Collections

Advanced Search
Browse Undergraduate Theses by :
 First Page   Previous   86   87   88   89   90   Next   Last Page 
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA TENTANG HUKUM PERIKATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PDT.GS/2018/PM.PMK)

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA TENTANG HUKUM PERIKATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PDT.GS/2018/PM.PMK)

Record Detail
TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG KEDUDUKAN DAN URGENSI POSISI WAKIL MENTERI DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG WAKIL MENTERI

TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG KEDUDUKAN DAN URGENSI POSISI WAKIL MENTERI DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG WAKIL MENTERI

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BEKASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BEKASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS ATAS TERBITNYA SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR: 00004 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

TINJAUAN YURIDIS ATAS TERBITNYA SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR: 00004 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

Record Detail
PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK HAK MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 48/PDT.SUS/ MEREK/2018/PN.NIAGA.JKT.PST.

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK HAK MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 48/PDT.SUS/ MEREK/2018/PN.NIAGA.JKT.PST.

Record Detail
ANALISIS YURIDIS PERSAINGAN USAHA ANTARA PT TIRTA FRESINDO JAYA DENGAN PT TIRTA INVESTAMA DAN PT BALINA AGUNG PERKASA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 806K/PDT.SUS-KPPU/2019 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

ANALISIS YURIDIS PERSAINGAN USAHA ANTARA PT TIRTA FRESINDO JAYA DENGAN PT TIRTA INVESTAMA DAN PT BALINA AGUNG PERKASA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 806K/PDT.SUS-KPPU/2019 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PT RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK DI DEPOK DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PT RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK DI DEPOK DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Record Detail
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG DALAM PELAKSANAAN LELANG HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG DALAM PELAKSANAAN LELANG HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996

Record Detail
MEKANISME PENGALIHAN STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 DAN PERATURAN PELAKSANNANYA

MEKANISME PENGALIHAN STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 DAN PERATURAN PELAKSANNANYA

Record Detail
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA CIMAHI BERDASARKAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA CIMAHI BERDASARKAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Record Detail
 First Page   Previous   86   87   88   89   90   Next   Last Page 

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords