Collections

Advanced Search

First Page Previous 6 7 8 9 10 Next Last Page

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PENERAPANNYA DALAM PUTUSAN PN SLEMAN NO. 462/PID.SUS/2018/PN SMN

Fery Natanael (STHB Press, 2020)

Record Detail

ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN STATUS KONTRAK KARYA MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS BAGI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL

Wulan Fauziah (STHB, 2018)

Record Detail

PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (ILLEGAL LOGGING) DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PONTIANAK NOMOR 105/PID.SUS-LH/2018/PT PTK

Tulus Frando Pasaribu (STHB Press, 2019)

Record Detail

KAJIAN YURIDIS TERHADAP DISPARITAS PUTUSAN PIDANA KURUNGAN SEBAGAI PENGGANTI PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst JO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA NOMOR 3/Pid.Sus-TPK/2017/PT DKI JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG INDONESIA NOMOR 1165 K/Pid.Sus/2017

Natasya Supriyatna (STHB Press, 2019)

Record Detail

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGHALANGI PROSES HUKUM (OBSTRUCTION OF JUSTICE) BERDASARKAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR : 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst

Muhammad Fadhel Ramdhani (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) JO PASAL 45 AYAT (3) UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO.4248/PID.SUS/2016/PN.MDN

Indra Prasetiyo (STHB Press, 2019)

Record Detail

PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 147/PID.SUS/2017/PN GST

Imanuel Putra Juang Dakhi (STHB Press, 2019)

Record Detail

RASIONALISASI KEBIJAKAN PENALISASI TENTANG PENETAPAN ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS PASAL 2 DIBANDINGKAN DENGAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN DISPARITAS PIDANA (Studi Kasus Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Bandung)

Ihsanudin Perdana (STHB Press, 2019)

Record Detail

PENETAPAN RICHARD JOOST LINO SEBAGAI TERSANGKA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ATAS KEBIJAKAN MENUNJUK LANGSUNG HDHM CHINA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA QUAY CONTAINER CRANE

Farrell Shidqi Halilintar (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI DAN PENERAPANYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR : 198/PID.SUS/2018/PN.BDG

Erlangga Dwi S (STHB Press, 2019)

Record Detail

First Page Previous 6 7 8 9 10 Next Last Page

Repository STHB

Collections

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PENERAPANNYA DALAM PUTUSAN PN SLEMAN NO. 462/PID.SUS/2018/PN SMN

ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN STATUS KONTRAK KARYA MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS BAGI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL

PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (ILLEGAL LOGGING) DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PONTIANAK NOMOR 105/PID.SUS-LH/2018/PT PTK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGHALANGI PROSES HUKUM (OBSTRUCTION OF JUSTICE) BERDASARKAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR : 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) JO PASAL 45 AYAT (3) UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO.4248/PID.SUS/2016/PN.MDN

PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 147/PID.SUS/2017/PN GST

RASIONALISASI KEBIJAKAN PENALISASI TENTANG PENETAPAN ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS PASAL 2 DIBANDINGKAN DENGAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN DISPARITAS PIDANA (Studi Kasus Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Bandung)

PENETAPAN RICHARD JOOST LINO SEBAGAI TERSANGKA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ATAS KEBIJAKAN MENUNJUK LANGSUNG HDHM CHINA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA QUAY CONTAINER CRANE

TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI DAN PENERAPANYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR : 198/PID.SUS/2018/PN.BDG

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search