Collections

Advanced Search
 First Page   Previous   86   87   88   89   90   Next   Last Page 
PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DREAM COLOR 1 SOFTLENS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 78/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DREAM COLOR 1 SOFTLENS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 78/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST

Record Detail
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA AKIBAT TERJADINYA HIT AND RUN YANG DILAKUKAN OLEH KONSUMEN DALAM SISTEM PRE ORDER JUAL BELI ONLINE GITAR CUSTOM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA AKIBAT TERJADINYA HIT AND RUN YANG DILAKUKAN OLEH KONSUMEN DALAM SISTEM PRE ORDER JUAL BELI ONLINE GITAR CUSTOM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

Record Detail
PEMENUHAN FASILITAS BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA ANGKUTAN KERETA API DI PT. KERETA API INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN

PEMENUHAN FASILITAS BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA ANGKUTAN KERETA API DI PT. KERETA API INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN

Record Detail
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 52/PDT.G/2020/PN JKT PST TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGAMBILALIHAN SAHAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG–UNDANG NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 52/PDT.G/2020/PN JKT PST TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGAMBILALIHAN SAHAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG–UNDANG NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

Record Detail
KEBIJAKAN FORMULASI TENTANG DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT PADA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DALAM RANGKA PEMBARUAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

KEBIJAKAN FORMULASI TENTANG DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT PADA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DALAM RANGKA PEMBARUAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Record Detail
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MATARAM NOMOR 315/PDT.P/2019/PA.MTR. TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN TANPA AKTA NIKAH DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MATARAM NOMOR 315/PDT.P/2019/PA.MTR. TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN TANPA AKTA NIKAH DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Record Detail
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUGIAN PEMBELIAN SATU UNIT APARTEMENT GATEWAY DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUGIAN PEMBELIAN SATU UNIT APARTEMENT GATEWAY DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK DI CV MULYA PET BANDUNG DI HUBUNGKAN DENGAN UU RI NOMOR: 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 282/Pdt.Sus-PHI/2019)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK DI CV MULYA PET BANDUNG DI HUBUNGKAN DENGAN UU RI NOMOR: 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 282/Pdt.Sus-PHI/2019)

Record Detail
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA MOBIL ANTARA KONSUMEN DAN PT. BFI FINANCE Tbk DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 725 K/Pdt/2020

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA MOBIL ANTARA KONSUMEN DAN PT. BFI FINANCE Tbk DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 725 K/Pdt/2020

Record Detail
TINJAUAN HUKUM MENGENAI ASAS HEREDITATIS PETITIO TERHADAP HAK DAN KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN NO.13/PDT.G/2019/PA.DTH)

TINJAUAN HUKUM MENGENAI ASAS HEREDITATIS PETITIO TERHADAP HAK DAN KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN NO.13/PDT.G/2019/PA.DTH)

Record Detail
 First Page   Previous   86   87   88   89   90   Next   Last Page 

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords