Collections

Advanced Search

First Page Previous 51 52 53 54 55 Next Last Page

Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Gratifikasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Deby Nabilah (STHB, 2018)

Record Detail

Perspektif Politik Kriminal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan BUMN Dihubungkan Dengan Pengaturan Keuangan Negara Yang Diferensiatif Dalam Berbagai Kebijakan Legislasi

Togu Manahan Hutagalung (STHB, 2017)

Record Detail

KRIMINALISASI TERHADAP LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LBGT) DALAM PROSPEK PEMBARUAN HUKUM PIDANA

Yenny Lestari (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN MENGENAI EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA

SWANRI OLOAN SITOPU (STHB Press, 2019)

Record Detail

“KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PERBUATAN YANG DINILAI SEBAGAI PERBUATAN TEROR DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME TERBARU NO. 5 TAHUN 2018 TERKAIT DENGAN PERLUASAN WEWENANG APARAT PENEGAK HUKUM UNTUK MEMAKSIMALKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

Robby Rodiyya (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGUASAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL ( STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN Nomor370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn )

Samuel Tambunan (STHB Press, 2019)

Record Detail

PENERAPAN RETROAKTIF DALAM PASAL 43 UNDANG-UNDANG NO 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM TERHADAP KEJAHATAN KEMANUSIAAN DI INDONESIA (STUDI KASUS KEJAHATAN KEMANUSIAAN TERHADAP ANGGOTA PKI DI KAMP MONCONGLOE SULAWESI SELATAN BERDASARKAN DATA KOMNAS HAM)

R.Tio Prasetyo (STHB Press, 2019)

Record Detail

PENJATUHAN SANKSI PIDANA BERUPA PENCABUTAN HAK POLITIK UNTUK DIPILIH SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN

Michael Alexander Ginting (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYA MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MENGAKIBATKAN KEMATIAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 26/PID.SUS-ANAK/ 2018/PNBDG

Marchsyta Devi (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 1357/PID.SUS/2018.

M.Rizky Ridwan (STHB Press, 2019)

Record Detail

First Page Previous 51 52 53 54 55 Next Last Page

Repository STHB

Collections

Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Gratifikasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Perspektif Politik Kriminal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan BUMN Dihubungkan Dengan Pengaturan Keuangan Negara Yang Diferensiatif Dalam Berbagai Kebijakan Legislasi

KRIMINALISASI TERHADAP LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LBGT) DALAM PROSPEK PEMBARUAN HUKUM PIDANA

TINJAUAN MENGENAI EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA

“KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PERBUATAN YANG DINILAI SEBAGAI PERBUATAN TEROR DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME TERBARU NO. 5 TAHUN 2018 TERKAIT DENGAN PERLUASAN WEWENANG APARAT PENEGAK HUKUM UNTUK MEMAKSIMALKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGUASAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL ( STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN Nomor370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn )

PENERAPAN RETROAKTIF DALAM PASAL 43 UNDANG-UNDANG NO 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM TERHADAP KEJAHATAN KEMANUSIAAN DI INDONESIA (STUDI KASUS KEJAHATAN KEMANUSIAAN TERHADAP ANGGOTA PKI DI KAMP MONCONGLOE SULAWESI SELATAN BERDASARKAN DATA KOMNAS HAM)

PENJATUHAN SANKSI PIDANA BERUPA PENCABUTAN HAK POLITIK UNTUK DIPILIH SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYA MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MENGAKIBATKAN KEMATIAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 26/PID.SUS-ANAK/ 2018/PNBDG

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 1357/PID.SUS/2018.

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search