Collections

Advanced Search
 First Page   Previous   6   7   8   9   10   Next   Last Page 
“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-ANAK/2023/PN.BDG

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-ANAK/2023/PN.BDG

Record Detail
KEBIJAKAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN BERDASARKAN PASAL 337 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

KEBIJAKAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN BERDASARKAN PASAL 337 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR RESTITUSI OLEH TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN PENERAPANNYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NO. 341/PID.SUS/2021/PN.IDM

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR RESTITUSI OLEH TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN PENERAPANNYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NO. 341/PID.SUS/2021/PN.IDM

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PERCOBAAN PENGHANCURAN OBJEK-OBJEK VITAL UNTUK MENIMBULKAN SUASANA TEROR DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DIKAITKAN PADA PUTUSAN NOMOR 144/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PERCOBAAN PENGHANCURAN OBJEK-OBJEK VITAL UNTUK MENIMBULKAN SUASANA TEROR DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DIKAITKAN PADA PUTUSAN NOMOR 144/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr

Record Detail
TINJAU AN Y URI DIS TE RHAD AP TINDAK PID ANA ASAL (PREDICATE CRIME) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR 912/PID.B/2022/PN.BLB JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 565/PIDK/PID/2023

TINJAU AN Y URI DIS TE RHAD AP TINDAK PID ANA ASAL (PREDICATE CRIME) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR 912/PID.B/2022/PN.BLB JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 565/PIDK/PID/2023

Record Detail
PERTANGGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNO BALAS DENDAM (REVENGE PORN) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SITUBONDO NOMOR: 85/PID.SUS/2023/PN.SIT)

PERTANGGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNO BALAS DENDAM (REVENGE PORN) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SITUBONDO NOMOR: 85/PID.SUS/2023/PN.SIT)

Record Detail
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LINGKUNGAN HIDUP BAGI KORPORASI MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN EKOLOGIS

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LINGKUNGAN HIDUP BAGI KORPORASI MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN EKOLOGIS

Record Detail
Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi

Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi

Record Detail
D U G A A N P E N Y A L A H G U N A A N W E W E N A N G O L E H BENDAHARA OPD SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI KASUS LHP-BPK RI PERWAKILAN JAWA BARAT NO.41B/LHP/XVIII.BDG/06/2020

D U G A A N P E N Y A L A H G U N A A N W E W E N A N G O L E H BENDAHARA OPD SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI KASUS LHP-BPK RI PERWAKILAN JAWA BARAT NO.41B/LHP/XVIII.BDG/06/2020

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MERUGIKAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 42/PID.SUS/2020/PN.BAR

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MERUGIKAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 42/PID.SUS/2020/PN.BAR

Record Detail
 First Page   Previous   6   7   8   9   10   Next   Last Page 

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords