Collections

Advanced Search

First Page Previous 6 7 8 9 Next Last Page

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GRATIFIKASI YANG DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst

Ricca Fitria Janita (STHB Press, 2020)

TINDAKAN ADMINISTRASI YANG DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAKAN PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 09/PID.SUS-TPK/2019/PN.BDG

Yayu Maulani (STHB Press, 2020)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBE- RANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PUTUSAN NOMOR 3/PID. SUS-TPK/2017/PT TJK.

Novi D. Pangaribuan (STHB Press, 2020)

PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA UANG PENGGANTI DALAM PASAL 17 DAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A NOMOR: 76/PID.SUS-TPK/2017/PN.BDG)

Irfan Arifian (STHB, 2020)

KEBIJAKAN PENGURANGAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NO.5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI

Theopilus Pehulisa Ginting (STHB Press, 2020)

KEBIJAKAN KRIMINALISASI TENTANG PERBUATAN MEMPERDAGANGKAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN UNCAC, 2003 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA- BANGSA ANTI KORUPSI, 2003) STUDI KASUS MUHAMMAD ROMAHURMUZIY MANTAN KETUA UMUM PPP

Mafaza Muttaqin H (STHB Press, 2020)

PELAKSANAAN PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UU NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Jo UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 25/Pid. Sus-TPK/2019/PN BANDUNG

Oscar Diyanta Ketaren (STHB Press, 2020)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 9/PID.SUS/2018/PN.JKT.PST DAN TUJUAN PEMIDANAAN

A.Bella Vista Br Tarigan (STHB Press, 2020)

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENERAPAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 16/PID.SUS-TPK/2018/PN.SBY PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Rendi Aprianto (STHB Press, 2019)

KAJIAN YURIDIS TERHADAP DISPARITAS PUTUSAN PIDANA KURUNGAN SEBAGAI PENGGANTI PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst JO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA NOMOR 3/Pid.Sus-TPK/2017/PT DKI JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG INDONESIA NOMOR 1165 K/Pid.Sus/2017

Natasya Supriyatna (STHB Press, 2019)

First Page Previous 6 7 8 9 Next Last Page

My Account

Browse

Discover

Advanced Search