Collections

Advanced Search

First Page Previous 6 7 8 Next Last Page

KEBIJAKAN KRIMINALISASI TENTANG PERBUATAN MEMPERDAGANGKAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN UNCAC, 2003 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA- BANGSA ANTI KORUPSI, 2003) STUDI KASUS MUHAMMAD ROMAHURMUZIY MANTAN KETUA UMUM PPP

Mafaza Muttaqin H (STHB Press, 2020)

PELAKSANAAN PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UU NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Jo UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 25/Pid. Sus-TPK/2019/PN BANDUNG

Oscar Diyanta Ketaren (STHB Press, 2020)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 9/PID.SUS/2018/PN.JKT.PST DAN TUJUAN PEMIDANAAN

A.Bella Vista Br Tarigan (STHB Press, 2020)

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENERAPAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 16/PID.SUS-TPK/2018/PN.SBY PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Rendi Aprianto (STHB Press, 2019)

KAJIAN YURIDIS TERHADAP DISPARITAS PUTUSAN PIDANA KURUNGAN SEBAGAI PENGGANTI PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst JO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA NOMOR 3/Pid.Sus-TPK/2017/PT DKI JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG INDONESIA NOMOR 1165 K/Pid.Sus/2017

Natasya Supriyatna (STHB Press, 2019)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGHALANGI PROSES HUKUM (OBSTRUCTION OF JUSTICE) BERDASARKAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR : 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst

Muhammad Fadhel Ramdhani (STHB Press, 2019)

RASIONALISASI KEBIJAKAN PENALISASI TENTANG PENETAPAN ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS PASAL 2 DIBANDINGKAN DENGAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN DISPARITAS PIDANA (Studi Kasus Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Bandung)

Ihsanudin Perdana (STHB Press, 2019)

PENERAPAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Firman Togu Hutagalung (STHB Press, 2019)

PENETAPAN RICHARD JOOST LINO SEBAGAI TERSANGKA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ATAS KEBIJAKAN MENUNJUK LANGSUNG HDHM CHINA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA QUAY CONTAINER CRANE

Farrell Shidqi Halilintar (STHB Press, 2019)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP DALAM PASAL 11 DAN PASAL 12 HURUF E UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM : NOMOR.23/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PN.Mtr

Christofel P Nababan (STHB Press, 2019)

First Page Previous 6 7 8 Next Last Page

My Account

Browse

Discover

Advanced Search