANPA SERTIFIKAT ASLI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 38PDT.G/2022/ PN CJR

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENDAFTARAN TANAH TANPA SERTIFIKAT ASLI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 38PDT.G/2022/ PN CJR

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS PROSES BALIK NAMA SERTIFIKAT TANAH PADA PUTUSAN NOMOR: 29/PDT.G/2024/PN.BDG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

TINJAUAN YURIDIS PROSES BALIK NAMA SERTIFIKAT TANAH PADA PUTUSAN NOMOR: 29/PDT.G/2024/PN.BDG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEROLEHAN HAK ATAS TANAH MELALUI PERJANJIAN PINJAM NAMA(NOMINEE AGREMENT) DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PT DENPASAR NOMOR 144/ PDT/ 2021/ PT DPS

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEROLEHAN HAK ATAS TANAH MELALUI PERJANJIAN PINJAM NAMA(NOMINEE AGREMENT) DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PT DENPASAR NOMOR 144/ PDT/ 2021/ PT DPS

Record Detail

POLITIK HUKUM AGRARIA TERHADAP HAL ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA

Record Detail
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEVELOPER DAN BANK ATAS STATUS TANAH HAK GUNA BANGUNAN TANAH KOSONG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG/ATR BPN NOMOR 18 TAHUN 2021 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEVELOPER DAN BANK ATAS STATUS TANAH HAK GUNA BANGUNAN TANAH KOSONG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG/ATR BPN NOMOR 18 TAHUN 2021 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE BERDASARKAN TANAH PENGGANTI DI DESA CIBUBUAN KECAMATAN CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH

TINJAUAN YURIDIS PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE BERDASARKAN TANAH PENGGANTI DI DESA CIBUBUAN KECAMATAN CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KESALAHAN DOKUMEN ELEKTRONIK PADA LAYANAN INFORMASI PERTANAHAN SECARA ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DAN PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 19 TAHUN 2020

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KESALAHAN DOKUMEN ELEKTRONIK PADA LAYANAN INFORMASI PERTANAHAN SECARA ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DAN PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 19 TAHUN 2020

Record Detail
 1   2   3   Next   Last Page 

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords