Collections

Advanced Search

First Page Previous 6 7 8 9 Next Last Page

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGHALANGI PROSES HUKUM (OBSTRUCTION OF JUSTICE) BERDASARKAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR : 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst

Muhammad Fadhel Ramdhani (STHB Press, 2019)

Record Detail

RASIONALISASI KEBIJAKAN PENALISASI TENTANG PENETAPAN ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS PASAL 2 DIBANDINGKAN DENGAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN DISPARITAS PIDANA (Studi Kasus Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Bandung)

Ihsanudin Perdana (STHB Press, 2019)

Record Detail

PENERAPAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Firman Togu Hutagalung (STHB Press, 2019)

Record Detail

PENETAPAN RICHARD JOOST LINO SEBAGAI TERSANGKA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ATAS KEBIJAKAN MENUNJUK LANGSUNG HDHM CHINA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA QUAY CONTAINER CRANE

Farrell Shidqi Halilintar (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP DALAM PASAL 11 DAN PASAL 12 HURUF E UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM : NOMOR.23/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PN.Mtr

Christofel P Nababan (STHB Press, 2019)

Record Detail

KEBIJAKAN PENETAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL

Boy Febriyanto S (STHB Press, 2019)

Record Detail

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN DAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 38/PID.SUS/TPK/2018/PN.BDG

Benny Amrizal (STHB Press)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI NOMOR: 5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI

Triastuti Rachmawati (STHB Press, 2020)

Record Detail

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 34 A PP NO. 99 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PP NO. 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PEMBATASAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

Rani Amelia (STHB Press, 2020)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL PENYADAPAN PADA KASUS OPERASI TANGKAP TANGAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Maya Kurniati (STHB Press, 2020)

Record Detail

First Page Previous 6 7 8 9 Next Last Page

Repository STHB

Collections

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGHALANGI PROSES HUKUM (OBSTRUCTION OF JUSTICE) BERDASARKAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR : 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst

RASIONALISASI KEBIJAKAN PENALISASI TENTANG PENETAPAN ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS PASAL 2 DIBANDINGKAN DENGAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN DISPARITAS PIDANA (Studi Kasus Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Bandung)

PENERAPAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

PENETAPAN RICHARD JOOST LINO SEBAGAI TERSANGKA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ATAS KEBIJAKAN MENUNJUK LANGSUNG HDHM CHINA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA QUAY CONTAINER CRANE

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP DALAM PASAL 11 DAN PASAL 12 HURUF E UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM : NOMOR.23/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PN.Mtr

KEBIJAKAN PENETAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN DAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 38/PID.SUS/TPK/2018/PN.BDG

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI NOMOR: 5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 34 A PP NO. 99 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PP NO. 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PEMBATASAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL PENYADAPAN PADA KASUS OPERASI TANGKAP TANGAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search