Collections

Advanced Search

First Page Previous 51 52 53 54 55 Next Last Page

Mekanisme Pemberian Grasi dan Maaf Kepada Terpidana Mati dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP (Studi Komparatif Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi dan Hukum Pidana Islam)

Dika Tusyafera (STHB, 2019)

Record Detail

Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintah Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Freies Ermessen Dalam Perspektif Kriminologi

Agil Trenggono (STHB, 2018)

Record Detail

Kedudukan Saksi Sedarah Dalam Kasus Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Penegakan Hukum Pidana

Deden Hafidz Manggala Saputra (STHB, 2019)

Record Detail

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KEBIJAKAN LEGISLASI

Prof.Dr.H.Dwidja Priyatno, S.H., M.H. ()

Record Detail

Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Prof.Dr.H.Dwidja Priyatno, S.H., M.H. (Pustaka Reka Cipta, 2018)

Record Detail

KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KHUSUS DI LUAR KUHP DI INDONESIA

Prof.Dr.H.Dwidja Priyatno, S.H., M.H. (Sinar Grafika, 2017)

Record Detail

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR 242/Pid.Sus/2015/PN.KPG”

Ericha Novitashary (STHB Press)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI PADA WAKTU DAMAI MENURUT PASAL 87 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG NOMOR 32-K/PM.II-09/AD/III/2018)

Fanji Ferdiansyah (STHB Press, 2019)

Record Detail

Kebijakan Legislasi yang Menetapkan Pidana Minimum Khusus dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Perubahan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Rizki Febriansyah (STHB, 2019)

Record Detail

TINJAUAN MENGENAI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PT. PLANTINDO AGRO SUBUR SEBAGAI KORPORASI BERDASARKAN PASAL 99 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANTAU KALIMANTAN SELATAN NOMOR : 1/Pid.Sus-LH/2016/PN.Rta.

SEPTRIONO SITUMORANG (STHB Press, 2019)

Record Detail

First Page Previous 51 52 53 54 55 Next Last Page

Repository STHB

Collections

Mekanisme Pemberian Grasi dan Maaf Kepada Terpidana Mati dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP (Studi Komparatif Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi dan Hukum Pidana Islam)

Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintah Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Freies Ermessen Dalam Perspektif Kriminologi

Kedudukan Saksi Sedarah Dalam Kasus Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Penegakan Hukum Pidana

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KEBIJAKAN LEGISLASI

Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KHUSUS DI LUAR KUHP DI INDONESIA

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR 242/Pid.Sus/2015/PN.KPG”

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI PADA WAKTU DAMAI MENURUT PASAL 87 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG NOMOR 32-K/PM.II-09/AD/III/2018)

Kebijakan Legislasi yang Menetapkan Pidana Minimum Khusus dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Perubahan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search