Collections

Advanced Search
TINJAUAN YURIDIS TENTANG MEKANISME PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MAJALAYA BERDASARKAN UU NOMOR 19 TAHUN 1997 JO UU NOMOR 19 TAHUN 2000

TINJAUAN YURIDIS TENTANG MEKANISME PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MAJALAYA BERDASARKAN UU NOMOR 19 TAHUN 1997 JO UU NOMOR 19 TAHUN 2000

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA DALAM SENGKETA SURAT KETETAPAN PAJAK ATAS CV. MITRA ABADI LOGISTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 60/G/2019/PTUN.SBY)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA DALAM SENGKETA SURAT KETETAPAN PAJAK ATAS CV. MITRA ABADI LOGISTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 60/G/2019/PTUN.SBY)

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN VALIDASI BPHTB MENGGUNAKAN NJOP TERBARU TERHADAP TRANSAKSI PADA AKTA JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT PPAT/PPATS DENGAN DASAR TRANSAKSI DAN NJOP LAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 JUNTO PERDA KABUPATEN BANDUNG NOMOR 17 TAHUN 2017

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN VALIDASI BPHTB MENGGUNAKAN NJOP TERBARU TERHADAP TRANSAKSI PADA AKTA JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT PPAT/PPATS DENGAN DASAR TRANSAKSI DAN NJOP LAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 JUNTO PERDA KABUPATEN BANDUNG NOMOR 17 TAHUN 2017

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM SELFT ASSESMENT PADA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUBANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM SELFT ASSESMENT PADA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUBANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK TERHADAP LAYANAN DIGITAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020 SEBAGAI UNDANG-UNDANG

TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK TERHADAP LAYANAN DIGITAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020 SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Record Detail

ANALISA TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK ATAS UMKM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

Record Detail

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords