Collections

Advanced Search

First Page Previous 6 7 8 Next Last Page

KEBIJAKAN PENETAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL

Boy Febriyanto S (STHB Press, 2019)

Record Detail

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN DAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 38/PID.SUS/TPK/2018/PN.BDG

Benny Amrizal (STHB Press)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI NOMOR: 5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI

Triastuti Rachmawati (STHB Press, 2020)

Record Detail

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 34 A PP NO. 99 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PP NO. 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PEMBATASAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

Rani Amelia (STHB Press, 2020)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL PENYADAPAN PADA KASUS OPERASI TANGKAP TANGAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Maya Kurniati (STHB Press, 2020)

Record Detail

KEBIJAKAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA MINIMAL KHUSUS PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN KEBEBASAN HAKIM DAN PASAL 604 RANCANGAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA

Firman Julianto (STHB Press, 2020)

Record Detail

KEBIJAKAN LEGISLASI MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP WHITSLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI TERHADAP KASUS E-KTP)

Maikel S Rupang (STHB Press, 2019)

Record Detail

Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Gratifikasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Deby Nabilah (STHB, 2018)

Record Detail

Perspektif Politik Kriminal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan BUMN Dihubungkan Dengan Pengaturan Keuangan Negara Yang Diferensiatif Dalam Berbagai Kebijakan Legislasi

Togu Manahan Hutagalung (STHB, 2017)

Record Detail

Perspektif Politik Hukum Pidana Terhadap Penetapan Sifat Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Deni Effendi (STHB, 2019)

Record Detail

First Page Previous 6 7 8 Next Last Page

Repository STHB

Collections

KEBIJAKAN PENETAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN DAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 38/PID.SUS/TPK/2018/PN.BDG

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI NOMOR: 5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 34 A PP NO. 99 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PP NO. 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PEMBATASAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL PENYADAPAN PADA KASUS OPERASI TANGKAP TANGAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

KEBIJAKAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA MINIMAL KHUSUS PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN KEBEBASAN HAKIM DAN PASAL 604 RANCANGAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA

KEBIJAKAN LEGISLASI MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP WHITSLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI TERHADAP KASUS E-KTP)

Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Gratifikasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Perspektif Politik Kriminal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan BUMN Dihubungkan Dengan Pengaturan Keuangan Negara Yang Diferensiatif Dalam Berbagai Kebijakan Legislasi

Perspektif Politik Hukum Pidana Terhadap Penetapan Sifat Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search