Collections

Advanced Search

First Page Previous 6 7 8 9 10 Next Last Page

01. MEMBANGUN BADAN PERADILAN YANG BERADAB

DrMarojahan JS Panjaitan,SH.MH ()

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN SUAMI ISTRI DI KAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG –UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 60Pdt. G/ 2017 / PN. Jkt. Utr.)

Mohamad Yoga Abdul Rozaq Aqbar (STHB Press, 2020)

Record Detail

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN PENGADAAN TANAMAN TEBU ANTARA PT. PEMUKASAKTI MANISINDAH DENGAN ANTO ROFA TABER DIKAITKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA DAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 13/PDT.G/2019/PN.BBU

Fredy Jhontar (STHB Press, 2020)

Record Detail

PERMOHONAN PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BUT DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 40 TAHUN 2007 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 812 K/Pdt/2017

Arsyil Taufik Albar (STHB Press, 2020)

Record Detail

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN LABEL HALAL PALSU PADA PRODUK MAKANAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Nada Nurcholidah (STHB Press, 2020)

Record Detail

PEMBINAAN PENGAWASAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I BANDUNG PERIODE 2018-2019

Deviwati Robintiana (STHB, 2020)

Record Detail

KEDUDUKAN HUKUM FASILITASI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA CIMAHI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dadi Madali (STHB, 2020)

Record Detail

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Atas Rumah Susun yang Sertifikatnya Masih di Pihak Ketiga dihubungkan dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Juncto UndangUndang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Abram Kristiandhi (STHB, 2020)

Record Detail

HAK ATAS MEREK SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS SERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA PADA PRAKTIK PERBANKAN DI INDONESIA

Purwadi (STHB, 2020)

Record Detail

PENERAPAN ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA KERUGIAN NEGARA PADA KANWIL KEMENKUMHAM PROVINSI JAWA BARAT

Maulvi Nazir Ahmad (STHB, 2020)

Record Detail

First Page Previous 6 7 8 9 10 Next Last Page

Repository STHB

Collections

01. MEMBANGUN BADAN PERADILAN YANG BERADAB

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN SUAMI ISTRI DI KAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG –UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 60Pdt. G/ 2017 / PN. Jkt. Utr.)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN PENGADAAN TANAMAN TEBU ANTARA PT. PEMUKASAKTI MANISINDAH DENGAN ANTO ROFA TABER DIKAITKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA DAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 13/PDT.G/2019/PN.BBU

PERMOHONAN PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BUT DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 40 TAHUN 2007 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 812 K/Pdt/2017

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN LABEL HALAL PALSU PADA PRODUK MAKANAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

PEMBINAAN PENGAWASAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I BANDUNG PERIODE 2018-2019

KEDUDUKAN HUKUM FASILITASI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA CIMAHI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Atas Rumah Susun yang Sertifikatnya Masih di Pihak Ketiga dihubungkan dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Juncto UndangUndang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

HAK ATAS MEREK SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS SERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA PADA PRAKTIK PERBANKAN DI INDONESIA

PENERAPAN ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA KERUGIAN NEGARA PADA KANWIL KEMENKUMHAM PROVINSI JAWA BARAT

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search