Collections

Advanced Search

First Page Previous 51 52 53 54 55 Next Last Page

PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI NOMOR 1/PID.SUS.ANAK/2017/PN.TJB JO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR 9/PID.SUS.ANAK/2017/PT.MDN)

Raissa Vatyanara Chrisantya S (STHB, 2018)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR 655/PID.SUS/2017/PN.TRG

MATEUS HENGKY FERNANDO S (STHB, 2018)

Record Detail

RASIONALITAS SANKSI PIDANA TERHADAP KEPEMILIKAN AIRSOFT GUN DIHUBUNGKAN DENGAN PENERAPAN PASAL 1 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 12 DARURAT TAHUN 1951 TENTANG SENJATA API (Studi Kasus Putusan No. 57/Pid.Sus/2015/PN.KNG)

LALAN SUHERLAN (STHB, 2018)

Record Detail

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN AJARAN PENYERTAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS-ANAK/2016/PN PBU)

HENDRI TAMPUBOLON (STHB, 2018)

Record Detail

PENERAPAN SISTEM RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDAANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 3/Pid.Sus-ANAK/2016/PN.Bdg)

R Arlin Shopia Pratiwi (STHB, 2018)

Record Detail

Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Fungsi Bidang Pembinaan Hukum dan Provos terhadap Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Oknum Anggota Polres Purwakarta dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Romli Jaeni (STHB, 2017)

Record Detail

Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Psikologi dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan

Desie Dorethe Ambarwati Pattikawa (STHB, 2018)

Record Detail

Kebijakan Penerapan Diversi terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Perspektif Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Kabupaten Subang

Yahya Nudin (STHB, 2017)

Record Detail

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Pidana (Penal Policy)

Darisalim Telaumbanua (STHB, 2012)

Record Detail

Kewajiban Upaya Diversi Perkara Anak pada Tingkat Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Suparnanto (STHB, 2017)

Record Detail

First Page Previous 51 52 53 54 55 Next Last Page

Repository STHB

Collections

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR 655/PID.SUS/2017/PN.TRG

RASIONALITAS SANKSI PIDANA TERHADAP KEPEMILIKAN AIRSOFT GUN DIHUBUNGKAN DENGAN PENERAPAN PASAL 1 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 12 DARURAT TAHUN 1951 TENTANG SENJATA API (Studi Kasus Putusan No. 57/Pid.Sus/2015/PN.KNG)

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN AJARAN PENYERTAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS-ANAK/2016/PN PBU)

PENERAPAN SISTEM RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDAANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 3/Pid.Sus-ANAK/2016/PN.Bdg)

Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Psikologi dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan

Kebijakan Penerapan Diversi terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Perspektif Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Kabupaten Subang

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Pidana (Penal Policy)

Kewajiban Upaya Diversi Perkara Anak pada Tingkat Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search