Categories in STHB Repository


Recently Added


TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU RECIDIVE DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 1082/PID.B/2024/PN BDG

M Fauzan Nurfalah (STHB Press, 2025)

Pencurian merupakan kejahatan yang ditunjukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi di masyarakat. Salah satunya pencurian motor yang dilakukan oleh pelaku residivis. Dalam penelitian ini untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban tind... [view more]

PELINDUNGAN HUKUM PERSEROAN PERORANGAN BAGI USAHA MIKRO KECIL DI WILAYAH CIKARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENINGKATAN USAHA MIKRO KECIL

Maulana Fajril Nugraha (STHB Press, 2025)

UU Cipta Kerja memberikan pembaharuan bagi konsep perseroan dengan mendorong UMK menjadi badan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelindungan hukum perseroan perorangan bagi UMK di wilayah Cikarang berdasarkan UU Cipta K... [view more]

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG TERHADAP INFORMASI TEKNOLOGI PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG (STUDI KASUS KEBOCORAN DATA ELEKTRONIK BIKEMART)

Mamad (STHB Press, 2025)

Perlindungan terhadap rahasia dagang menjadi sangat penting di era digital, di mana informasi teknologi perusahaan memiliki nilai strategis dan ekonomi yang tinggi. Kasus kebocoran data elektronik yang dialami oleh perusahaan Bikemart menunjukkan ... [view more]

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN SALAH TANGKAP YANG DILAKUKAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT TERHADAP PEGI SETIAWAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Vidzky Ridzky (STHB Press, 2025)

Salah tangkap atau yang biasa dikenal dengan sebutan error in persona ini bermula dari human eror atau kesalahan dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik. Kesalahan dalam proses penyidikan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena ke... [view more]

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 601/PID.B/2024/PN.BDG

Ramdatul Qudri (STHB Press, 2025)

Tindak pidana pemalsuan akta otentik merupakan kejahatan yang merugikan banyak pihak, mengganggu ketertiban, dan mengancam kepercayaan masyarakat terhadap keabsahan dokumen negara. Latar belakang masalah penelitian ini berangkat dari pentingnya pe... [view more]