Collections

Advanced Search
 1   2   3   4   5   Next   Last Page 
ANALISIS TERHADAP PELANGGARAN PENDAFTARAN MEREK CRYSTAL-X DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 7/PDT.SUS-HKI/2018/ PN.SMG.

ANALISIS TERHADAP PELANGGARAN PENDAFTARAN MEREK CRYSTAL-X DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 7/PDT.SUS-HKI/2018/ PN.SMG.

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DALAM LAYANAN OVER THE TOP (OTT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Record Detail
TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU EKSIBISIONISME BERDASARKAN PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU EKSIBISIONISME BERDASARKAN PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Record Detail
Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi

Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi

Record Detail

A COMPARISON OF THE IDEAL AGRARIAN REFORM LAW TO BE IMPLEMENTED IN INDONESIA

Record Detail
Deferred Prosecution Agreement: a Restorative Approach in Tackling Corruption Committed by Corporations

Deferred Prosecution Agreement: a Restorative Approach in Tackling Corruption Committed by Corporations

Record Detail
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TIDAK TERDAFTAR ATAS PENDAFTARAN MEREK SEJENIS OLEH PIHAK LAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PADA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SEMARANG NOMOR 7/PDT.SUS-HAKI/2021/PN.SMG)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TIDAK TERDAFTAR ATAS PENDAFTARAN MEREK SEJENIS OLEH PIHAK LAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PADA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SEMARANG NOMOR 7/PDT.SUS-HAKI/2021/PN.SMG)

Record Detail

PENEGAKAN HUKUM KODE ETIK OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PEMILU

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS PELAKASANAAN KETENTUAN PASAL 61 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT

TINJAUAN YURIDIS PELAKASANAAN KETENTUAN PASAL 61 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT

Record Detail
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU MUSISI INDEPENDEN DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU MUSISI INDEPENDEN DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Record Detail
 1   2   3   4   5   Next   Last Page 

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords