Collections

Advanced Search

First Page Previous 51 52 53 54 55 Last Page

Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Fungsi Bidang Pembinaan Hukum dan Provos terhadap Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Oknum Anggota Polres Purwakarta dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Romli Jaeni (STHB, 2017)

Record Detail

Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Psikologi dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan

Desie Dorethe Ambarwati Pattikawa (STHB, 2018)

Record Detail

Kebijakan Penerapan Diversi terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Perspektif Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Kabupaten Subang

Yahya Nudin (STHB, 2017)

Record Detail

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Pidana (Penal Policy)

Darisalim Telaumbanua (STHB, 2012)

Record Detail

Kewajiban Upaya Diversi Perkara Anak pada Tingkat Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Suparnanto (STHB, 2017)

Record Detail

Kebijakan Pengawasan terhadap Hakim dalam Mengadili Perkara Pidana yang bebas dari Intervensi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana

Poppy Endah Triaty (STHB, 2017)

Record Detail

Kebijakan Divensi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana yang dilakukan oleh Anak

Gegen Diosya Surendageni (STHB, 2017)

Record Detail

Kebijakan Kriminal Tentang Penetapan Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan Berdasarkan Pancasila

Ervan Wiguna (STHB, 2017)

Record Detail

ASPEK YURIDIS PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENERAPANNYA MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2640 K/PID.SUS/2016

HILMAN PATRIA (STHB, 2018)

Record Detail

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DALAM PRESETEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI NOMOR.9/.SUS/2016/PN.GST. SKRIPSI

GUSTO PRATAMA JAYA NEGARA (STHB, 2018)

Record Detail

First Page Previous 51 52 53 54 55 Last Page

Repository STHB

Collections

Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Psikologi dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan

Kebijakan Penerapan Diversi terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Perspektif Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Kabupaten Subang

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Pidana (Penal Policy)

Kewajiban Upaya Diversi Perkara Anak pada Tingkat Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Kebijakan Pengawasan terhadap Hakim dalam Mengadili Perkara Pidana yang bebas dari Intervensi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana

Kebijakan Divensi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana yang dilakukan oleh Anak

Kebijakan Kriminal Tentang Penetapan Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan Berdasarkan Pancasila

ASPEK YURIDIS PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENERAPANNYA MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2640 K/PID.SUS/2016

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DALAM PRESETEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI NOMOR.9/.SUS/2016/PN.GST. SKRIPSI

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search