Home

Advanced Search

Categories in STHB Repository

01. Books (16)
02. Book Chapters (0)
03. Journal Articles (18)
04. Non-Journal Articles (0)
05. Undergraduate Theses (103)
06. Master Theses (27)
07. Conference Papers (3)
08. Research Reports (21)
09. Scientific Orations (0)
10. Unpublished Lecturer Papers (10)

Recently Added

Kebijakan Legislasi yang Menetapkan Pidana Minimum Khusus dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Perubahan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Rizki Febriansyah (STHB, 2019)

Salah satu kebijakan baru dalam bidang pemidanaan yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pember... [view more]

Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Gratifikasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Deby Nabilah (STHB, 2019)

... [view more]

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM PERSPEKYIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Tuti Herawati,S.H.,M.H. (Bandung, 2019)

Tuti Herawati, S.H., M.H. ABSTRAK Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) di Indonesia telah menjadi kewajiban hukum untuk dilaksanakan. Pelaksanaan CSR berkaitan dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berke... [view more]

Tanggung jawab sosial Perusahaan dalam perspektif Pembangunan Berkelanjutan

Tuti Herawati,S.H.,M.H. ()

... [view more]

Berbagai kasus korupsi menyebabkan dampak negatif dalam berbagai sektor. Salah satunya yang baru terjadi adalah kasus KTP Elektronik yang membuat kerugian negara begitu besar. Permasalahan tersebut membutuhkan suatu solusi jitu untuk pemberantasannya, yaitu dengan mengikut sertakan pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator). Namun keadaan saat ini menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator belum maksimal. Oleh karenanya penulis akan mengkaji kebijakan legislasi mengenai syarat-syarat serta perlindungan hukum terkait dengan whistleblower dan justice collaborator. Tujuan penulisan penelitian ini adalah sebgaiamana mengetahui substansi hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Sedangkan metode analisis data yang dipergunakan adalah metode yuridis kualitatif. Syarat-syarat dan perlindungan terhadap whistleblower dan justice collaborator belum maksimal. Dalam usaha pemberantasan Tindak Pidana Korupsi keduanya hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo UndangUndang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban namun belum ada suatu kebijakan yang secara khusus mengaturnya. Dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak secara konkrit menyatakan adanya whistleblower dan/atau justice collaborator. Pada kasus e-Ktp terdapat contoh yang merupakan refleksi buruk dari Kebijakan Legislasi yang ada saat ini yaitu dengan ketidakjelasan kematian Johannes Marliem sebagai saksi kunci pada kasus e-KTP dan pembebanan pidana penjara maupun denda kepada justice collaborator (Irman dan Sugiharto) yang merupakan eks Pejabat Kementerian Dalam Negeri yang tidak diperhitungkan oleh Majelis Hakim. Sehingga Kebijakan Legislasi merupakan urgensi nyata bagi kepastian hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator sehingga dalam usaha negara melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dapat terwujud. Kata Kunci: Kebijakan Legislasi, Perlindungan, Whistleblower, Justice Collaborator, Korupsi.

Maikel S Rupang (STHB Press, 2019)

Berbagai kasus korupsi menyebabkan dampak negatif dalam berbagai sektor. Salah satunya yang baru terjadi adalah kasus KTP Elektronik yang membuat kerugian negara begitu besar. Permasalahan tersebut membutuhkan suatu solusi jitu untuk pemberantasannya... [view more]

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords