Collections

Advanced Search
 1   2   3   Next   Last Page 
KEBIJAKAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN ANAK SAMBUNG DITINJAU DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 344/PID.SUS/2023/PN BDG

KEBIJAKAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN ANAK SAMBUNG DITINJAU DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 344/PID.SUS/2023/PN BDG

Record Detail
ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 385 PK/PID.SUS/2021 DILAWANKAN DENGAN PERBUATAN MEMPERDAGANGKAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC)

ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 385 PK/PID.SUS/2021 DILAWANKAN DENGAN PERBUATAN MEMPERDAGANGKAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC)

Record Detail
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP LANSIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN (Studi Kasus Putusan No. 129/Pid.B/2020/PN.Pbu)

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP LANSIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN (Studi Kasus Putusan No. 129/Pid.B/2020/PN.Pbu)

Record Detail

TINJAUAN TERHADAP MEDIASI PENAL DALAM KASUS TINDAK PIDANA LALU LINTAS DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Record Detail

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT EDARAN NOMOR SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021 DALAM PENGELOLAAN SERTA PENGAWASAN LIMBAH B3 DAN SAMPAH COVID-19 UNTUK PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI JAWA BARAT

Record Detail

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI TINDAK PIDANA PERTANGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PEMBERI KERJA JAMINAN SOSIAL DALAM UU NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NOMOR: 108/PID.SUS/2018/PT.BDG.

Record Detail
PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA MENGENAI PENETAPAN DAN PENERAPAN PIDANA PECUT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA MENGENAI PENETAPAN DAN PENERAPAN PIDANA PECUT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Record Detail
KEBIJAKAN LEGISLASI TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

KEBIJAKAN LEGISLASI TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Record Detail

KEBIJAKAN FORMULASI PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA

Record Detail

KEBIJAKAN KRIMINAL TENTANG PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Record Detail
 1   2   3   Next   Last Page 

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords