Filter by Title

Advanced Search

AKIBAT HUKUM DARI TIDAK DIBUATNYA PADANAN KONTRAK INTERNASIONAL BERBAHASA ASING KE DALAM BAHASA INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PT DKI NOMOR: 135/PDT/2020/PT.DKI) (1)

ANALISI YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN GUGATAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT BRI (Persero) Tbk DENGAN DEBITUR DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN SITUBONDO Nomor 23/Pdt.g/2020/Pn Sit (1)

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 795/PDT.G/2020/PA. TANG TENTANG PERCERAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM (1)

ANALISIS PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADA IZIN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 0057/Pdt.G/2018/PA.Rtu) (1)

ANALISIS PENENTUAN HARGA PENERBITAN PENYERTAAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DAN BANTEN KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk. (1)

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA WEDDING ORGANIZER ATAS PEMBATALAN PERJANJIAN OLEH KONSUMEN DENGAN ALASAN PANDEMI COVID-19 SEBAGAI OVERMACHT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (1)

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 99 K/Pid/2017 TENTANG PENGGELAPAN DALAM JABATAN SKRIPSI (1)

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG NOMOR 4678/Pdt.G/2021/PA.Bdg DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA (1)

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CIAMIS NOMOR 1736/PDT.G/2019/PA.CMS TERKAIT PERCERAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (1)

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR: 210/Pdt.G./2019/PN SDA. TERKAIT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN ANTARA KONSUMEN DENGAN PENGEMBANG DIKAITKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA DAN HUKUM ACARA PERDATA (1)

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 510/PDT.G/E.COURT/2019/PN.BDG TENTANG WANPRESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA (1)

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEPOK NO. 110/PDT.G/2017/PN.DPK TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM ANTARA DR. RICKY SITORUS M.SI DENGAN X DAN Y DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA (1)

ANALISIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA DIHUBUNGKAN DENGAN KUH PERDATA DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR 44/PDT.GS/2020/PN BTM (1)

ANALISIS YURIDIS ATAS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PT. DAYAKIMIA JAYA MANDIRI KEPADA PT.BANK DANAMON INDONESIA MENGENAI PENOLAKAN PENERBITAN REKENING KORAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 859/Pdt.G/2019/PN.Mdn) (1)

ANALISIS YURIDIS ATAS PERBUATAN PLAGIARISME TERHADAP WARKOP DKI YANG DILAKUKAN OLEH GRUP WARKOPI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (1)

ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS IA KHUSUS NO.395/PDT.G/2020/PN.BDG TERKAIT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA CV. INDO PRATAMA ANUGRAH DENGAN HENDRIK GUNAWAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA (1)

ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS IA KHUSUS NOMER 271/PDT.G/E.COURT/2020/PN.BDG TENTANG WANPRESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA (1)

ANALISIS YURIDIS MENGENAI ADANYA PERSAMAAN MEREK SOLARIA DAN SOLARIS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 3/PDT.SUS-HKI/2020/PN NIAGA MKS) (1)

ANALISIS YURIDIS MENGENAI FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DIKAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS PUTUSAN BPSK NOMOR 021/A/BPSK-KOTA.TSM/VII/2019) (1)

ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEAMANAN DATA NASABAH BANK DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK MENURUT UU NO 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN (1)

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENJIPLAKAN MOTIF KAIN SENI BATIK HIJAU TANPA IZIN MILIK YUDI SURJADI OLEH RUDDY SUNDJAJA SETIAWAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 06/PDT.SUS-HAK CIPTA/2021/PN NIAGA (JKT PST) (1)

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PT AKMANINDO LEGIAN TERHADAP PT INTER SPORTS MARKETING SEBAGAI PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA ATAS SIARAN PIALA DUNIA FIFA BRAZIL 2014 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1365 KUH PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 408K/PDT.SUS-HKI/2019) (1)

ANALISIS YURIDIS MENGENAI SENGKETA TANAH ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT ATAS DASAR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 104/PDT.G/2019/PN.GSK (1)

ANALISIS YURIDIS PENJIPLAKAN SKETSA TUGU SELAMAT DATANG SEBAGAI LOGO MALL GRAND INDONESIA TANPA IZIN MILIK ALM. HENK NGANTUNG DIKAITKAN DENGAN UU NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO 35/PDT.SUS-HKI/ HAK CIPTA/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. ) (1)

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KONSENSI PELABUHAN ANTARA PT. KARYA CITRA NUSANTARA DENGAN PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO) DITINJAU MENURUT HUKUM PERJANJIAN (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2226 K/Pdt/2019) (1)

ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DAN DALAM PASAL 1 KOMPILASI HUKUM ISLAM (1)

Analisis yuridis Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik (E- Commerce) (1)

Analisis yuridis perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik (E- Commerce) (1)

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR: 423/PID.SUS/2020/PN. BLB (1)

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARAWANG NOMOR 209/PID.B/2021/PN KWG) (1)

ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN NAMA SESEORANG PADA PUTUSAN NOMOR 824/PDT.P/2021/PN.BDG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (1)

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA NOMOR 59/PID.SUS/2018/PN. PWK (1)

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 109/PDT/2022/PT BTN DIHUBUNGKAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN AYAH BIOLOGIS TERHADAP ANAK DI LUAR KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 (1)

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJAR NOMOR 3/PDT.G/2021/PN.BJR DIHUBUNGKAN DENGAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DAN HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA (1)

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PRA PERADILAN DALAM PERKARA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) YANG MENETAPKAN STATUS SESEORANG MENJADI TERSANGKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NO 24/PID/PRA/2018/PN.JKT . SEL (1)

ANALISIS YURIDIS RENCANA PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI HUTANG PIUTANG DENGAN METODE DEBT TO EQUITY SWAP ANTARA PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) DAN PT INTI KONTEN INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (1)

ANALISIS YURIDIS TENTANG HAK WARIS BAGI PELAKU TRANSEKSUAL DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA DALAM PUTUSAN PERKARA NO. 117/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr (1)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA PPAT YANG DIBUAT BERDASARKAN PPJB YANG BERTENTANGAN DENGAN PMH DIHUBUNGKAN KUHPERDATA DAN PP NO 37 TAHUN 1998 (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 111/PDT.G/2019/PN.Blb) (1)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KRITERIA TANAH TERLANTAR HAK GUNA USAHA BERDASARKAN HUKUM TANAH NASIONAL (1)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA NOMOR 247/Pid.Sus/2020/PN.Jap (1)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN ARISAN ONLINE DILIHAT DARI SUDUT PANDANG KUHPERDATA (PUTUSAN NOMOR 12/Pdt. G/2020/PN. Tpg) (1)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN ANTARA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. DAN PITER KAMIL, Cs, DIHUBUNGKAN DENGANUNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 DAN KUHPERDATA(PUTUSAN NOMOR 32/Pdt.G.S2020/PN.Bdg.) (1)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATURAJANO.184/PID.SUS/2019/PN BTA) (1)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 166/PDT.G/2019/PN.BDG TENTANG PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA PT. SIEMENS INDO DENGAN PT. WINA JAYA PERDANA (1)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT EDARAN NOMOR SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021 DALAM PENGELOLAAN SERTA PENGAWASAN LIMBAH B3 DAN SAMPAH COVID-19 UNTUK PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI JAWA BARAT (1)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ASUSILA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA NO. 240/PID.SUS/2019/PN.MJL) (1)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA OLEH KEPALA DESA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 56/PID.Sus-TPK/2020/PN.BDG) (1)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN USAHA PENYEDIA CATERING ANTARA FITRIYAH SUZIANY SEBAGAI PENGGUGAT DAN RATNA KOMALASARI SEBAGAI TERGUGAT DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 45/PDT.G/2020/PN. BKS) (1)

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA DI BIDANG JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN PENERAPANNYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO 684/PID.SUS/2021/PN.BDG (1)

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI BIDANG PERBANKAN OLEH PEGAWAI BANK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA NOMOR 349/PID.B/2022/PN. TSM) (1)

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PUTUSAN NOMOR 339/PID.B./2021/PN.BDG. DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN (1)

ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PERIKATAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR: 81/Pdt.G/2016/PN.Bdg (1)

ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI OLEH BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK KEPADA NASABAH DALAM PERJANJIAN KREDIT DIHUBUNGKAN DENGAN UU No. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU No. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TRENGGALEK JAWATIMUR No.4/PDT.G.S/2020/PN. TRK) (1)

ANALISIS YUTIDIS TERHADAP PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI KECAMATAN AIR GEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PUTUSAN PN SUNGAILIAT NO.8/PID/SUS/2021/PN SGL) (1)

ASPEK HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PLTA JATIGEDE DI KABUPATEN SUMEDANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (1)

DUGAAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG DITINJAU DARI HUKUM PERIKATAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 321/Pdt.G/2020/PN Bdg (1)

DUGAAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERKAIT PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN ANTARA KONSUMEN DAN PT.WBP DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERIKATAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 165/Pdt.G/2020/PN Bdg (1)

DUGAAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL ANTARA PT. SBT DAN KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 880/Pdt.G/2021/PN Tng (1)

DUGAAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PT. DA DAN KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 87/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. (1)

EFEKTIVITAS PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT DI BNI KCP CIMAHI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DIKAITKAN DENGAN PERMENKO NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT TERDAMPAK PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (1)

EKSISTENSI KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT DALAM RANGKA PENINGKATAN INVESTASI DI BIDANG MIGAS (1)

IMPLEME N T A S I S A NKS I A DMI N I ST R A TI F TE RHAD A P PELANGGARAN IZIN USAHA PERFILMAN DI CILOTO CIPANAS CIANJUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN (STUDI KASUSBIOSKOPDEE CINEMA) (1)

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Prinsip Reduce, Reuse, Recycle untuk Mewujudkan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Kota Cimahi (1)

IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENJUALAN VIDEO PORNO YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI YANG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NO.150/PID/2020/PT.BDG (1)

IMPLEMENTASI PRINSIP 3R (REDUCE, REUSE AND RECYCLE) DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI BANDUNG DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (1)

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK ATAS MEREK YANG MENGANDUNG UNSUR IKTIKAD TIDAK BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (1)

KAJIAN HUKUM KEBERADAAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT SUKU AMUNGME DAN SUKU KAMORO KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021 (1)

KEABSAHAN DAN PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI CIANJUR 38 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN KAWIN KONTRAK DIKAITKAN DENGAN ASAS, TEORI HUKUM, DAN HUKUM POSITIF (1)

KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2021/PT.BDG (1)

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI TINDAK PIDANA PERTANGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PEMBERI KERJA JAMINAN SOSIAL DALAM UU NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NOMOR: 108/PID.SUS/2018/PT.BDG. (1)

KEBIJAKAN LEGISLASI TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (1)

KEBIJAKAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA TENTANG KRIMINALISASI MARITAL RAPE PADA PASAL 480 AYAT (2) HURUF A RKUHP TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA (1)

KEBIJAKAN PEMBERIAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA KEBIRI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (1)

KEBIJAKAN PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK BAGI KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BANDUNG DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PENEGAKAN HUKUM BERLALU LINTAS YANG AMAN SELAMAT TERTIB DAN LANCAR (1)

KEDUDUKAN DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANDUNG DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 (1)

KEDUDUKAN DAN FUNGSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMBUATAN HAK ATAS TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAFTARAN TANAH DI KOTA BANDUNG (1)

KEDUDUKAN HAK WARIS PEREMPUAN DALAM KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG III MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN BALI NOMOR: 01/KEP/PSM-3/MDP/BALI/X/2010 BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT BALI (1)

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DALAM PERALIHAN TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (1)

KEPASTIAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA DESAIN ARSITEKTUR DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN HAK MORAL DAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014 (1)

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK KREDITUR TERKAIT CROSS BORDER INSOLVENCY DALAM ANALISIS UU KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (1)

KETERANGAN AHLI DALAM TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU YANG DIJADIKAN SEBAGAI ALAT PENGGANTI UANG ARISAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 79/PID.B/2022/PN. TDN) (1)

KEWENANGAN MENGGUGAT YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR: 345/Pdt.G/2014/Pn.Mdn) (1)

KOMPETENSI MENGADILI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN UNDANG UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO. 84/PDT.G/2018/PN.TJK) (1)

MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BANK DAN NASABAH PADA BANK BRI KC AHMAD NASUTION BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 1998 (1)

PELAKSANAAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PADA BEBERAPA INDUSTRI TEKSTIL DI RANCAEKEK YANG MENYEBABKAN PENCEMARAN SUNGAI CIKIJING (1)

PELAKSANAAN PEMBUANGAN LIMBAH B3 MELALUI PENAATAN BAKU MUTU LINGKUNGAN PADA INDUSTRI FARMASI PT. BIO FARMA DI KOTA BANDUNG (1)

PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (1)

Pelaksanaan Prinsip Kedaulatan Negara Berdasarkan Convention International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) 1973 Dalam Rangka Pelindungan Satwa Liar /Fauna di Indonesia (1)

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PT.FREEPORT INDONESIA SEBAGAI PENANAM MODAL DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (1)

PELANGGARAN HAK CIPTA FILM YANG DILAKUKAN SITUS STREAMING ONLINE REBAHIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (1)

PELANGGARAN PENGGUNAAN MEREK MESIN PENGGALI “EIK” MILIK EIK ENGINEERING SDN. BHD. DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 90 PK/PDT.SUS-HKI/2019) (1)

PEMBERLAKUAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA (SK DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NO : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM) (1)

PEMBINAAN KEMANDIRIAN TERHADAP WARGA BINAAN DI LAPAS KELAS II A BANCEUY DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMASYARAKATAN (1)

PENERAPAN PASAL 368 KUHP TERHADAP PERAMPASAN DAN KEKERASAN JAMINAN FIDUSIA PADA UNIT KENDARAAN BERMOTOR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (1)

PENERAPAN PASAL 82 AYAT (1) UNDANG - UNDANG NO 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG - UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMEDANG NO: 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smd (1)

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE MENURUT PASAL 12 PERKAP NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA GUNA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI POLRESTABES BANDUNG (1)

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI TINGKAT PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN TRANSFORMASI POLRI PRESISI BERDASARKAN PERPOL NOMOR 8 TAHUN 2021 ( Studi Kasus : Perkara Nomor 259/ Pid. Sus / 2021 / PN. Blb. ) (1)

PENGATURAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SEBAGAI UPAYA PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA (1)

PENJATUHAN PAILIT TERHADAP PT. YOGA CITI INDONESIA DIAKBATIKAN KETIDAKMAPUAN MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG KEPADA KREDITOR DIKAITKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 1/PDT.SUS-PAILIT/2020/ PN NIAGA JKT.PST (1)

PENJATUHAN PIDANA PENJARA ATAU PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (1)

PENYALAHGUNAAN PEMAKAIAN LAMPU STROBO DAN ROTATOR YANG MARAK DIGUNAKAN PARA PENGGUNA JALAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (1)

PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT ADAT KAMPUNG NAGA TASIKMALAYA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM (1)

PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG ATAS PENIRUAN PS GLOW TERHADAP MS GLOW DALAM PRODUK KOSMETIK AKIBAT PENYALAHGUNAAN PENDAFTARAN MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2/PDT.SUS-HKI/MEREK/2022/PN NIAGA SBY) (1)

PENYELESAIAN SENGKETA PENGUASAAN TANAH HAK PAKAI PT. KERETA API INFONESIA (PERSERO) DENGAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA) DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR: 1775K/PDT/2018 (1)

PENYELESAIAN SENGKETA TERKAIT PEKERJAAN KONSTRUKSI DALAM ANALISIS UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI (1)

PERAMPASAN ASET KRIPTO DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (1)

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BOGOR KOTA (1)

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN AMDAL SEBAGAI PENGAWASAN MASYARAKAT DI DESA WADAS KABUPATEN PURWOREJO (1)

PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS I BANDUNG DALAM MELAKSANAKAN BIMBINGAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENDAPAT ASIMILASI (1)

PERBANDINGAN PERATURAN DAN PROSEDUR ARBITRASE ANTARA BANI ARBITRATION CENTER DENGAN SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTER (SIAC), DAN ASIAN INTERNATIONAL ARBITRATION CENTER (AIAC) (1)

PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT X DALAM ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (1)

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERKAIT GADAI SEPEDA MOTOR ANTARA PENGGUGAT DAN PARA TERUGAT BERDASARKAN HUKUM PERIKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 507/PDT.G/2020/PN BDG (1)

PERJANJIAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH AKTA DIBAWAH TANGAN UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM BERDASARKAN PP NO. 24 TAHUN 1997 (STUDI KASUS DI PURWAKARTA) (1)

PERJANJIAN PENETAPAN HARGA JASA FREIGHT CONTAINER PADA RUTE SURABAYA-AMBON OLEH PARA PELAKU USAHA PELAYARAN DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 5 TAHUN 1999 DAN PUTUSAN KPPU NOMOR 8/KPPU-L/2018 (1)

PERJANJIAN PENETAPAN HARGA TIKET PENUMPANG KELAS EKONOMI ANTARA PARA PELAKU USAHA JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 5 TAHUN 1999 DAN PUTUSAN KPPU NOMOR 15/KPPU-I/2019 (1)

PERKAWINAN ANAK Dl BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (1)

PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP VENTOLIN MEREK TERKENAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 12/PDT.SUS-MEREK/2020 (1)

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PATEN MILIK PT. UTOMO DECK METAL WORKS MENGENAI DESAIN PENUTUP BUBUNGAN ATAP YANG DITIRU OLEH PT. KEPUH KENCANA ARUM DIKAITKAN DENGAN UU NO 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN (STUDI KASUS PUTUSAN NO 03/Pdt.Sus-HKI/ Desain/2020/PN NIAGA SBY) (1)

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENJIPLAKAN KARYA DESAIN BUSANA MILIK AKUN INSTAGRAM ICE.WEARR OLEH AKUN INSTAGRAM A.WEARR DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1/PDT.SUS-HKI/2020/ PN NIAGA MKS) (1)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERKAIT HARGA MENU MAKANAN YANG TIDAK DICANTUMKAN OLEH PELAKU USAHA KULINER DITINJAU MENURUT UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG SAH TERHADAP KEABSAHAN SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIBUAT ATAS DOKUMEN PALSU DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 577/PDT.G/2020/PN SBY) (1)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT PERBEDAAN HARGA ANTARA DI RAK DENGAN DI KASIR DEFARA FRESHMART DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS ANTARA KONSUMEN DENGAN DEFARA FRESHMART) (1)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS ALAT UKUR TIMBANGAN NON-DIGITAL TERHADAP BAHAN-BAHAN POKOK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGY LEGAL (Studi Kasus Antara Pasar Atas Kota Cimahi dan Pasar Cikalong Kulon Kota Cianjur) (1)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS DAMPAK SUMBER DAYA AIR YANG DIKELOLA OLEH PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDAM) DALAM PEMENUHAN HAK ATAS AIR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS KETIDAKSESUAIAN BARANG YANG DIBELI ONLINE MELALUI APLIKASI SHOPEE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA USAHA INVESTASI PERDAGANGAN SEMBAKO DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLAWI NOMOR 5/PDT.G.S/2020/PN.SLW (1)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS TERJADINYA MUTILASI CIPTAAN SERTA PENGGANDAAN DAN/ATAU PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL CIPTAAN TANPA IZIN TERHADAP FOTO MILIK PT. DUIT ORANG TUA YANG DILAKUKAN OLEH PT. OYO ROOMS INDONESIA D I H U B U N G K A N D E N G A N U N D A N G – U N D A N G N O . 2 8 T A H U N 2 0 1 4 T E N T A N G H A K C I P T A (STUDI KA SUS PUT USA N NO MOR 45/PDT.SUS -HAK C I P T A / 2 0 2 0 / P N . N I A G A . J K T . P S T . ) (1)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI HAK SIAR PIALA DUNIA FIFA BRAZIL ATAS PELANGGARAN HAK SIAR TANPA IZIN OLEH PT. CITIHUB INDONESIA DIKAITKAN D EN GA N UU N O. 28 TA HU N 2014 TEN TA N G HA K CIPTA DAN UU. NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 5/PDT.SUS.-HKI/2018/PN.SMG) (1)

PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DALAM PINJAMAN ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN SEOJK NOMOR 14/SEOJK 07 THN 2014 TENTANG KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN RUU KUHP TENTANG DATA PRIBADI (1)

PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKSKLUSIF PENCIPTA ATAS PEMBUATAN KEMBALI (REMAKE) FILM OLEH PIHAK LAIN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Kasus Perkara PN No. 53/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga Jkt.Pst) (1)

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERHADAP PELANGGARAN MEREK KAWASAKI BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 14/ PDT.SUS-MEREK/2020/PN.NIAGA.JKT.PST (1)

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT BAGI PELAKU PERTUNJUKAN FILM WARKOP DKI YANG DIPLAGIAT OLEH WARKOPI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (1)

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS DALAM KASUS GAGAL BAYAR ATAS KLAIM POLIS PERUSAHAAN PERSERO ASURANSI JIWASRAYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 289/PID.SUS/2020/PN. TRG (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PADA APLIKASI PEDULILINDUNGI DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JO. UNDANGUNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELETRONIK (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA YANG MENINGGAL AKIBAT KECELAKAAN KERJA DI PT. TAMPOK SUKSES PERKASA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 44 TAHUN 2 015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN (STUDI KASUS PUTUS AN NO. 6 9/PDT.SUS-PHI/2018/PN.TPG) (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PT. TATA JAGO UTAMA (KABOBS) ATAS IKLAN YANG TIDAK SESUAI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PELAYANAN DAN JASA PEMASANGAN KAWAT GIGI DITINJAU MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA KARCIS PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BANDUNG MENURUT UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE) PRODUK IMPOR MELALUI PLATFORM LOKAPASAR (MARKETPLACE) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMENPENERIMAVAKSINANAK COVID-19 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAANVAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 COVID-19 (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS DI BANK BPRKS RENCONG) (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM ANALISIS UU NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ) DALAM PELAKSANAAN TUGAS NOTARIS BERDASARKAN KEPENTINGAN UMUM (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN BAYI AKIBAT BEDAH OPERASI PADA PERJANJIAN TERAPEUTIK BERDASARKAN KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU NOMOR 82/Pdt.G/2019/Pn.Ktg) (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MODA TRANSPORTASI ANGKUTAN DARAT DALAM MENUNJANG PENGEMBANGAN BISNIS TRANSPORTASI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 30 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PENULISAN CERITA APLIKASI WATTPAD DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA LAGU YANG DIGUNAKAN SEBAGAI KONTEN IKLAN TANPA IZIN BERDASARKAN UU NOMOR 28 TAHUN 2014 (STUDI KASUS IKLAN VIVO) (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU BERJUDUL AKU MAU ATAS PEMBAJAKAN OLEH PT. BINTANG CAHAYA KENCANA DALAM BENTUK BONEKA AUDIO TANPA IZIN (STUDI KASUS Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst) (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDAFTAR PERTAMA ATAS PENIRUAN MEREK KOSMETIK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA MEDAN NOMOR 2/PDT.SUS-HKI/MEREK/ 2022/PN NIAGA MDN JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYIDIKAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERCOBAAN PERKOSAAN YANG DIIKUTI DENGAN KEKERASAN DALAM PERKARA (No.B/96/VIII/2021/RESKRIM POLRESTABES BANDUNG) (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN SATWA LIAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (1)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH PEKERJA DI BIDANG JASA PERCETAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA (1)

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI EMAS SECARA ONLINE DI PT. TAMASIA GLOBAL SHARIA DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8. TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)

PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM RKUHP 2019 TERHADAP VICARIOUS LIABILITY DALAM SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI SUBYEK TINDAK PIDANA KORUPSI (1)

PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DALAM RANGKA KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL BERDASARKAN PANCASILA (1)

PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA MENGENAI PENETAPAN DAN PENERAPAN PIDANA PECUT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (1)

PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP KEBIJAKAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA BERUPA PIDANA KERJA SOSIAL DALAM RKUHP (1)

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA KEPADA KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI PEMBELIAN BARANG DI TOKO ONLINE SHOPEE FLASH SALE 12.12.20 DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA ONLINE SHOP M A RK ETPL AC E SH OPE E ( RAJ U TM I KA_ 07 ) TE RH A D AP KERUGIAN KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (1)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PERSPEKTIF SISTEMPERADILAN PIDANA ANAK DENGAN PUTUSAN NOMOR: 19/PID.SUS-ANAK/2020/PN KOTA AGUNG (1)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR: 12/PID.SUS-ANAK/2020/PN.JAKARTA.PUSAT (1)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR NOMOR: 3/PID.SUS-ANAK/2021/PN PMS (1)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN KEPALA DESA SUNGAI SOLOK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NO 96 K/PID.SUS/2021/PN.Pbr. (1)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI OLEH PT. NATURAL PERSADA MANDIRI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 927 K/PID.SUS-LH/2021 (1)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PELAKU DUMPING LIMBAH B3 KE LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PUTUSAN NO 1126/ PID.B/ LH/ 2020/ PN.BDG) (1)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PENCEMARAN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG: NO. 25/PID.B/LH/2020/PT BDG (1)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 745/PID.SUS/2021/PN. BDG (1)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR 1224/PID.SUS/2020/PN MKS (1)

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU NOMOR 9/PID. SUS-ANAK/2019/PN. (1)

Program Kemitraan Bina Lingkungan Pada BUMN Sebagai Perwujudan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (1)

PROSES PENGAMBILALIHAN SAHAM PT. TERMINAL BANGSA MANDIRI OLEH PT. FKS MULTI AGRO Tbk DALAM ANALISA UU NOMOR 5 TAHUN 1999 DAN PUTUSAN KPPU NOMOR 19/KPPU-M/2019 (1)

Revitalisasi Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pembaharuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia (1)

STATUS HUKUM KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PENETAPAN PENGADILAN WONOSARI NOMOR 111/PDT.P/2019/PN.WNO) (1)

T I N J A U A N Y U R I D I S P E R B E D A A N T U N T U T A N J A K S A PENUNTUT UMUM DENGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTO BARU NO. 91/PID.B/2021/PN.KBR (1)

Tanggu Jawab PT. Kalista Alam Terhadap Kebakaran Hutan di Aceh Dalam Rangka Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (1)

TANGGUNG JAWAB BPJS TERHADAP KECELAKAAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 55/Pdt.SUS-PHI/2019/PN Smr) (1)

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA TERHADAP BAGASI PENUMPANG YANG HILANG ATAU RUSAK DALAM ANALISA UU PENERBANGAN (1)

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN UNITED GRAMEDO TERHADAP INVESTOR ATAS PERHITUNGAN PEMBAGIAN DIVIDEN YANG DIRAHASIAKAN DIKAITKAN DENGAN UU NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 175/PDT.G/2018/PN JKT BRT) (1)

TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN SOSIAL DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANGUNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 29/PID.SUS-TPK/2021/PN. JKT.PST) (1)

TINDAK PIDANA MANIPULASI PASAR DALAM PENINGKATAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR MODAL, DENGAN MODUS MENGGUNAKAN NASABAH NOMINEE DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 733/PID.SUS/2019/PN.JKT.PST. (1)

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 101/PID.SUS/2020/PN.JKT.PST (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA SEBAGAI PERANTARA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA JO. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM NOMOR 28/PID.SUS-ANAK/2020/PN MRE (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA JENIS TEMBAKAU GORILA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGRI KELAS 1 A BANDUNG NOMOR 1224/PID.SUS/2019/PN BDG (1)

TINJAUAN HUKUM AHLI WARIS DALAM MENJUAL HARTA WARISAN PEWARIS BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG NO. 0004/Pdt.P/2015/PA. BANDUNG (1)

TINJAUAN HUKUM AHLI WARIS NONMUSLIM TERHADAP WARISAN YANG DI TINGGALKAN ORANG TUA DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS NOMOR 2418/Pdt.P/2020/PA.Sby) (1)

TINJAUAN HUKUM KEDUDUKAN HARTA PUSAKA TINGGI DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN OLEH NINIAK MAMAK BERDASARKAN HUKUM ADAT MINANGKABAU (1)

TINJAUAN HUKUM TENTANG HIBAH WASIAT YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN AHLI WARIS PENGGANTI YANG DIKAITKAN DENGAN HAK MUTLAK (LEGITIEME PORTIE) STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 79/PDT.G/2012/PN.AB (1)

TINJAUAN POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP KEBIJAKAN KRIMINALISASI PASAL 114 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI HUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK KENDARAAN BERITIKAD BAIK (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG NOMOR 271/PID.SUS/2020/PN.PGP) (1)

TINJAUAN TERHADAP PASAL 80 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tng (1)

TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ORANG TUA YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK KANDUNG DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO: 119/PID.SUS/2020/PN.KDI) (1)

TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAKAN ABORSI YANG DILAKUKAN DENGAN ALASAN INDIKASI MEDIS KARENA TERJADINYA KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN INCEST (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2018/PN MBN) (1)

TINJAUAN YURIDIS ATAS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA RUKO DI BAWAH TANGAN ANTARA PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT DIKAITKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO.13/PDT.G-ECOURT/2020/PN.BDG) (1)

TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK REHABILITASI BAGI PENGGUNA NARKOTIKA DI LUAR PENGADILAN SEBAGAI BENTUK RESTORATIVE JUSTICE (1)

TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI TANAH YANG DIATASNYA TERDAPAT BANGUNAN MILIK ORANG LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (PUTUSAN MA NOMOR 662 K/Pdt/2020) (1)

TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI BARANG SECARA DARING (E-COMMERCE) MELALUI SITUS BELANJA TOKOPEDIA MENURUT HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA (1)

TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM KIKITIR ATAS SERTIFIKAT TANAH DI KABUPATEN BANDUNG BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UUPA JO PP 24 TAHUN 1997 (1)

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN MATI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PUTUSAN PENGEDILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 54/ PID.SUS-ANAK/ 2020/ PN TNG (1)

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN NOMINEE TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIPERJUALBELIKAN SECARA SEPIHAK DITINJAU DARI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 129/PDT.G/2017/PN.MTR (1)

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TIDAK DIBERIKAN NAFKAH OLEH SUAMI SEBAGAI SALAH SATU ALASAN PUTUSNYA PERKAWINAN DDIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 2796/PDT.G/2018/PA.CMS.) (1)

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PERBANKAN YANG DITUNTUT TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN BEBAS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 84/PID.SUS.-TPK/2018/PN.BDG (1)

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TUNTUTAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 JO PE R AT U R AN PRES IDE N N O MO R 14 8 TA HU N 2 01 5 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (KASUS NOMOR 2/Pdt.G/2020/PN Kwg) (1)

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA DAN PUTUSAN NOMOR 312/Pdt.G/2020/PN.Bdg (1)

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA SCAFFOLDING ANTARA PT BINAJAYA PERKASA MANDIRI DENGAN PT HUTOMO MANDALA PERKASA DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 435/PDT.G/2020/PN SBY) (1)

TINJAUAN YURIDIS PASAL 114 AYAT (1) JO. PASAL 132 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP ANAK BERHADAPAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARBARU NOMOR : 13/PID.SUS-ANAK/2020/PN.BJB (1)

TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL RENTAL DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.488/PID-B/2020/PN.BDG (1)

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 589/PID.SUS/2021/PN BDG) (1)

TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA ATAU TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 1013/Pid.Sus/2019/PN.Bdg (1)

TINJAUAN YURIDIS PERAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK- POKOK AGRARIA JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (1)

TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PENERAPANNYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMENEP NOMOR 68/PID.SUS/2017/PN SMP (1)

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN ANTARA CV. GRAHA NUSA INDAH DAN KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM PERJANJIAN (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 595PK/Pdt/2020) (1)

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPRIBADIAN DAN POJK NOMOR 77/POJK.01/2016 (1)

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEREMPUAN KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN) STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 871/PID.SUS/2020/PN.BDG (1)

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASISTEN RUMAH TANGGA SEBAGAI PEKERJA DI SEKTOR JASA BERDASARKAN PERMENAKER NOMOR 2 TAHUN 2015 (1)

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR 440/PID.SUS-ANAK/2019/PN.PBR (1)

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENJADIKAN ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI OBJEK YANG MENGANDUNG MUATAN PORNOGRAFI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGRI NOMOR 332/PID.B/2021/PN BDG) (1)

TINJAUAN YURIDIS PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN DAN PENJUALAN KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PN Jakarta Barat Nomor 1525/Pid.sus/2020/JKT.Brt (1)

TINJAUAN YURIDIS PROSES PERADILAN PIDANA ANAK YANG MENYALAHGUNAKAN SENJATA TAJAM DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIREBON NO. 9/PID.SUS-ANAK/2020/PN.CBN (1)

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN YANG MENJATUHKAN PIDANA PENJARA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA DI HUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR 690/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT) (1)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBAGIAN HAK WARIS BERUPA TANAH DAN BANGUNAN ANTARA AHLI WARIS DARI ISTRI PERTAMA DAN ISTRI KEDUA BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1728/Pdt.G/2018/PA.JP (1)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENARIKAN TUNTUTAN OLEH JAKSA AGUNG MELALUI JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP TERDAKWA VALENCYA ALIAS NENGSY LIM YANG DIPUTUS BEBAS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 256/PID.SUS/2021/PN KWG DITINJAU DARI UU NO. 8TAHUN 1981 TENTANGKITABHUKUM ACARA PIDANADAN PRINSIP DOMINUS LITISDALAM SISTEMPERADILAN PIDANA INDONESIA (1)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGAKUAN KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN MENJADI ANAK SAH (STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 456/PDT.P/2020/PN.JKT.PST) (1)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS LAGU “SEMALEM BOBO DIMANA” MILIK ROY RICARDO YANG DIGUNAKAN OLEH LUCINTA LUNA DI YOUTUBE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (1)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERTAMBANGAN DENGAN MENGGUNAKAN PONTON ISAP PRODUKSI (PIP)/RAJUK ILEGAL DI PROVINSI BANGKA BELITUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA (1)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP MAKELAR PROSTITUSI YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA ONLINE (STUDI PERKARA PUTUSAN NOMOR 199/PID.B/2021/PN BDG) (1)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB NAFKAH ORANG TUA SERTA AKIBAT HUKUM KELALAIAN ORANG TUA KEPADA ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT UU NO. 16 TAHUN 2019 JO. UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NOMOR 7591/PDT.G/2019/PA.SOR) (1)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP ORANG DI MUKA UMUM (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 552/Pid.B/2020/Pn. Blb) (1)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DIRENCANAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN BALE BANDUNG (Studi Kasus Putusan No. 413/Pid.B/2020/PN Blb) (1)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG UJARAN KEBENCIAN YANG DILAKUKAN OLEH JERINX YANG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 28 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTORIK (STUDI KASUS PUTUSAN PT. DPS NO. 72/PID.SUS/2020/PT DPS) (1)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PN BANYUWANGI NOMOR 33/PDT.G/2019/BYW (1)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG WANPRESTASI DALAM PINJAM MEMNJAM UANG BERDASARKAN KETENTUAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NO.277/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt. (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HARTA BERSAMA PADA PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN LEBIH DARI SATU KALI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Studi Kasus Putusan PA Bandung No.6000/Pdt.G/2019/PA.Badg (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HIBAH DAN HIBAH WASIAT TRANSPLANTASI DONOR ORGAN TUBUH MANUSIA BERDASARKAN KUHPERDATA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2021 TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN DAN JARINGAN TUBUH (Studi Kasus Bank Mata Indonesia RS Mata Cicendo Bandung) (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSEP ERROR IN PERSONA DALAM HUKUM PERDATA PADA KASUS TANAH HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT KATINGAN DI KALIMANTAN TENGAH (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 170 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA NO.POL. :SKEP/784/VII/2018 (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 2 AYAT (1) JUNCTO PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMBAS NOMOR 157/PID.SUS/2022/PN.SBS (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 6/PID.SUS-TPK/2018/PN.BDG (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI Nomor : 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bdg (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENURUT PASAL 303 AYAT (1) KE-1 KUHP JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PE N G A D I L A N N E GE R I R U T E N G NOMOR:48/PID.B/2020/PN.RTG) (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR.429/PID.SUS/2021/PN BDG) (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN CETAK ELEKTRONIK (SCREENSHOOT) SEBAGAI ALAT BUKTI PADA PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN KUHPERDATA (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT. OVO FINANCE INDONESIA AKIBAT PEMBUBARAN BERDASARKAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 21 TAHUN 2011 DAN POJK NO. 47/POJK.05/2020 (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN DIHUBUNGKAN DENGAN PENETAPAN HAKIM NOMOR : 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN PERJANJIAN NOMINEE (Studi Kasus Pengadilan Negri Gianyar Nomor 135/Pdt.g/2018.Pn.Gin) (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAMPASAN HARTA BENDA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI, BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI HUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO.57/PID.SUS/TPK/2018/PN.SURABAYA (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 112/Pdt.G/2021/PN Sda.) (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI PADI ANTARA PETANI DENGAN TENGKULAK DI DESA KEDIRI SUBANG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1320 KUHPERDATA (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PENCATATAN ATAS PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR 525/PDT.P/2020/PN.JKT.BRT (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LARANTUKA NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2019/PN LRT DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NO.62/Pdt.P/PAYk KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM SELFT ASSESMENT PADA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUBANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DILAKUKAN DI MUKA UMUM YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PN KOTA AGUNG NO 355/PID.B/2020/PN KOT (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BREBES NOMOR: 28/PID.SUS/2021/PN.BBS (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR OLEH SEORANG PEMILIK TOKO ATAU APOTEK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 196 UU RI NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN PENERAPANNYA PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 575/PID.SUS/2020/PN.BDG (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NO 315/PID.B/2019/PN BEKASI (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMPUNGAN LIMBAH B3 TANPA IZIN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 537/PID.B/LH/2020/PN PLG (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN GURU KEPADA ANAK DIDIK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEPOK NOMOR 309/PID.SUS/2020/PN.DPK (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UU PLLH) DI HUBUNGKAN DENGANPUTUSAN PENGADILAN NO 675/PID.B / LH/2022 PN BDG (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN OLEH ANAK DAN PENERAPAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG PUTUSAN NOMER.30/PID.SUS-ANAK/2020/PN.CKR. (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KORBAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG No.502/PID.SUS/2020/PN. BDG. (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANAPERPAJAKAN DENGAN SENGAJA MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN/ATAU KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR ATAU TIDAK LENGKAP SECARA TERUS MENERUS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN JO. PASAL 64 KUHP DANPENERAPANNYADALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERIBANDUNG NOMOR 975/PID.SUS/2021/PN BDG. (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MATERIAL PELAPIS ANTI API ANTARA PT. INDOPORLEN DENGAN PT. SIKO TECHNO DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN BUKU III KUHPERDATA (PUTUSAN NO.766/PDT.G/2020/PN.Jkt.Pst) (1)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. BRI (PERSERO) Tbk DAN PARA DEBITUR DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM PERJANJIAN DALAM KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGRI PATI NOMOR 30/Pdt. G.S/2019/PN.Pti (1)

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR 121/PID.SUS/2019/PN.KPG (1)

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DAN MEMBAWA SENJATA TAJAM DIHUBUNGKAN DENGAN PERBARENGAN TINDAK PIDANA (CONCURSUS) DAN PENERAPANNYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 89/Pid.B/2021/PN.Bdg (1)

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN OLEH ANAK D BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NEGRI PEKANBARU NOMOR 08/PID.SUS-ANAK.2018/PT.PBR) (1)

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN BATUSANGKAR NOMOR: 5/PID.SUSANAK/2020/PN.BSK (1)

TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA BANK BRI DENGAN NASABAH DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Blb) (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN MUSLIM DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA NOMOR 28/Pdt.G/2021/PN Tsm (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PROOFEX TORCHSEAL ANTARA PT. WTI DAN PT. SMS DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 348/Pdt.G/2020/PN Bks (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH ANTARA RONNY WIDJAJA DAN HENING SAPTIWI DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PN SEMARANG NO. 98/PDT.G/2020/PN.SMG (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH ANTAR- PERORANGAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI NOMOR 48/Pdt.G/2021/PN Kdi (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH ANTARA ELA MEILINA ANDAYANI BINTI SUJARWOTO ALM DAN SAIMUN DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN (PN PELAIHARI NOMOR: 23/PDT.G/2020/PN.PLI) (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN ANTARA DRA. AZIZAH RAUF, MA DAN H. EDDY SATIR HASAN DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PN MAKASSAR NOMOR:198/PDT.G/2019/PN.MKS (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN RUMAH ANTARA PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 101/Pdt.G/2021/PN Bdg (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT SECARA LISAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR 204/Pdt.G.S/2019/PN Mks (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI UNIT APARTEMEN ANTARA KONSUMEN DAN PT. GGK DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 163/Pdt.G/2019/PN Bdg (2)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA PEMASANGAN CANOPY MEMBRANE ANTARA KONTRAKTOR DAN SUBKONTRAKTOR DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 243/Pdt.G/2020/PN Bdg (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA PENYERTAAN MODAL USAHA DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 81/Pdt.G/e.court/2020/PN Bdg (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT KUPEDES ANTARA PT. BRI (PERSERO) Tbk CABANG SINGARAJA DAN DEBITUR DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA NOMOR 6/Pdt.G.S/2020/PN Sgr (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEKERJAAN PEMASANGAN KUSEN DAN KACA GEDUNG BANANA GRAND HOTEL DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 332/Pdt.G/2019/PN Bdg (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BROADCAST EQUIPMENT DAN INSTALASI MINI STUDIO NEWS ROOM DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 16/Pdt.G/2020/PN Bdg (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG ANTARA AHMAD HUZAINI DENGAN MERRY YULIANA DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO. 37/PDT.G/2019/PN.LMJ) (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR 608/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt (1)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA RUANG ISTANA PLAZA ANTARA PT. SIP DAN CV. CG DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 288/Pdt.G/2019/PN Bdg) (1)

WANPRESTASI PERJANJIAN BAGI HASIL MODAL VENTURA ANTARA PT. SARANA YOGYA VENTURA DENGAN PERUSAHAAN PASANGAN USAHA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35/POJK.05/2015 TERKAIT PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN KUHPERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2362/K/Pdt/2018) (1)

WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN INVESTASI PROFIT SHARING PEMBIAYAAN MODAL USAHA JASA TRANSPORTASI DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU IIIKUHPERDATA (STUDI PUTUSAN No.78/PDT.G/2020/PN.SGM) (1)

WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN PEKERJAAN KUSEN, DAUN JENDELA DAN PINTU PROYEK HOTEL SERITI MADANI DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 40/Pdt.G/2020/PN Bdg (1)

Repository STHB

Filter by Title

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search