Collections

Advanced Search

First Page Previous 6 7 8

Perspektif Politik Kriminal Tentang Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Proses Pengadilan Korupsi

Mochd. Imron Jc (STHB, 2019)

Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintah Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Freies Ermessen Dalam Perspektif Kriminologi

Agil Trenggono (STHB, 2018)

PENERAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 003/PUU-IV/2006 DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg

ANDIKA PUTRA (STHB, 2018)

Kebijakan Kriminal Tentang Penetapan Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan Berdasarkan Pancasila

Ervan Wiguna (STHB, 2017)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PRAPERADILAN YANG PENYIDIKANNYA DILAKUKANKEMBALI OLEH PENYIDIK KPK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR: 97/PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL. JO. PENETAPANPENGADILAN NOMOR:133/ PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL.)

Lena Nursinta Simanjuntak (STHB, 2018)

PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI DI LINGKUNGAN BUMN PERSERO

Mas Putra Zenno Januarsyah, S.H., M.H. (Jurnal Wawasan Yuridika, 2017)

Tinjauan Yuridis Kriminologis terhadap Tindak Pidana Suap karena Penyidik yang Dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BDG)

ADE GUNAWAN (STHB, 2016)

First Page Previous 6 7 8

My Account

Browse

Discover

Advanced Search